Deadline – Paket C PKBM dinilai berperan besar menekan angka putus sekolah di Indonesia. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menyebut banyak lulusan Paket C yang kini duduk sebagai anggota DPR.
Pernyataan itu disampaikan Abdul Mu’ti dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR pada Selasa, 21 Januari 2026. Ia menegaskan jalur pendidikan kesetaraan terbukti mampu memberi akses pendidikan setara SMA bagi warga yang tidak menempuh sekolah formal.
“Paling banyak itu Paket C. Banyak anggota dewan yang juga lulusan Paket C,” kata Mu’ti di hadapan anggota DPR. Ucapan tersebut memicu respons tawa di ruang rapat.
Abdul Mu’ti menilai keberadaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM sangat penting. Ia menyebut angka tidak sekolah di Indonesia masih tinggi. Penyebabnya beragam dan tidak hanya soal ekonomi.
Menurut Mu’ti, faktor budaya dan kondisi wilayah ikut memengaruhi. Ia mencontohkan praktik pernikahan usia dini serta keterbatasan akses sekolah di daerah terpencil yang membuat anak berhenti sekolah.
Untuk itu, Kemendikdasmen berencana memperluas layanan pendidikan nonformal melalui PKBM. Program akan diperkuat di dalam negeri dan luar negeri. Fokus utama ada pada Paket A setara SD, Paket B setara SMP, dan Paket C setara SMA, serta pelatihan keterampilan.
Mu’ti mengungkap temuan lapangan saat mengunjungi PKBM di Majalengka. PKBM tersebut memiliki lebih dari 300 peserta didik. Mayoritas peserta mengikuti Paket C.
“Pesertanya ratusan, dan yang paling banyak justru Paket C,” ujarnya. Fakta ini menunjukkan pendidikan kesetaraan menjadi pilihan realistis bagi masyarakat yang tidak bisa mengakses sekolah formal.
Meski begitu, Mu’ti menegaskan perlunya pengawasan ketat terhadap pengelolaan PKBM. Seluruh peserta program kesetaraan menerima Bantuan Operasional Penyelenggaraan atau BOP dari pemerintah.
Ia menekankan tidak boleh ada penyimpangan administrasi dan akademik. Proses kelulusan harus sesuai jenjang. Peserta wajib lulus Paket B sebelum Paket C.
“Kami pastikan tidak boleh ada yang lompat-lompat. Paket C lulus dulu, Paket B menyusul. Itu tidak boleh terjadi lagi,” tegas Mu’ti.
Penguatan PKBM disebut menjadi strategi utama pemerintah untuk menurunkan angka putus sekolah. Langkah ini juga ditujukan untuk meningkatkan rata-rata lama belajar masyarakat Indonesia.
Saat ini, Kemendikdasmen telah memiliki direktorat khusus yang menangani pendidikan informal dan nonformal. Struktur ini disiapkan untuk memastikan program pendidikan kesetaraan berjalan tertib dan berdampak langsung.
“Ini cara yang kami lakukan agar angka putus sekolah bisa dikurangi dan angka lama belajar bisa kita tingkatkan,” kata Mu’ti.
