Deadline – Desakan agar ijazah seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dibuka dan diverifikasi secara transparan semakin ramai diperbincangkan warganet. Dua petisi online yang mengangkat tuntutan serupa bahkan telah mengumpulkan puluhan ribu tanda tangan.
Tuntutan tersebut muncul di tengah polemik ijazah Gibran Rakabuming Raka yang sebelumnya menjadi perhatian publik. Kini, desakan pemeriksaan dokumen pendidikan mulai diarahkan kepada seluruh anggota DPR RI tanpa terkecuali.
Salah satu petisi berjudul “Transparansi Publik: Buka dan Verifikasi Ijazah Seluruh Anggota DPR RI Tanpa Kecuali!” yang diinisiasi Farida Octavia telah mengumpulkan 17.244 tanda tangan.
Berdasarkan pantauan TribunTrends pada Minggu, 15 November 2026, petisi tersebut tersedia di platform Change.org.
Sementara itu, petisi lain berjudul “Wujudkan Transparansi Ijazah Anggota DPR” yang dipublikasikan melalui Petisionline.com mencatat dukungan lebih besar, yakni 41.719 tanda tangan.
Kedua petisi tersebut membawa tuntutan yang sama, yaitu meminta keterbukaan riwayat pendidikan para legislator agar masyarakat dapat mengetahui dan memeriksa keabsahan kualifikasi akademis wakil rakyat.
Dua Petisi Desak Ijazah Anggota DPR Dibuka
Berdasarkan pantauan pada Minggu, 15 November 2026, terdapat sedikitnya delapan petisi berbeda yang mengangkat persoalan pemeriksaan ijazah pejabat negara dan anggota dewan.
Salah satu petisi yang menarik perhatian publik digagas oleh Farida Octavia. Petisi tersebut ditujukan kepada Pimpinan DPR RI, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek).
Dalam keterangannya, Farida menilai integritas moral dan rekam jejak akademis anggota DPR merupakan aspek penting yang harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Menurutnya, anggota DPR memegang mandat konstitusi dan memiliki kewenangan dalam mengelola anggaran negara. Karena itu, latar belakang pendidikan mereka dinilai perlu terbuka untuk diperiksa publik.
“Sebagai wakil rakyat yang memegang mandat konstitusi dan mengelola anggaran negara, integritas, kredibilitas, serta rekam jejak akademis para anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI merupakan hal yang mutlak dan tidak boleh ditutupi dari publik,” tulis pembuat petisi.
Inisiator juga menilai kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif sedang berada dalam fase krusial.
Masyarakat dianggap memiliki hak untuk mengetahui apakah kualifikasi pendidikan para anggota DPR benar-benar sah dan diperoleh melalui prosedur akademik yang sesuai.
Petisi tersebut turut menegaskan bahwa keterbukaan dokumen pendidikan berkaitan dengan pertanggungjawaban moral dan hukum seorang pejabat publik.
“Transparansi dokumen pendidikan bukan lagi sekadar privasi individual, melainkan bentuk pertanggungjawaban moral dan hukum kepada masyarakat yang telah memilih mereka,” demikian salah satu pernyataan dalam petisi tersebut.
Petisi Kedua Kumpulkan 41.719 Tanda Tangan
Tuntutan serupa disampaikan melalui petisi berjudul “Wujudkan Transparansi Ijazah Anggota DPR”.
Petisi yang tersedia di Petisionline.com tersebut mencatat 41.719 tanda tangan berdasarkan data yang dicantumkan dalam petisi.
Inisiator meminta agar masyarakat mendapatkan akses untuk mengetahui latar belakang pendidikan para anggota DPR yang mereka pilih.
Menurut pembuat petisi, persoalan tersebut berkaitan dengan tanggung jawab para legislator dalam menjalankan tugas kenegaraan.
DPR memiliki kewenangan membuat undang-undang, menyusun anggaran negara, dan mengawasi jalannya pemerintahan. Oleh karena itu, masyarakat dinilai berhak memastikan informasi pendidikan para wakil rakyat dapat diperiksa melalui mekanisme resmi.
“Transparansi ijazah anggota DPR perlu dibuka agar publik dapat melihat dengan jelas latar pendidikan wakilnya,” tulis pembuat petisi.
Inisiator juga mengingatkan bahwa informasi pendidikan yang hanya beredar sebagai klaim sepihak dapat memunculkan keraguan di tengah masyarakat.
Tanpa mekanisme keterbukaan yang jelas, perdebatan mengenai keabsahan riwayat pendidikan pejabat publik dikhawatirkan terus berkembang.
DPR Diminta Membuat Halaman Khusus Verifikasi Ijazah
Petisi kedua tidak hanya meminta keterbukaan dokumen pendidikan anggota DPR. Inisiator juga mengusulkan mekanisme publikasi melalui situs resmi DPR RI.
Mereka meminta DPR menyediakan halaman khusus yang memuat ringkasan riwayat pendidikan setiap anggota, termasuk status verifikasi dokumen yang bersangkutan.
Dengan sistem tersebut, masyarakat dapat mengetahui apakah informasi pendidikan seorang legislator sudah melalui pemeriksaan resmi.
Usulan ini juga memperhatikan perlindungan data pribadi. Informasi yang tidak berkaitan dengan kepentingan publik tidak perlu ditampilkan.
Pembuat petisi meminta Pimpinan DPR RI dan Sekretariat Jenderal DPR RI segera menetapkan kebijakan transparansi riwayat pendidikan para legislator.
Mereka bahkan mengusulkan batas waktu paling lambat 60 hari kerja untuk memublikasikan mekanisme verifikasi melalui situs resmi DPR.
Kebijakan tersebut diharapkan memuat daftar riwayat pendidikan formal yang sudah diverifikasi serta menyediakan informasi yang mudah diakses masyarakat.
Menurut inisiator, langkah tersebut dapat memperkuat akuntabilitas dan menjaga integritas lembaga legislatif.
Farida Octavia Minta Ijazah Dibuka dari SMA hingga Perguruan Tinggi
Sementara itu, petisi yang digagas Farida Octavia secara khusus meminta seluruh anggota DPR RI membuka riwayat pendidikan mereka kepada masyarakat.
Dokumen yang diminta mencakup ijazah dari jenjang sekolah menengah hingga perguruan tinggi.
Farida juga meminta KPU RI dan kementerian terkait memfasilitasi audit atau verifikasi ulang secara independen dan transparan terhadap ijazah seluruh anggota legislatif aktif.
Hasil pemeriksaan tersebut diharapkan dapat diakses masyarakat sehingga publik memiliki dasar yang jelas untuk mengetahui keabsahan riwayat pendidikan para wakil rakyat.
“Seluruh anggota DPR untuk secara sukarela membuka dokumen ijazah mereka demi membuktikan integritas dan memulihkan kepercayaan rakyat,” pinta pembuat petisi.
Inisiator menilai keterbukaan tersebut merupakan bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel atau good governance.
Mereka juga berpendapat bahwa wakil rakyat seharusnya tidak keberatan apabila riwayat pendidikan mereka diperiksa melalui prosedur yang sah.
Warganet Ramai Membagikan Tautan Petisi
Dukungan terhadap pemeriksaan ijazah anggota DPR juga terlihat melalui percakapan di media sosial.
Sejumlah pengguna media sosial membagikan tautan petisi dan mengajak masyarakat lainnya ikut memberikan dukungan.
Salah satu warganet secara terbuka mengajak masyarakat berpartisipasi dalam petisi tersebut.
“Petisi cek ijazah anggota DPR, siapa saja yang setuju? Ingat kedaulatan rakyat,” tulis seorang pengguna media sosial.
Warganet lainnya meminta tautan petisi agar dapat segera ikut memberikan tanda tangan.
Bahkan, ada pengguna yang menyatakan kesiapannya menyebarluaskan petisi tersebut agar semakin banyak masyarakat mengetahui tuntutan itu.
“Mana sudah ada belum petisi cek ijazah DPR?! Sini biar ku isi dan share sebanyak-banyaknya,” tulis warganet lainnya.
Munculnya dua petisi dengan puluhan ribu dukungan tersebut memperlihatkan besarnya perhatian sebagian masyarakat terhadap transparansi riwayat pendidikan pejabat publik.
Kini, tuntutan yang disampaikan para inisiator mengarah pada DPR RI, KPU, dan kementerian terkait agar menghadirkan mekanisme verifikasi yang resmi, transparan, serta dapat diakses masyarakat.



