Deadline – Rupiah melemah hingga menembus Rp18.266 per dolar AS. Kondisi ini menambah tekanan ekonomi masyarakat menjelang Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru). Di tengah kenaikan harga pangan dan suku bunga, muncul pula kritik terhadap gaya hidup mewah kelompok elite yang dinilai tidak mencerminkan kondisi rakyat.
Pelemahan nilai tukar rupiah, kenaikan suku bunga acuan, dan lonjakan harga bahan pangan menjadi tekanan berlapis bagi masyarakat menjelang akhir 2026. Kondisi tersebut berpotensi mengurangi daya beli, terutama bagi keluarga berpenghasilan menengah ke bawah.
Anggota Komisi XI DPR RI, Marwan Jaafar, meminta pemerintah dan Bank Indonesia (BI) meningkatkan kewaspadaan menghadapi tekanan ekonomi tersebut. Ia menilai pemerintah tidak boleh hanya mengandalkan angka inflasi secara nasional untuk menggambarkan kondisi perekonomian masyarakat.
Menurut legislator Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu, kenaikan harga kebutuhan sehari-hari harus menjadi perhatian utama karena dampaknya langsung dirasakan masyarakat.
“Rupiah melemah, suku bunga naik, harga pangan merangkak naik. Ini tiga pukulan sekaligus untuk rakyat menjelang Nataru. Pemerintah jangan hanya berpatokan pada angka agregat dan mengatakan inflasi masih terkendali,” kata Marwan kepada wartawan, Sabtu (21/11/2026).
Rupiah Tembus Rp18.266, Tekanan Ekonomi Meningkat
Nilai tukar rupiah tercatat mencapai Rp18.266,17 per dolar AS pada Jumat (20/11/2026). Pelemahan ini menambah kekhawatiran terhadap kondisi ekonomi nasional, terutama karena sejumlah kebutuhan masyarakat berkaitan dengan barang impor dan biaya distribusi.
Pada saat yang sama, Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan atau BI-Rate sebesar 25 basis poin menjadi 6,00 persen.
Keputusan tersebut diambil dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI pada 17-18 November 2026.
Kenaikan suku bunga menjadi salah satu kebijakan untuk menghadapi tekanan ekonomi dan menjaga stabilitas nilai tukar. Namun, Marwan mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak menambah beban pelaku usaha kecil dan masyarakat.
Terlebih, tekanan terhadap rupiah terjadi bersamaan dengan kenaikan harga sejumlah bahan pangan.
Inflasi Pangan Capai 5,81 Persen
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan inflasi tahunan atau year on year (yoy) pada Oktober 2026 mencapai 3,23 persen.
Sementara itu, inflasi inti tercatat sebesar 2,56 persen. Inflasi komponen harga yang diatur pemerintah mencapai 3,24 persen.
Adapun inflasi pangan bergejolak atau volatile food mencapai 5,81 persen secara tahunan.
Menurut Marwan, angka inflasi umum belum sepenuhnya menggambarkan beban yang dirasakan masyarakat. Sebab, kenaikan harga sejumlah komoditas pangan bisa jauh lebih tinggi dibandingkan angka inflasi nasional.
Ia mencontohkan harga cabai yang mengalami kenaikan signifikan di sejumlah daerah di Jawa Tengah, seperti Blora, Rembang, Pati, dan Grobogan.
“Yang dirasakan ibu-ibu di pasar tradisional Blora, Rembang, Pati, dan Grobogan itu bukan angka inflasi 3,23 persen, melainkan mahalnya harga cabai. BPS sendiri mencatat inflasi cabai rawit sudah menembus 104,35 persen secara tahunan pada Oktober 2026, melonjak dari 64,16 persen pada September,” ujar Marwan.
Data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional per 18 November 2026 juga memperlihatkan tingginya harga cabai.
Harga cabai merah keriting mencapai Rp100.350 per kilogram. Sementara itu, cabai rawit merah dijual dengan harga Rp106.250 per kilogram.
Kenaikan tersebut memperlihatkan besarnya tekanan yang harus ditanggung masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dapur sehari-hari.
Rupiah Melemah, Ketimpangan Gaya Hidup Elite Jadi Perhatian
Pelemahan rupiah juga memunculkan persoalan lain, yaitu perbedaan kemampuan ekonomi antara masyarakat berpenghasilan rendah dan kelompok elite.
Masyarakat kelas menengah dan bawah cenderung lebih rentan terhadap kenaikan harga barang, biaya transportasi, pangan, dan energi.
Ketika nilai rupiah melemah, harga barang impor dan sejumlah komponen produksi berpotensi meningkat. Kenaikan biaya tersebut dapat diteruskan ke harga barang dan jasa yang dibeli masyarakat.
Sebaliknya, kelompok berpenghasilan tinggi yang memiliki aset dalam bentuk valuta asing, emas, atau investasi luar negeri mempunyai pilihan untuk melindungi nilai kekayaannya dari pelemahan rupiah.
Kepemilikan aset dalam mata uang asing bahkan dapat memberikan nilai setara rupiah yang lebih besar ketika kurs melemah. Namun, kondisi tersebut tidak berarti seluruh kelompok elite otomatis memperoleh keuntungan.
Perbedaan kemampuan menghadapi tekanan ekonomi inilah yang membuat persoalan ketimpangan semakin mendapat perhatian.
Gaya Hidup Mewah Pejabat Menuai Kritik
Di tengah kesulitan ekonomi masyarakat, gaya hidup mewah pejabat dan keluarganya juga menjadi perhatian publik.
Media sosial kini menjadi salah satu ruang bagi masyarakat untuk mengawasi gaya hidup para pejabat. Salah satu fenomena yang mendapat perhatian adalah aktivitas akun Cabinet Couture, yang disorot dalam laporan ABC Indonesia.
Akun tersebut membedah harga pakaian dan aksesori mewah yang dikenakan sejumlah pejabat. Aktivitas ini menjadi salah satu bentuk pengawasan masyarakat terhadap penggunaan kekayaan dan penampilan kelompok elite.
Gaya hidup hedonis di tengah tekanan ekonomi masyarakat dapat memicu kritik karena dinilai tidak menunjukkan kepekaan sosial.
Perilaku tersebut juga berpotensi meningkatkan kecurigaan publik terhadap kewajaran harta kekayaan pejabat yang dilaporkan melalui Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
Masyarakat membutuhkan transparansi agar dapat menilai apakah kekayaan pejabat sesuai dengan sumber penghasilan yang sah.
Kepercayaan publik juga dapat terpengaruh ketika masyarakat melihat kontras antara kehidupan elite dan kesulitan yang dialami warga dalam memenuhi kebutuhan pokok.
Tiga Langkah Pemerintah untuk Melindungi Daya Beli Rakyat
Menghadapi tekanan nilai tukar, kenaikan suku bunga, dan harga pangan, Marwan mendorong pemerintah mengambil tiga langkah konkret menjelang Natal 2026 dan Tahun Baru 2027.
1. Pastikan Pasokan dan Distribusi Pangan Lancar
Langkah pertama adalah memastikan ketersediaan bahan pangan di seluruh daerah.
Pemerintah perlu memperkuat pengawasan stok dan distribusi antardaerah agar tidak terjadi kelangkaan yang memicu kenaikan harga.
Marwan juga meminta Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) meningkatkan kesiapsiagaan menjelang Nataru.
Pengawasan perlu dilakukan untuk mencegah penimbunan bahan pangan yang dapat mengganggu pasokan pasar.
Dengan distribusi yang lancar dan stok yang mencukupi, pemerintah diharapkan mampu menekan lonjakan harga kebutuhan pokok.
2. Jaga Bunga KUR dan Pembiayaan UMKM
Langkah kedua berkaitan dengan akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Marwan meminta pemerintah memastikan kenaikan BI-Rate tidak berujung pada kenaikan suku bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan pembiayaan bagi pelaku usaha kecil.
Menurutnya, pedagang kecil dan petani tidak boleh menjadi pihak yang menanggung dampak kebijakan stabilisasi rupiah.
“Pedagang kecil dan petani tidak boleh menjadi korban dari kebijakan stabilisasi rupiah. Pemerintah harus memastikan akses pembiayaan bagi UMKM tetap terjangkau agar aktivitas ekonomi masyarakat tidak semakin tertekan,” ujarnya.
Akses kredit dengan biaya terjangkau dinilai penting agar UMKM tetap bisa menjalankan usaha, menjaga produksi, dan memenuhi kebutuhan modal.
3. Percepat Pasar Murah dan Operasi Pasar
Langkah ketiga adalah mempercepat pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM), pasar murah, dan operasi pasar.
Program tersebut diperlukan untuk membantu masyarakat memperoleh bahan pangan dengan harga lebih terjangkau.
Pemerintah juga perlu melakukan intervensi sebelum kenaikan harga semakin tinggi. Dengan demikian, masyarakat tidak harus menunggu sampai harga kebutuhan pokok melonjak untuk mendapatkan bantuan.
Marwan menegaskan pemerintah harus bergerak cepat dalam mengendalikan harga pangan.
“Pemerintah harus hadir mengintervensi sebelum harga melonjak, bukan setelah rakyat menjerit,” pungkasnya.
Pemerintah Diuji di Tengah Tekanan Ekonomi
Pelemahan rupiah, kenaikan suku bunga, dan mahalnya bahan pangan menjadi tantangan bagi pemerintah menjelang pergantian tahun.
Angka inflasi nasional sebesar 3,23 persen pada Oktober 2026 belum tentu menggambarkan seluruh tekanan yang dirasakan masyarakat. Kenaikan inflasi cabai rawit hingga 104,35 persen secara tahunan menjadi salah satu contoh perbedaan tersebut.
Dalam kondisi ini, pemerintah perlu memastikan kebijakan ekonomi memberikan perlindungan kepada masyarakat yang paling rentan terhadap kenaikan harga.
Ketersediaan pangan, kelancaran distribusi, pembiayaan UMKM, dan pelaksanaan pasar murah menjadi beberapa langkah yang didorong Marwan.
Di sisi lain, transparansi dan kepekaan sosial pejabat juga penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat.
Pada akhirnya, keberhasilan pemerintah menghadapi tekanan ekonomi tidak cukup diukur dari stabilitas angka makroekonomi. Kemampuan masyarakat membeli kebutuhan pokok dan mempertahankan kehidupan sehari-hari juga menjadi ukuran penting.



