Deadline – Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri mulai menggelar sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) terkait kasus dugaan penyadapan ilegal atau akses tanpa hak terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Kepala Divisi Hukum (Kadivkum) Polri Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution menjadi tersangka pertama yang menjalani sidang etik tersebut. Sidang berlangsung di Markas Besar (Mabes) Polri, Jakarta Selatan, Selasa (10/11/2026).
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir membenarkan pelaksanaan sidang tersebut. Menurutnya, sidang etik terhadap Ahrie Sonta digelar setelah penyidik menetapkannya sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo.
“Hari ini (10/11) sesuai rencana dilaksanakan (sidang) Kode Etik Profesi Polri terhadap saudara AS oleh Divisi Propam Polri,” ungkap Isir kepada awak media.
Meski demikian, Isir belum menjelaskan susunan majelis Komisi Kode Etik Polri yang menangani perkara tersebut. Dia juga belum menyampaikan jadwal sidang etik untuk tiga tersangka lainnya.
Empat Perwira Polri Jadi Tersangka
Sidang etik Ahrie Sonta menjadi bagian dari proses penanganan perkara yang juga berjalan di Bareskrim Polri.
Dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo, Polri telah menetapkan empat orang sebagai tersangka.
Selain Ahrie Sonta Nasution, tiga nama lainnya adalah mantan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Irjen Pol Eko Hadi Santoso, dan Irjen Pol Slamet Uliandi.
Polri juga memastikan proses penegakan kode etik terhadap para tersangka lainnya akan berjalan secara berkelanjutan.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko sebelumnya menyampaikan bahwa proses penanganan pelanggaran kode etik terus berjalan.
“Terkait kode etik tentu secara kesinambungan ini terus juga dalam proses ke arah sana,” kata Trunoyudo kepada awak media, Kamis (5/11).
Terancam Hukuman Maksimal 10 Tahun Penjara
Selain menghadapi proses sidang etik, para tersangka juga menjalani proses hukum pidana di Bareskrim Polri.
Dalam perkara tersebut, penyidik menerapkan sejumlah ketentuan hukum secara berlapis. Para tersangka dijerat Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Penyidik juga menerapkan Pasal 332 ayat (1) dan atau ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), termasuk Pasal 32 ayat (1).
Ancaman pidana maksimal dalam perkara tersebut mencapai 10 tahun penjara.
Dengan dimulainya sidang etik terhadap Ahrie Sonta, proses pemeriksaan dugaan pelanggaran profesi terhadap para tersangka mulai berjalan di lingkungan internal Polri. Sementara itu, proses pidana tetap berlangsung melalui Bareskrim Polri.
