Deadline – Mahfud MD melontarkan kritik tajam terhadap arah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang kini memasuki bulan ke-18. Kritik ini disampaikan dalam wawancara di kanal YouTube Mahfud MD Official pada Selasa, 7 April 2026.
Mahfud MD menilai ada jarak yang semakin lebar antara gagasan yang ditulis Prabowo dalam buku Paradoks Indonesia dengan kebijakan yang dijalankan saat ini. Ia menegaskan, publik harus menilai pemimpin dari kesesuaian antara janji tertulis dan realisasi di lapangan.
Menurut Mahfud MD, Prabowo sebelumnya menekankan tiga hal utama: strategi yang tepat, manajemen pemerintahan yang baik, dan pemerintahan yang bersih. Standar itu, kata dia, dibuat sendiri oleh Prabowo sebelum menjabat sebagai presiden.
Namun dalam praktik, Mahfud MD melihat ketidaksesuaian, terutama pada aspek demokrasi, hukum, dan pemberantasan korupsi.
Demokrasi Melemah, DPR Minim Kritik
Mahfud MD menyoroti melemahnya fungsi checks and balances antara pemerintah dan DPR. Ia menyebut DPR kini jarang mengkritisi kebijakan presiden.
“Sekarang DPR hampir tidak pernah mempersoalkan kebijakan presiden. Dulu dinamika itu masih hidup,” ujar Mahfud MD.
Ia juga menilai ruang kritik dari masyarakat sipil dan kampus semakin menyempit. Kondisi ini dinilai berdampak langsung pada kualitas demokrasi.
Fenomena Autocratic Legalism Disorot
Dalam aspek hukum, Mahfud MD mengangkat istilah autocratic legalism. Ia menjelaskan, hukum saat ini cenderung dibentuk untuk melegitimasi kehendak penguasa.
Menurutnya, proses pembentukan hukum tidak melibatkan partisipasi publik secara memadai. Ia juga menyinggung praktik penegakan hukum yang dinilai tidak konsisten dan cenderung “tebang pilih”.
Kondisi ini, kata Mahfud MD, berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi hukum.
Indeks Korupsi Turun Jadi 34
Mahfud MD juga menyoroti penurunan Indeks Persepsi Korupsi (IPK). Ia menyebut angka IPK kini berada di level 34, turun dari sebelumnya yang sempat mencapai 40.
“Dulu sempat naik sampai 40, sekarang turun lagi ke 34. Itu indikator yang dipakai dunia,” kata Mahfud MD.
Penurunan ini dinilai sebagai tanda melemahnya upaya pemberantasan korupsi.
Apresiasi Stabilitas, Tapi Kritik Harus Didengar
Meski mengkritik, Mahfud tetap mengakui capaian pemerintah dalam menjaga stabilitas keamanan, kelancaran arus mudik Lebaran, dan ketersediaan kebutuhan pokok.
Namun ia menegaskan, keberhasilan tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan kritik.
“Pemerintah harus punya telinga yang lebar untuk mendengar,” ujarnya.
Kritik Bukan Makar
Menanggapi munculnya tuntutan penurunan presiden dari sejumlah tokoh, Mahfud menegaskan bahwa kritik keras bukanlah makar.
Ia merujuk pertemuan sejumlah tokoh di Utan Kayu, Jakarta Timur, yang dihadiri antara lain Saiful Mujani, Sukidi, Feri Amsari, Islah Baharawi, dan Romo Setyo.
Dalam forum itu, muncul usulan agar Presiden Prabowo diturunkan. Namun menurut Mahfud MD, hal tersebut masih dalam koridor demokrasi.
“Tidak ada unsur makar. Kritik itu dijamin konstitusi,” tegasnya.
Ia menilai kritik adalah bagian dari mekanisme kontrol dalam sistem demokrasi dan harus dilihat sebagai bentuk kepedulian.
Masih Ada Waktu untuk Perbaikan
Di akhir pernyataannya, Mahfud menegaskan bahwa pemerintahan Prabowo masih memiliki waktu untuk melakukan perbaikan.
Ia mendorong pemerintah kembali pada prinsip awal yang pernah digaungkan sendiri, yaitu demokrasi yang sehat, supremasi hukum, dan komitmen pemberantasan korupsi.
“Ini negara kita bersama. Harus ada yang berani mengatakan kalau ada yang keliru,” kata Mahfud.
