BerandaPOLITIKAnies Baswedan Bukan WNI? Subhan Palal Klaim Punya Bukti

Anies Baswedan Bukan WNI? Subhan Palal Klaim Punya Bukti

Deadline – Anies Baswedan bukan Warga Negara Indonesia (WNI)? Pernyataan advokat Muhammad Subhan Palal dalam program Rakyat Bersuara di iNews TV kembali memunculkan perdebatan mengenai status kewarganegaraan mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut.

Subhan Palal mengaku memiliki bukti yang menurutnya menunjukkan Anies Baswedan tidak memiliki pengesahan sebagai WNI. Pernyataan itu berkaitan dengan permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan yang pernah diajukannya ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Namun, tuduhan tersebut perlu dilihat berdasarkan fakta hukum dan proses persidangan. Anies Baswedan tercatat sebagai WNI sejak lahir dan tidak pernah menjalani proses naturalisasi.

Subhan Palal Pernah Gugat UU Kewarganegaraan ke MK

Persoalan ini bermula ketika Subhan Palal mengajukan permohonan uji materiil terhadap Pasal 2 dan Pasal 26 ayat (1) UUD 1945 serta ketentuan dalam UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.

Permohonan tersebut terdaftar dengan nomor perkara 14/PUU-XXIII/2025.

Dalam permohonannya, Subhan mempermasalahkan status kewarganegaraan sejumlah tokoh yang menurut penilaiannya memiliki keturunan bangsa lain. Ia berpendapat bahwa orang-orang dari keturunan bangsa lain yang ingin menduduki jabatan pemerintahan harus memiliki bukti pengesahan sebagai WNI.

Sejumlah nama yang dimasukkan dalam permohonan tersebut antara lain Anies Baswedan, Habib Luthfi bin Yahya, Habib Aboe Bakar Al-Habsyi, Haikal Hassan, dan Raffi Ahmad.

Iklan

Subhan menilai para tokoh tersebut belum memiliki pengesahan khusus sebagai WNI sebagaimana yang ia tafsirkan dari ketentuan konstitusi.

Subhan Persoalkan Jabatan Anies hingga Raffi Ahmad

Dalam sidang perdana perkara tersebut pada 10 Maret 2025, Subhan menyampaikan alasan pengajuan permohonannya di hadapan majelis hakim MK.

Ia mengutip Pasal 26 ayat (1) UUD 1945 yang mengatur bahwa warga negara Indonesia terdiri atas orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.

Baca Juga  PKS Desak DPR Usut Putusan MA soal Ijazah Gibran, PDIP Ikut Merespons

Menurut Subhan, ketentuan tersebut memiliki dua kategori kewarganegaraan. Pertama, orang-orang bangsa Indonesia asli. Kedua, orang-orang bangsa lain yang memperoleh pengesahan berdasarkan undang-undang.

Ia kemudian mempertanyakan bagaimana orang-orang yang menurut penilaiannya belum memiliki pengesahan sebagai WNI bisa menduduki jabatan publik.

Anies Baswedan menjadi salah satu contoh yang disebut dalam permohonan tersebut. Subhan mengungkit jabatan Anies sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada 2014, Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022, serta calon presiden pada Pilpres 2024.

Selain Anies, Subhan juga menyebut Habib Luthfi, Habib Aboe Bakar Al-Habsyi, Haikal Hassan, dan Raffi Ahmad.

Ia menilai kondisi tersebut bertentangan dengan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 yang menjamin setiap warga negara memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

Subhan meminta MK mengubah ketentuan UU Kewarganegaraan agar orang-orang keturunan bangsa lain yang mencalonkan diri atau dicalonkan dalam pemerintahan terlebih dahulu memiliki pengesahan sebagai WNI.

Hakim MK Enny Nurbaningsih Pertanyakan Dasar Gugatan

Permohonan Subhan mendapat sejumlah catatan dari majelis hakim MK. Salah satu hakim yang memberikan banyak masukan adalah Enny Nurbaningsih.

Dalam persidangan, Enny mempertanyakan susunan dokumen permohonan, identitas pemohon, hingga dasar hukum yang digunakan.

Enny menjelaskan bahwa identitas kewarganegaraan dalam dokumen resmi seperti KTP pada dasarnya menggunakan kategori WNI atau WNA.

Ia kemudian bertanya langsung kepada Subhan mengenai status kewarganegaraannya.

” Bapak WNI atau WNA?” tanya Enny.

“WNI,” jawab Subhan.

Enny juga meminta Subhan menjelaskan secara lengkap pertentangan antara pasal yang diuji dengan UUD 1945. Menurutnya, pemohon harus menyusun argumentasi hukum secara jelas dan menunjukkan alasan ketentuan tersebut perlu dinyatakan bertentangan dengan konstitusi.

Baca Juga  Gibran Mau Buktikan Ijazah di PTUN, Yusril Tegaskan Putusan MA Sudah Final

Enny secara khusus mempertanyakan permintaan Subhan untuk menguji Pasal 2 UU Kewarganegaraan karena ketentuan tersebut memiliki rumusan yang merujuk pada Pasal 26 ayat (1) UUD 1945.

Ia meminta Subhan mempertimbangkan konsekuensi hukum apabila ketentuan yang bersumber dari konstitusi itu dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945.

Hakim MK Sebut Anies dan Raffi Ahmad WNI Sejak Lahir

Salah satu bagian penting dalam persidangan tersebut adalah penjelasan Enny mengenai pengertian orang-orang bangsa Indonesia asli.

Enny merujuk pada ketentuan penjelasan UU Kewarganegaraan yang menyebut orang-orang bangsa Indonesia asli sebagai orang Indonesia yang menjadi WNI sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendak sendiri.

Enny kemudian menyinggung nama Anies Baswedan dan Raffi Ahmad yang dimasukkan Subhan dalam permohonannya.

Menurut Enny, keduanya telah menjadi WNI sejak lahir sehingga perlu dipahami terlebih dahulu dasar pengelompokan mereka sebagai orang-orang bangsa lain.

Enny juga mempertanyakan kerugian konstitusional yang dialami Subhan akibat berlakunya ketentuan tersebut.

Ia meminta pemohon menjelaskan apakah aturan itu benar-benar menghalangi hak Subhan untuk mencalonkan diri sebagai bupati, gubernur, anggota legislatif, atau bahkan presiden.

Bagi Enny, pemohon harus menunjukkan hubungan yang jelas antara ketentuan undang-undang yang diuji dengan kerugian hak konstitusional yang dialaminya.

Enny Ingatkan Penjelasan UUD 1945 Sudah Berubah

Enny Nurbaningsih juga mengkritik penggunaan penjelasan Pasal 26 ayat (1) UUD 1945 dalam dokumen permohonan Subhan.

Ia menjelaskan bahwa setelah perubahan UUD 1945, konstitusi terdiri atas Pembukaan dan pasal-pasal. Penjelasan UUD 1945 tidak lagi menjadi bagian dari susunan konstitusi tersebut.

Enny meminta Subhan mempelajari kembali Aturan Tambahan Pasal II UUD 1945.

Menurutnya, pemohon perlu memastikan sumber hukum yang digunakan masih berlaku dan sesuai dengan ketentuan konstitusi setelah perubahan.

Baca Juga  Bahlil Lahadalia Masuk Bursa Wapres Pengganti Gibran, Ini 8 Kandidatnya

Masukan tersebut menjadi bagian dari nasihat hakim agar Subhan memperbaiki dan melengkapi argumentasi permohonannya.

MK Tolak Permohonan Subhan Palal

Setelah melalui proses persidangan, Mahkamah Konstitusi akhirnya menjatuhkan putusan terhadap perkara nomor 14/PUU-XXIII/2025 pada 14 Mei 2025.

MK menyatakan permohonan Subhan Palal tidak dapat diterima atau niet ontvankelijk verklaard.

Dengan demikian, permohonan uji materiil yang diajukannya tidak menghasilkan perubahan terhadap ketentuan UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.

Putusan tidak dapat diterima juga perlu dibedakan dari putusan yang menolak seluruh argumentasi pemohon setelah memeriksa pokok perkara. Dalam perkara ini, MK tidak mengabulkan permohonan Subhan.

Fakta Status Kewarganegaraan Anies Baswedan

Terlepas dari tuduhan Subhan Palal, Anies Baswedan merupakan WNI sejak lahir.

Anies lahir di Kuningan, Jawa Barat, pada 7 Mei 1969. Ia berasal dari keluarga Indonesia dan tidak pernah menjalani proses naturalisasi untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia.

Kakeknya, Abdurrahman Baswedan atau A.R. Baswedan, merupakan tokoh perjuangan kemerdekaan Indonesia, diplomat, dan Pahlawan Nasional.

Meskipun memiliki garis keturunan Arab, latar belakang keluarga tersebut tidak dengan sendirinya mengubah status kewarganegaraan Anies.

Dalam hukum Indonesia, status kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan, bukan semata-mata berdasarkan garis keturunan etnis.

Anies juga pernah menjabat sebagai Rektor Universitas Paramadina, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan periode 2014-2016, serta Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022.

Riwayat jabatan tersebut menjadi bagian dari perjalanan publik Anies sebagai warga negara Indonesia.

Dengan demikian, pernyataan bahwa Anies Baswedan bukan WNI tidak dapat dianggap sebagai fakta hanya berdasarkan klaim Subhan Palal. Permohonan yang pernah diajukan ke MK juga tidak menghasilkan putusan yang menyatakan Anies kehilangan atau tidak memiliki kewarganegaraan Indonesia.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini