Deadline – Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, menilai sejumlah laporan hukum yang selama ini belum ditindaklanjuti perlu kembali dibuka. Termasuk laporan mengenai perkara yang dikaitkan dengan lingkaran Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).
Mahfud MD menyebut perubahan kekuatan politik dan melemahnya pihak-pihak yang sebelumnya dianggap mampu melindungi perkara tertentu dapat membuka peluang bagi aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti laporan tersebut.
Pernyataan itu disampaikan Mahfud MD dalam podcast Terus Terang di kanal YouTube bersama Rizal Mustary, Selasa (17/11/2026).
Dalam perbincangan tersebut, Rizal menanyakan kemungkinan sejumlah persoalan hukum yang pernah dikaitkan dengan Jokowi kembali diproses. Ia juga menyinggung posisi Listyo Sigit Prabowo yang selama ini dianggap sebagai salah satu kekuatan pendukung Jokowi.
Menanggapi pertanyaan itu, Mahfud menilai peluang untuk membuka kembali laporan tersebut sangat terbuka. Menurutnya, laporan yang sudah diterima secara resmi oleh aparat penegak hukum memiliki dasar untuk ditindaklanjuti.
“Itu sangat mungkin dimunculkan, karena itu kan sudah dilaporkan secara resmi,” kata Mahfud.
Mahfud MD Singgung Posisi Listyo Sigit Prabowo
Mahfud MD kemudian menyinggung posisi Listyo Sigit Prabowo. Ia menilai keberadaan Listyo sebelumnya menjadi salah satu faktor yang membuat sejumlah persoalan hukum sulit ditindaklanjuti.
Menurut Mahfud, kondisi tersebut kini telah berubah sehingga aparat penegak hukum memiliki kesempatan untuk kembali menangani laporan yang sebelumnya tertahan.
“Kalau dulu mungkin agak susah karena masih ada Listyo. Apa pun, ada Listyo, enggak bisa,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan bahwa setelah Listyo tidak lagi memiliki kekuatan seperti sebelumnya, perkara-perkara yang selama ini dianggap terlindungi berpeluang kembali terbuka.
“Begitu Listyo jatuh, semuanya terbongkar dan tidak ada lagi kekuatan yang bisa melindungi,” kata Mahfud.
Minta Polisi Tegakkan Hukum Tanpa Pandang Bulu
Mahfud berharap perubahan situasi tersebut dapat mendorong aparat kepolisian kembali menjalankan tugas penegakan hukum secara profesional.
Ia meminta jajaran kepolisian di berbagai tingkatan menjadikan hukum sebagai pedoman utama dalam menangani setiap perkara, tanpa membedakan pihak yang dilaporkan.
“Listyo sudah tidak ada sekarang, supaya polisi-polisi yang di bawah kembali berkiblat ke pusat, yang hukum tegakkan kepada siapa pun,” ujar Mahfud.
Pernyataan tersebut menegaskan harapan Mahfud agar aparat penegak hukum tidak membiarkan laporan masyarakat berhenti tanpa kejelasan proses.
Menurutnya, setiap laporan resmi perlu mendapatkan penanganan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Pemerintah Diminta Menentukan Prioritas Penanganan Kasus
Meski mendorong pembukaan kembali sejumlah perkara, Mahfud menyadari bahwa penanganan banyak kasus secara bersamaan berpotensi menimbulkan kegaduhan.
Karena itu, ia menyerahkan penentuan prioritas penanganan perkara kepada pemerintah. Pemerintah dinilai perlu memahami persoalan mana yang harus diselesaikan terlebih dahulu.
Namun, penentuan prioritas tersebut tetap harus mengarah pada tujuan utama, yakni memastikan hukum berjalan dan ditegakkan kepada siapa pun.
“Kalau jadi pemerintah, mestinya tahu urusan prioritasnya mana untuk menyelesaikannya, tapi tetap menuju tegaknya hukum,” ujarnya.
Pernyataan Mahfud MD ini kembali mengangkat persoalan penting mengenai independensi aparat penegak hukum dalam menangani laporan yang melibatkan tokoh politik maupun pihak yang memiliki pengaruh kekuasaan.
Ia berharap perubahan situasi dapat menjadi kesempatan bagi kepolisian untuk menindaklanjuti laporan yang telah diterima secara resmi dan memastikan proses hukum berjalan sesuai aturan.



