Pasal Selundupan PKPU Loloskan Pencalonan Gibran Jadi Materi Sidang DKPP 24 November

Deadline – Dugaan penyelundupan pasal dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 19 Tahun 2023 yang berkaitan dengan pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024 kembali menjadi perhatian.

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memastikan akan memeriksa dugaan tersebut dalam sidang etik terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang dijadwalkan berlangsung pada 24 November 2026.

Pemeriksaan ini akan mengungkap proses penyusunan aturan pencalonan presiden dan wakil presiden, termasuk bagaimana ketentuan yang dipersoalkan masuk ke dalam PKPU.

Ketua DKPP Heddy Lugito mengatakan, dugaan penyelundupan pasal menjadi salah satu materi tambahan dalam pengaduan terhadap KPU.

“Ada juga tambahan kayaknya dari aduan itu tentang diduga KPU menyelundupkan, atau apa istilahnya, salah satu pasal di PKPU,” kata Heddy dalam diskusi di Tamarin Hotel, Jakarta Pusat, Kamis (19/11/2026).

Heddy menjelaskan, DKPP akan menelusuri seluruh tahapan penyusunan PKPU tersebut. Pemeriksaan juga akan mencakup pembahasan mengenai kapan dan bagaimana pasal yang dipersoalkan dimasukkan ke dalam peraturan.

“Pasal 18 kalau enggak salah. Itu nanti, akan kita periksa semuanya. Benar enggak, bagaimana proses PKPU itu dibuat segala macam. Masuknya di mana. Semuanya nanti akan terlihat di persidangan,” ujarnya.

Iklan

Pasal 18 Ayat (3) PKPU Jadi Pusat Persoalan

Pasal yang menjadi perhatian adalah Pasal 18 ayat (3) PKPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden.

Ketentuan tersebut mengatur pengecualian bukti kelulusan sekolah menengah atas (SMA) bagi calon presiden atau calon wakil presiden yang tidak memiliki bukti kelulusan SMA dari sekolah asing di luar negeri, tetapi sudah mempunyai bukti kelulusan perguruan tinggi.

Keberadaan pasal tersebut kemudian dipersoalkan karena dianggap berkaitan dengan persyaratan pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024.

Polemik ini mencuat dalam persidangan Mahkamah Konstitusi (MK) saat memeriksa gugatan yang diajukan Denny Indrayana terkait persoalan tersebut.

Dugaan penyelundupan pasal kemudian berkembang menjadi perdebatan mengenai proses pembentukan PKPU, khususnya apakah ketentuan tersebut pernah dibahas bersama DPR sebelum ditetapkan KPU.

Baca Juga  Gibran Terancam Dimakzulkan, Ini Deretan Kandidat Penggantinya

Ahmad Doli dan Hasyim Asy’ari Saling Berbeda Pernyataan

Persoalan pembahasan Pasal 18 ayat (3) PKPU juga memunculkan ketegangan antara anggota DPR RI Ahmad Doli Kurnia dan mantan Ketua KPU Hasyim Asy’ari.

Ahmad Doli, yang menjabat Ketua Komisi II DPR RI periode 2019-2024, menyatakan bahwa pasal tersebut tidak pernah dibahas dalam rapat bersama KPU.

Namun, Hasyim Asy’ari menyampaikan keterangan berbeda. Ia menyebut Doli hadir dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) pembahasan draf PKPU pada 20 September 2023.

Hasyim juga menyatakan bahwa Doli ikut menandatangani dokumen kesimpulan rapat tersebut.

Perbedaan pernyataan itu membuat proses pembahasan aturan pencalonan presiden dan wakil presiden semakin dipertanyakan.

Hasyim bahkan melontarkan sindiran kepada pihak-pihak yang memperdebatkan persoalan tersebut.

“Karena itu pada kesempatan ini saya ingin menyerukan kepada semua pihak, ‘lupa boleh, munafik jangan’,” ucap Hasyim beberapa waktu lalu.

Komisi II DPR Periode 2019-2024 Bantah Pernah Membahas Pasal

Untuk memperjelas persoalan tersebut, Ahmad Doli kemudian mengumpulkan sejumlah mantan anggota Komisi II DPR RI periode 2019-2024.

Pertemuan berlangsung di Senayan pada Minggu (18/10/2026). Mereka mengonfirmasi kembali informasi dan dokumen terkait pembahasan draf PKPU bersama KPU pada 20 September 2023.

Sejumlah anggota Komisi II yang hadir antara lain Guspardi Gaus, Mardani Ali Sera, Mohammad Muraz, Ongku Hasibuan, Hugua, Ibnu Mahmud, Andi Rahman, dan Anak Agung Bagus.

Setelah melakukan pembahasan selama sekitar dua jam, mereka menyampaikan kesimpulan bahwa Pasal 18 ayat (3) PKPU Nomor 19 Tahun 2023 tidak pernah dibahas bersama KPU.

“Kami (para anggota Komisi II DPR periode lalu) saling mengonfirmasi informasi yang kami terima masing-masing, terutama pada saat waktu pembahasan ya PKPU tanggal 20 September 2023 itu,” ujar Doli dalam konferensi pers di Senayan.

Doli mengaku telah membawa dokumen pembahasan untuk diperiksa bersama mantan anggota Komisi II yang hadir.

“Jadi saya tadi sudah bawa bahannya, saya tunjukkan kepada bapak-bapak yang hadir pada sore hari ini, dan memang kami menyimpulkan pasal itu tidak pernah dibahas,” imbuhnya.

Baca Juga  Mahfud MD: KPU Terancam Sanksi Hukum Terkait Ijazah Gibran

Menurut Doli, kesimpulan tersebut diperoleh setelah mereka mencocokkan informasi yang dimiliki masing-masing anggota Komisi II.

Doli Telusuri Dokumen hingga ke Sekretariat Komisi II

Doli mengungkapkan, dugaan adanya pasal yang tidak pernah dibahas DPR mulai mencuat ketika polemik persyaratan ijazah Gibran berlangsung di Mahkamah Konstitusi.

Setelah mengetahui persoalan tersebut, ia berupaya mencari informasi melalui sekretariat dan tenaga ahli Komisi II DPR periode 2019-2024.

Hasil pemeriksaan dokumen, menurut Doli, menguatkan dugaannya bahwa Pasal 18 ayat (3) tidak pernah masuk dalam pembahasan bersama KPU di DPR.

Awalnya, Doli mengaku tidak ingin membuka persoalan tersebut kepada publik. Namun, ia akhirnya memberikan penjelasan setelah muncul pernyataan yang dinilainya mengaitkan tanggung jawab atas pasal tersebut dengan Komisi II DPR.

“Waktu itu kan saya tidak mau membuka itu ya. Saya ditanya teman-teman media selalu mengelak begitu. Tapi kemudian ada pihak yang mau membalikkan bahwa tanggung jawab ini ada di Komisi II, ya terpaksa kami harus buka dan harus jelaskan,” tegasnya.

Doli juga mengaku tidak hanya melakukan pemeriksaan internal di lingkungan Komisi II DPR.

Ia turut mengonfirmasi persoalan tersebut kepada DKPP, Bawaslu, serta sejumlah pihak yang kerap terlibat dalam kegiatan uji publik di DPR.

Dari hasil pengecekan tersebut, Doli menyatakan memperoleh informasi yang sejalan dengan dokumen yang dimiliki mantan anggota Komisi II.

Ia menegaskan, draf yang dibahas DPR merupakan dokumen yang dilampirkan melalui surat tertanggal 15 September 2023.

Menurutnya, dokumen tersebut tidak memuat Pasal 18 ayat (3) yang kemudian menjadi polemik.

“Jadi data yang kami punya sama dengan mereka. Bahwa yang kami bahas adalah draf yang dilampirkan melalui surat tanggal 15 September 2023 yang memang tidak ada pasal yang selama ini disebutkan atau yang menjadi polemik ya,” katanya.

Siapa yang Memasukkan Pasal 18 Ayat (3)?

Meski menyatakan bahwa pasal tersebut tidak pernah dibahas bersama Komisi II DPR, Doli menegaskan dirinya tidak memiliki kewenangan untuk menyelidiki pihak yang memasukkan ketentuan tersebut ke dalam PKPU.

Baca Juga  PKS Desak DPR Usut Putusan MA soal Ijazah Gibran, PDIP Ikut Merespons

Ia menyerahkan pertanyaan mengenai asal-usul pasal, pihak yang memasukkan, serta alasan pencantumannya kepada KPU.

Menurut Doli, tugas Komisi II DPR periode 2019-2024 dalam pembahasan draf PKPU telah selesai. Karena itu, ia menilai KPU perlu memberikan penjelasan mengenai proses penyusunan aturan tersebut.

“Bahwa masuknya dari mana, siapa yang nitip, segala macam begitu, ya saya kira saya dan bapak-bapak ini kan sudah menyelesaikan tanggung jawab kami waktu itu anggota DPR 2019-2024,” jelas Doli.

Ia juga mempertanyakan alasan ketentuan tersebut tidak diajukan untuk dibahas bersama DPR.

“Jadi kami tidak punya kewenangan juga, apa posisi atau kewenangan kami untuk mencari-cari tahu mereka motifnya apa, terus kemudian. Dari mana, begitu. Saya kira yang perlu ditanya mereka. Begitu ya. Kenapa itu pasal tidak diajukan untuk dibahas? Apa reasoning-nya, begitu kan?” imbuhnya.

Sidang DKPP 24 November Jadi Penentu Arah Pemeriksaan

Dengan masuknya dugaan penyelundupan Pasal 18 ayat (3) sebagai materi pengaduan, sidang DKPP pada 24 November 2026 menjadi tahapan penting untuk memeriksa persoalan tersebut.

DKPP akan mendalami proses penyusunan PKPU Nomor 19 Tahun 2023, termasuk mekanisme pembahasan dan pihak-pihak yang terlibat dalam memasukkan ketentuan yang dipersoalkan.

Keterangan dari KPU, dokumen pembahasan bersama DPR, serta informasi dari pihak terkait akan menjadi bagian penting dalam pemeriksaan.

Namun, dugaan penyelundupan pasal tersebut masih harus dibuktikan melalui proses persidangan. Pernyataan Ahmad Doli maupun Hasyim Asy’ari juga perlu diperiksa berdasarkan dokumen dan keterangan yang disampaikan dalam persidangan.

Hasil pemeriksaan DKPP nantinya akan memperjelas bagaimana Pasal 18 ayat (3) masuk ke dalam PKPU dan apakah terdapat pelanggaran etik dalam proses penyusunannya.

Publik kini menunggu bagaimana DKPP mengurai polemik yang berkaitan dengan aturan pencalonan presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 tersebut.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini