Deadline – Polri akan mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Penyidik akan menelusuri setiap bukti untuk mengetahui apakah ada aktor lain yang terlibat di balik empat jenderal Polri yang telah ditetapkan sebagai tersangka.
Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir mengatakan, penyidik tidak menutup kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat dalam perkara tersebut.
“Terkait dengan berbagai kemungkinan, itu tetap akan didalami,” kata Isir saat ditemui awak media di Gedung Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam), Jakarta, Selasa.
Menurut Isir, Polri serius menangani perkara dugaan penyadapan tersebut. Komitmen itu terlihat dari pembentukan tim khusus yang dipimpin Kabareskrim Polri Komjen Pol. Asep Safrudin.
Tim khusus tersebut bertugas menelusuri bukti dan berbagai indikasi yang dapat mengarah pada keterlibatan tersangka lain.
Empat Jenderal Polri Jadi Tersangka
Sebelumnya, Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto mengungkap dugaan peran empat perwira tinggi Polri dalam kasus penyadapan ilegal.
Keempatnya adalah Jenderal LSP, AS, EH, dan SU. Mereka telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal, akses ilegal, dan/atau penghapusan data elektronik.
Dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (12/11), Suyudi menjelaskan bahwa Jenderal LSP diduga menjadi pihak yang memberikan perintah penyadapan.
LSP diketahui menjabat sebagai Kapolri pada periode kejadian. Ia diduga menentukan target penyadapan secara lisan maupun melalui aplikasi WhatsApp kepada AS yang saat itu menjabat Kepala Bagian Monitoring Bareskrim Polri.
“Jenderal LSP yang menjabat sebagai Kapolri pada periode kejadian, diduga memberikan perintah dan menentukan target penyadapan secara lisan atau melalui WhatsApp kepada Kabag Mon AS,” kata Suyudi.
LSP juga diduga menerima hasil akhir penyadapan atau bertindak sebagai end user. Dalam materi penyidikan, peran tersebut dikaitkan dengan dugaan menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana.
Peran SU, EH, dan AS dalam Dugaan Penyadapan
Selain LSP, penyidik juga menetapkan SU sebagai tersangka. SU diketahui pernah menjabat Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Polri pada periode 2021 hingga Oktober 2026.
SU diduga menjadi Dewan Penasihat Monitoring Center Bareskrim Polri yang memberikan persetujuan pelaksanaan penyadapan.
Ia juga diduga meneruskan laporan hasil penyadapan dari Kabag Monitoring kepada LSP. Laporan tersebut mencakup laporan harian dan laporan analisis.
Tersangka berikutnya adalah EH. Ia pernah menjabat Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Bagian Monitoring pada 5 Desember 2024 hingga 7 Oktober 2025.
EH diduga menerima perintah penyadapan terhadap target tertentu dari SU yang disebut berasal dari LSP.
EH kemudian diduga memberikan persetujuan melalui WhatsApp tanpa dilengkapi surat permohonan dari penyidik.
Sementara itu, AS menjabat Plt. Kepala Bagian Monitoring pada 7 Oktober 2025 hingga 1 Oktober 2026.
AS diduga menerima perintah dari LSP dan meneruskannya kepada operator untuk melakukan penyadapan tanpa permohonan penyidik.
AS juga diduga melaporkan hasil penyadapan kepada LSP serta memerintahkan TK melakukan pengawasan atau surveillance.
Tidak hanya itu, AS diduga memerintahkan penghapusan data hasil penyadapan, termasuk rekaman suara dan log, serta pembubaran grup WhatsApp.
“Selain itu, AS juga memerintahkan penghapusan data hasil penyadapan atau voice dan log serta pembubaran grup WhatsApp,” ujar Suyudi.
Refly Harun Ungkap Kabar Pemanggilan Orang Dekat Jokowi
Di tengah perkembangan penyidikan, muncul informasi mengenai dugaan pemanggilan sejumlah orang dekat Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi dalam perkara penyadapan.
Informasi tersebut dibahas oleh pakar hukum tata negara Refly Harun bersama Denny Indrayana dalam sebuah diskusi yang ditayangkan melalui kanal YouTube Refly Harun.
Refly menyampaikan adanya kabar mengenai pertemuan keluarga yang kemudian dikaitkan dengan pemanggilan sejumlah orang dari lingkaran dekat Jokowi.
“Jadi ada informasi, ada pertemuan keluarga, kemudian di situ muncul ada orang dekat-dekatnya Pak Jokowi yang sudah mulai dipanggil untuk penyadapan, Bang,” ujar Refly Harun saat berbincang dengan Denny Indrayana.
Refly juga menyinggung sebuah kutipan percakapan yang beredar dan dikaitkan dengan Gibran Rakabuming Raka.
Kutipan tersebut berisi pernyataan mengenai kesediaan seseorang untuk mundur demi melindungi sosok yang disebut sebagai Bapak.
“Ini informasi dapat dari mana? Dan ini spesifik sekali, ada quote ini. Pastilah dari Gibran, kan? ‘Jangan sampai Bapak, saya saja mundur,'” kata Refly.
Refly mempertanyakan sumber informasi tersebut karena memuat rincian percakapan yang dinilainya sangat spesifik.
Namun, pernyataan itu disampaikan dalam konteks pembahasan informasi yang beredar. Belum ada keterangan resmi dalam bahan pemberitaan ini yang mengonfirmasi bahwa orang dekat Jokowi telah dipanggil penyidik atau membenarkan kutipan tersebut berasal dari Gibran.
Denny Indrayana Ungkap Dua Analisis Pergantian Kapolri
Dalam diskusi yang sama, Refly Harun juga meminta pandangan Denny Indrayana mengenai dugaan hubungan pergantian Kapolri dengan perkembangan proses hukum.
Denny menjelaskan terdapat dua analisis yang berkembang di tengah masyarakat.
Analisis pertama menduga pergantian Kapolri berkaitan dengan upaya mengantisipasi putusan hukum. Sementara analisis kedua menilai pergantian tersebut mungkin mengarah pada sebuah kompromi.
“Ada dua analisisnya. Satu, ini mengantisipasi putusan. Dua, justru kemungkinan keputusannya kompromi,” jelas Denny.
Meski demikian, Denny menegaskan dirinya tidak ingin terjebak dalam spekulasi politik selama proses hukum di Mahkamah Konstitusi masih berlangsung.
Ia mengatakan fokusnya tetap pada jalur litigasi dengan mempersiapkan argumentasi hukum, saksi, ahli, dan alat bukti.
Denny juga membantah adanya upaya lobi atau manuver di luar proses hukum.
“Enggak pernah kita main-main aneh-aneh. Enggak pernah main lobi-lobi. Enggak ada,” tegasnya.
Terkait informasi pemanggilan orang dekat Jokowi yang disampaikan Refly, Denny mengaku telah melakukan pengecekan kepada sejumlah pihak. Namun, ia tidak mengungkapkan identitas pihak-pihak yang dimaksud.
Penyidikan Masih Menelusuri Kemungkinan Keterlibatan Pihak Lain
Perkembangan kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo Subianto kini mencakup dua hal yang menjadi perhatian publik.
Pertama, penyidikan terhadap empat jenderal Polri yang diduga memiliki peran berbeda dalam pelaksanaan penyadapan, penerimaan hasil, hingga penghapusan data elektronik.
Kedua, munculnya informasi mengenai dugaan pemanggilan orang-orang dekat Jokowi yang disampaikan dalam diskusi Refly Harun dan Denny Indrayana.
Polri menyatakan akan mendalami setiap kemungkinan keterlibatan pihak lain melalui tim khusus yang telah dibentuk.
Dengan demikian, perkembangan penyidikan dan pembuktian setiap dugaan akan menjadi penentu untuk mengungkap rangkaian perkara tersebut. Informasi mengenai pemanggilan orang dekat Jokowi maupun dugaan keterlibatan pihak lain masih perlu dikonfirmasi melalui keterangan resmi penyidik.



