Deadline – Nasib Brigjen TK dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh masih menjadi perhatian. Hingga Kamis (12/11/2026), perwira tinggi Polri berpangkat jenderal bintang satu tersebut belum ditetapkan sebagai tersangka.
Meski belum berstatus tersangka, Brigjen TK kini menjalani pemeriksaan internal oleh Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri. Penyidik juga mendalami keterangannya untuk mengungkap kemungkinan keterlibatannya dalam perkara tersebut.
Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir membenarkan bahwa sosok berinisial TK merupakan seorang Brigadir Jenderal Polisi.
Menurut Isir, pemeriksaan terhadap TK dilakukan oleh Biro Pertanggungjawaban Profesi (Wabprof) Divisi Propam Polri. Pemeriksaan tersebut berkaitan dengan dugaan pelanggaran kode etik profesi kepolisian.
“Yang bersangkutan saat ini sedang menjalani pemeriksaan oleh Biro Wabprof Divisi Propam Polri. Keterangannya juga didalami dalam proses penyidikan untuk mengungkap secara utuh peran masing-masing pihak dalam perkara ini,” kata Isir, Kamis (12/11/2026).
Polri belum mengungkap identitas lengkap Brigjen TK. Pihak kepolisian juga belum menjelaskan secara terperinci siapa saja yang diduga menjadi sasaran pengawasan atau surveillance yang dikaitkan dengan dirinya.
Brigjen TK Diduga Diperintah Ahrie Sonta
Nama Brigjen TK mencuat dalam rapat Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto bersama Komisi III DPR RI pada Kamis (12/11/2026).
Dalam rapat tersebut, Suyudi mengungkap dugaan keterlibatan mantan Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta dalam rangkaian aktivitas penyadapan ilegal.
Ahrie diketahui pernah menjabat sebagai Pelaksana Tugas Kepala Bagian Monitoring (Plt Kabagmon) Polri pada 7 Oktober 2025 hingga 1 Oktober 2026.
Suyudi menyebut Ahrie diduga menerima perintah dari mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Perintah tersebut kemudian diteruskan kepada operator untuk melakukan penyadapan tanpa permohonan dari penyidik.
Hasil penyadapan itu diduga dilaporkan kepada Listyo Sigit. Selain itu, Ahrie disebut memerintahkan Brigjen TK untuk melakukan surveillance atau pengawasan terhadap pihak tertentu.
“Keempat, AS, yang menjabat sebagai PLT Kabagmon pada 7 Oktober 2025 sampai dengan 1 Oktober 2026, diduga menerima perintah dari Jenderal LSP, kemudian meneruskan perintah kepada operator untuk melakukan penyadapan tanpa permohonan penyidik, kemudian melaporkan hasil penyadapan kepada LSP dan memerintahkan TK untuk melakukan surveillance,” kata Suyudi.
Namun, hingga kini belum ada penjelasan resmi mengenai sasaran pengawasan yang diduga dilakukan Brigjen TK.
Polri juga masih mendalami hubungan antara tugas surveillance tersebut dengan dugaan penyadapan ilegal yang menjadi pokok perkara.
Empat Jenderal Polri Sudah Jadi Tersangka
Dalam perkembangan kasus ini, Polri telah menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka.
Keempatnya adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, mantan Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta, Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri Irjen Eko Hadi Santoso, serta Irjen Slamet Uliandi.
Dari empat tersangka tersebut, tiga orang telah ditahan di Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat.
Sementara itu, Irjen Slamet Uliandi belum menjalani penahanan karena masih dalam proses pemulihan setelah sakit.
Berbeda dengan keempat perwira tersebut, Brigjen TK belum diumumkan sebagai tersangka. Saat ini, pemeriksaan terhadap dirinya masih berlangsung melalui jalur pengawasan internal Polri dan pendalaman penyidikan pidana.
Penyadapan Diduga Berlangsung Selama Setahun
Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin sebelumnya mengungkapkan bahwa dugaan penyadapan ilegal tersebut berlangsung pada 2025 hingga 2026.
Menurut Asep, para tersangka diduga memerintahkan penyadapan tanpa mengikuti prosedur yang diatur dalam Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 5 Tahun 2010.
“Para tersangka diduga memerintahkan penyadapan tanpa prosedur seperti diatur dalam tata cara penyadapan Polri di Perkap Nomor 5 Tahun 2010,” kata Asep dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (3/11/2026).
Asep menjelaskan, para tersangka diduga memasukkan sejumlah nomor telepon ke dalam server Lawful Interception Management System (LIMS).
LIMS merupakan sistem yang digunakan untuk mengelola kegiatan penyadapan. Namun, nomor-nomor telepon tersebut diduga dimasukkan tanpa melalui proses verifikasi.
Penyadapan terhadap nomor tersebut juga diduga tidak berkaitan dengan kepentingan penegakan hukum, baik penyelidikan maupun penyidikan.
“Kemudian nomor-nomor tersebut disadap tanpa kaitan atau tanpa adanya proses penegakan hukum, baik penyelidikan dan penyidikan yang berdasarkan undang-undang yang berlaku,” ujar Asep.
Selain dugaan penyadapan tanpa prosedur, para tersangka juga diduga memerintahkan penghapusan berkas hasil penyadapan dari komputer sistem LIMS pada Oktober 2026.
Penghapusan tersebut diduga dilakukan setelah Listyo Sigit tidak lagi menjabat sebagai Kapolri. Listyo diketahui beralih menjadi Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) pada 1 Oktober 2026.
Kasus Terungkap Setelah Dilaporkan Petugas
Dugaan penyadapan ilegal tersebut mulai diproses setelah seorang petugas yang mengetahui aktivitas itu melaporkannya kepada kepolisian pada 30 Oktober 2026.
Dalam penyidikan perkara ini, Bareskrim Polri telah memeriksa 10 saksi dan tiga orang ahli.
Penyidik juga menyita sejumlah barang bukti untuk mendukung proses hukum. Barang bukti tersebut terdiri dari 11 telepon genggam, satu unit iPad, dan empat flashdisk.
Pemeriksaan saksi dan penyitaan barang bukti dilakukan untuk mengungkap rangkaian aktivitas penyadapan serta peran masing-masing pihak yang diduga terlibat.
Para Tersangka Terancam Hukuman 10 Tahun Penjara
Polri menjerat para tersangka dengan sejumlah ketentuan pidana terkait penyadapan ilegal dan akses tanpa hak terhadap sistem elektronik.
Pertama, Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal ini mengatur perbuatan melawan hukum berupa mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi informasi elektronik yang tidak bersifat publik.
Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut memiliki ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara.
Kedua, Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Ketentuan ini berkaitan dengan akses tanpa hak terhadap komputer atau sistem elektronik milik orang lain untuk memperoleh informasi elektronik.
Ancaman hukumannya maksimal enam tahun penjara.
Ketiga, Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Pasal tersebut mengatur perbuatan tanpa hak mengubah, merusak, menghilangkan, memindahkan, atau menyembunyikan informasi elektronik milik orang lain atau publik.
Ancaman pidananya maksimal delapan tahun penjara.
Kabareskrim Komjen Asep Safrudin menegaskan bahwa perkara ini masih berada pada tahap awal penyidikan. Polri menyatakan akan menangani proses hukum secara profesional, transparan, dan akuntabel.
Dengan demikian, posisi Brigjen TK masih menunggu hasil pemeriksaan Propam dan pendalaman penyidik. Hingga saat ini, Polri belum menetapkannya sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal tersebut.
