Deadline – Wacana pemindahan Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) dari Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Banten, ke Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur, menuai penolakan dan memicu kecurigaan publik. Sejumlah pihak mempertanyakan kemungkinan adanya kepentingan pertambangan emas di balik rencana relokasi satwa langka tersebut.
Pemerintah menyebut pemindahan Badak Jawa bertujuan melindungi populasi satwa yang terancam punah dari risiko bencana alam, terutama tsunami akibat gempa bumi atau aktivitas Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda.
Namun, sebagian masyarakat dan warganet mengaitkan rencana tersebut dengan potensi kandungan emas di kawasan Ujung Kulon. Mereka khawatir pemindahan badak dapat membuka peluang perubahan fungsi kawasan konservasi yang selama ini melindungi habitat satwa tersebut.
Hashim Djojohadikusumo Gagas Relokasi Badak Jawa
Wacana pemindahan Badak Jawa disampaikan Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, dalam Konferensi Perubahan Iklim PBB atau COP31 di Antalya, Turki, Kamis (12/11/2026).
Hashim menilai keberadaan satu-satunya populasi Badak Jawa yang tersisa di dunia menghadapi ancaman bencana alam. Lokasi Taman Nasional Ujung Kulon yang berhadapan dengan Gunung Anak Krakatau dinilai memiliki risiko terdampak tsunami jika terjadi gempa bumi atau letusan gunung.
Menurut Hashim, bencana tersebut berpotensi memusnahkan populasi Badak Jawa apabila seluruh satwa masih berada di satu kawasan.
Ia kemudian mengusulkan pemindahan sebagian populasi ke Taman Nasional Alas Purwo di ujung timur Pulau Jawa.
Hashim juga menyebut kemungkinan mencari dukungan lembaga internasional dan donatur untuk membiayai pembangunan tempat baru bagi Badak Jawa di Alas Purwo.
Gagasan tersebut masih membutuhkan pembahasan lebih lanjut, termasuk pendanaan melalui skema pembiayaan hutan dalam Tropical Forest Forever Facility (TFFF).
Dugaan Tambang Emas di Ujung Kulon Jadi Perhatian
Di tengah wacana relokasi, sejumlah akun media sosial mengangkat dugaan potensi kandungan emas di kawasan Ujung Kulon.
Mereka menghubungkan rencana pemindahan badak dengan keberadaan aktivitas pertambangan emas di Cibaliung, Kabupaten Pandeglang, yang pernah melibatkan PT Cibaliung Sumberdaya (CSD), anak usaha PT Antam Tbk.
Salah satu unggahan dari akun X @anggimulyono menyebut kegiatan pertambangan emas di Cibaliung telah berlangsung sekitar 10 tahun sebelum akhirnya berhenti karena persoalan cadangan dan batas kawasan konservasi.
Akun tersebut menduga masih terdapat potensi mineralisasi emas di wilayah sekitar Taman Nasional Ujung Kulon. Namun, status kawasan konservasi membuat aktivitas pertambangan tidak dapat dilakukan di dalam kawasan taman nasional.
Narasi serupa disampaikan akun @akunhewan dan @OrangWaras82.
Mereka menyoroti kondisi geologi pesisir selatan Banten yang memiliki jalur mineralisasi emas dan perak primer. Wilayah tersebut mencakup kawasan Bayah Dome hingga jalur Cibaliung, Cileungsi, dan Gunung Honje.
Potensi endapan emas aluvial juga disebut terdapat di kawasan muara dan pasir hitam pantai selatan.
Menurut sejumlah unggahan tersebut, status konservasi Ujung Kulon menjadi penghalang bagi kegiatan eksplorasi pertambangan di dalam kawasan taman nasional.
Meski demikian, klaim mengenai keberadaan cadangan emas dalam jumlah besar di bawah kawasan Ujung Kulon belum disertai hasil kajian yang memastikan jumlah maupun lokasi cadangannya.
Walhi Minta Dugaan Kepentingan Tambang Didalami
Kecurigaan mengenai kemungkinan kepentingan pertambangan di balik rencana relokasi juga mendapat perhatian Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi).
Pengampanye Hutan dan Kebun Walhi, Umi Ma’rufah, mengatakan pihaknya menerima informasi mengenai potensi pertambangan emas di kawasan Ujung Kulon.
Umi menilai dugaan tersebut perlu menjadi perhatian pemerintah dan masyarakat.
Pada Minggu (15/11/2026), ia menyampaikan bahwa rencana pemindahan Badak Jawa berpotensi menimbulkan pertanyaan mengenai masa depan status kawasan konservasi tersebut.
Walhi mengkhawatirkan relokasi dapat menjadi jalan untuk mengubah status perlindungan kawasan sehingga kepentingan pertambangan bisa masuk.
Meski begitu, Umi mengakui Walhi belum melakukan kajian khusus ataupun penelusuran langsung untuk memastikan hubungan antara rencana pemindahan badak dan kepentingan pertambangan emas.
Karena itu, dugaan tersebut masih membutuhkan pendalaman dan pembuktian lebih lanjut.
Walhi menolak rencana relokasi apabila pemerintah tidak memiliki kajian yang matang dan komprehensif.
Menurut Umi, pemerintah harus memprioritaskan perlindungan habitat asli Badak Jawa. Upaya konservasi juga tidak boleh membuka peluang bagi kepentingan ekonomi yang dapat mengancam kelestarian kawasan.
Masyarakat Pandeglang Desak Relokasi Dibatalkan
Penolakan terhadap rencana pemindahan Badak Jawa juga datang dari masyarakat sipil di Pandeglang.
Pada Sabtu (14/11/2026), tokoh pemuda Pandeglang Bayu Kusuma bersama Aliansi Aktivis dan Masyarakat Peduli Ujung Kulon menyampaikan pernyataan sikap untuk menolak rencana relokasi tersebut.
Aliansi mengemukakan lima alasan utama penolakan.
Pertama, terdapat perbedaan karakteristik ekosistem, vegetasi, dan daya dukung air antara Ujung Kulon dan Alas Purwo. Kondisi tersebut membutuhkan penelitian untuk memastikan kesesuaian habitat bagi Badak Jawa.
Kedua, proses penangkapan, pembiusan, dan pengangkutan satwa berisiko menimbulkan stres hingga kematian. Risiko tersebut perlu diperhitungkan karena Badak Jawa merupakan satwa langka yang membutuhkan penanganan khusus.
Ketiga, pemerintah diminta lebih dahulu mengatasi ancaman di habitat asli, seperti perburuan liar dan perkawinan sedarah atau inbreeding.
Keempat, pemerintah perlu mengevaluasi dan mengoptimalkan Javan Rhino Study and Conservation Area (JRSCA) seluas 5.100 hektare yang berada di kawasan Ujung Kulon.
Kelima, upaya konservasi harus berorientasi pada perlindungan satwa dan ekosistem, bukan sekadar proyek pendanaan atau investasi.
Aliansi juga mendesak pemerintah membuka dokumen kajian ilmiah dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) kepada publik.
Mereka meminta pemerintah melibatkan masyarakat adat, akademisi lokal, dan berbagai elemen masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.
“Biarkan Badak Jawa hidup di rumahnya sendiri: Ujung Kulon,” demikian pernyataan sikap yang disampaikan Boyaudin atas nama Aliansi Aktivis dan Masyarakat Peduli Ujung Kulon.
Masyarakat Badui Tolak Pemindahan Badak Jawa
Penolakan juga datang dari masyarakat adat Badui di Kabupaten Lebak, Banten.
Tetua adat Badui sekaligus Kepala Desa Kanekes, Jaro Oom, menyatakan tidak setuju dengan wacana pemindahan Badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon.
Pada Senin (16/11/2026), Jaro Oom menyampaikan kekhawatirannya terhadap risiko kematian satwa langka tersebut selama proses pemindahan.
Masyarakat Badui mendukung penguatan perlindungan Badak Jawa di habitat aslinya. Mereka menilai keberadaan satwa tersebut telah menjadi kebanggaan masyarakat Banten selama bertahun-tahun.
Menurut Jaro Oom, Ujung Kulon memiliki kondisi alam yang sesuai dengan kebutuhan Badak Jawa. Kawasan tersebut menyediakan sumber pakan, rawa-rawa, dan kubangan alami.
Ia berharap pemerintah melakukan kajian ilmiah secara menyeluruh sebelum mengambil keputusan mengenai masa depan satwa tersebut.
Masyarakat Badui juga meminta pemerintah mempertahankan Badak Jawa di ekosistem aslinya dan tidak memindahkannya ke Alas Purwo.
Wakil Bupati Pandeglang Minta Pemerintah Pusat Evaluasi
Wakil Bupati Pandeglang, Iing Andri Supriadi, turut meminta pemerintah pusat mengkaji ulang rencana pemindahan Badak Jawa.
Menurut Iing, pemerintah sebaiknya memprioritaskan perlindungan dan pengembangan populasi badak di Taman Nasional Ujung Kulon.
Ia menilai pemindahan satwa tersebut ke luar Pandeglang dapat menghilangkan salah satu ikon daerah.
Karena itu, pemerintah pusat diminta mempertimbangkan kembali rencana relokasi sebelum mengambil keputusan.
Masa Depan Badak Jawa Menunggu Kajian Ilmiah
Polemik relokasi Badak Jawa memperlihatkan adanya perbedaan pandangan mengenai strategi penyelamatan satwa langka tersebut.
Hashim Djojohadikusumo mengusulkan pemindahan sebagian populasi untuk mengurangi risiko kepunahan akibat bencana alam. Sementara itu, Walhi, masyarakat adat Badui, pemerintah daerah, dan kelompok masyarakat sipil meminta pemerintah mempertahankan habitat asli Badak Jawa.
Dugaan kepentingan pertambangan emas juga menjadi persoalan yang perlu dijawab secara transparan. Walhi sendiri mengakui belum memiliki kajian yang membuktikan hubungan antara rencana relokasi dan kepentingan tambang.
Pemerintah perlu membuka dasar ilmiah rencana pemindahan, termasuk kajian risiko bencana, kesesuaian habitat, kesehatan satwa, dan dampak ekologis.
Transparansi juga diperlukan untuk memastikan tidak ada perubahan fungsi kawasan konservasi yang mengancam kelestarian lingkungan.
Keputusan mengenai Badak Jawa akan menentukan masa depan salah satu satwa paling langka di dunia. Karena itu, setiap kebijakan harus mengutamakan keselamatan satwa, perlindungan habitat, dan kepentingan konservasi jangka panjang.



