Deadline – Massa yang tergabung dalam sebuah aliansi mendatangi Istana Wakil Presiden (Wapres) di Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (9/11/2026). Mereka mendesak Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka segera meninggalkan Istana Wapres dan meminta dirinya mundur dari jabatan.
Massa tiba sekitar pukul 14.12 WIB. Mereka datang dengan berjalan kaki dan menggunakan mobil komando untuk menyampaikan tuntutan.
Dalam aksi tersebut, massa membawa sejumlah spanduk yang berisi desakan agar Gibran keluar dari Istana Wapres. Mereka juga menyuarakan tuntutan pemakzulan terhadap putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo tersebut.
Seorang orator yang berpidato dari atas mobil komando menyebut Istana Wapres merupakan rumah rakyat. Karena itu, menurutnya, masyarakat berhak datang untuk menyampaikan aspirasi.
“Ini adalah rumah rakyat. Kami berhak mendatangi,” kata orator di atas mobil komando.
Massa Persoalkan Ijazah SMA Gibran
Desakan massa terhadap Gibran berkaitan dengan polemik dokumen penyetaraan ijazah SMA miliknya.
Mereka mendasarkan tuntutan tersebut pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) yang mereka jadikan alasan untuk mempersoalkan keabsahan dokumen pendidikan Gibran.
Dalam orasinya, massa menyebut putusan MA menyatakan surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah SMA Gibran tidak sah.
“Gibran Wapres sudah diputus tidak punya ijazah, tidak sah ijazahnya oleh MA. Untuk itu kami mohon dengan sangat kepada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk keluar dari Istana Wapres,” ujar salah seorang orator.
Atas dasar persoalan tersebut, massa meminta Gibran mengundurkan diri atau menghadapi tuntutan pemakzulan.
Mereka juga mendesak Gibran segera keluar dari kompleks Istana Wapres karena menganggap tuntutan tersebut sebagai aspirasi rakyat.
“Kalau kalian punya malu, kalau kalian punya muka, segera keluar dari Istana Wapres karena ini tuntutan rakyat, milik rakyat,” imbuh orator tersebut.
Paspampres dan Polisi Berjaga di Istana Wapres
Selama aksi berlangsung, sejumlah anggota Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) terlihat berjaga di pintu gerbang Istana Wapres.
Petugas kepolisian juga membentuk barikade di depan massa. Pengamanan tersebut dilakukan untuk menjaga situasi di sekitar kompleks Istana Wapres selama penyampaian aspirasi berlangsung.
DPR Bahas Polemik Gibran Setelah Masa Reses
Di tengah aksi tersebut, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad sebelumnya memastikan DPR akan menindaklanjuti putusan MA terkait surat keterangan penyetaraan ijazah SMA Gibran.
Namun, pembahasan resmi melalui mekanisme DPR belum dimulai karena lembaga legislatif masih berada dalam masa reses.
Dasco menjelaskan, sejauh ini pembahasan masih berlangsung secara informal di antara sejumlah fraksi di DPR.
“Ya, itu secara informal masih pembahasan lintas fraksi, karena memang masih belum masuk masa sidang dan mereka minta dalam forum yang diatur secara mekanisme, mereka akan minta pembahasan secara resmi,” kata Dasco di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/11/2026).
Dasco juga menyebut sudah banyak masukan yang diterima DPR dari berbagai pihak terkait polemik Gibran.
Menurutnya, sejumlah organisasi masyarakat dan anggota DPR dari berbagai fraksi ingin menyampaikan aspirasi mengenai persoalan Wakil Presiden melalui mekanisme kelembagaan DPR.
“Untuk mengenai dinamika yang ada, memang dari banyak organisasi masyarakat maupun anggota-anggota DPR lintas fraksi ingin menyampaikan aspirasi melalui mekanisme yang ada di DPR mengenai masalah wapres,” jelasnya.
Masa reses DPR dijadwalkan berakhir pada Selasa (10/11/2026). Setelah masa reses selesai, pembahasan mengenai polemik tersebut berpeluang dilanjutkan melalui mekanisme resmi di parlemen.
Dengan demikian, tuntutan massa di Istana Wapres dan rencana pembahasan lintas fraksi di DPR menjadi dua perkembangan dalam polemik dokumen penyetaraan ijazah SMA Gibran Rakabuming Raka.
