Deadline – Proyek Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD kembali menjadi perhatian karena rawan disalahgunakan untuk kepentingan politik dan keuntungan pribadi. Anggaran yang seharusnya digunakan untuk memenuhi aspirasi masyarakat diduga kerap dijadikan alat bagi-bagi proyek kepada tim sukses, kontraktor, maupun kelompok tertentu.
Praktik membagi-bagikan proyek Pokir kepada tim sukses atau rekanan politik bertentangan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Jika disertai penyalahgunaan kewenangan, permintaan imbalan, atau pengaturan pemenang proyek, tindakan tersebut berpotensi masuk dalam tindak pidana korupsi.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga mengingatkan seluruh anggota DPRD di Indonesia agar tidak menyalahgunakan Pokir dalam proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Peringatan tersebut bertujuan menutup celah korupsi yang muncul akibat intervensi anggota legislatif terhadap pelaksanaan proyek pemerintah daerah.
Pokir Bukan Jatah Proyek Anggota DPRD
Pokir merupakan sarana bagi anggota DPRD untuk menyampaikan aspirasi masyarakat yang mereka serap melalui kegiatan reses dan berbagai komunikasi dengan konstituen.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Pokir menjadi salah satu bahan masukan dalam penyusunan rencana pembangunan daerah.
Artinya, anggaran Pokir bukan uang pribadi anggota DPRD. Anggaran tersebut juga tidak bisa dianggap sebagai jatah proyek yang bebas dibagikan kepada orang-orang tertentu.
Usulan Pokir harus mencerminkan kebutuhan masyarakat dan mengikuti mekanisme perencanaan serta penganggaran daerah.
Karena itu, anggota DPRD tidak memiliki kewenangan untuk menentukan kontraktor, menunjuk perusahaan pelaksana, atau mengatur siapa yang harus memenangkan suatu proyek.
KPK Larang Anggota Dewan Jadi Makelar Proyek
KPK mengingatkan bahwa penyalahgunaan Pokir dapat terjadi ketika anggota DPRD mulai mencampuri urusan teknis pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah.
Beberapa praktik yang menjadi perhatian antara lain meminta fee proyek, menitipkan kontraktor, mengatur pemenang pengadaan, hingga menekan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar mengikuti kepentingan tertentu.
KPK menegaskan bahwa Pokir harus berangkat dari aspirasi masyarakat, bukan menjadi alat transaksi politik atau sumber keuntungan pribadi.
Anggota DPRD juga dilarang meminta komisi maupun gratifikasi atas usulan kegiatan yang mereka perjuangkan dalam pembahasan anggaran.
“Pokir itu legal, tapi banyak diselewengkan. Kami menerima banyak laporan soal permintaan fee, pengondisian pemenang proyek, hingga intervensi langsung ke OPD (Organisasi Perangkat Daerah). Ini yang harus dihentikan,” tegas KPK.
KPK mengingatkan bahwa pihak yang terbukti menyalahgunakan Pokir dapat diproses secara hukum sesuai ketentuan tindak pidana korupsi.
Surat edaran mengenai pencegahan penyalahgunaan Pokir tersebut juga telah dikirimkan kepada seluruh kepala daerah dan pimpinan DPRD di Indonesia.
Proyek Pokir Rawan Menjadi Transaksi Politik
Penyalahgunaan Pokir dinilai menjadi salah satu modus korupsi yang sulit diketahui masyarakat karena prosesnya dapat dibungkus melalui prosedur perencanaan dan penganggaran resmi.
Dalam sejumlah pola penyimpangan, anggota DPRD diduga menjanjikan proyek kepada kontraktor atau rekanan tertentu dengan imbalan fee yang nilainya bisa mencapai puluhan persen dari anggaran proyek.
Ada pula pola barter kepentingan antara pihak eksekutif dan legislatif. Persetujuan terhadap usulan proyek Pokir dapat dikaitkan dengan persyaratan atau kepentingan politik tertentu.
Bahkan, anggaran proyek berpotensi dimanfaatkan untuk mendukung kepentingan politik, termasuk pembiayaan kampanye terselubung.
Praktik seperti ini membuat anggaran yang seharusnya digunakan untuk pembangunan daerah berisiko berubah menjadi alat mencari keuntungan bagi kelompok tertentu.
Pimpinan DPRD Disebut Berpeluang Mendapat Proyek Lebih Besar
Dalam praktik pembagian proyek Pokir yang menjadi persoalan, besaran anggaran kerap menjadi sumber persaingan di lingkungan legislatif daerah.
Unsur pimpinan DPRD disebut pada umumnya memperoleh usulan proyek dengan nilai anggaran lebih besar dibandingkan anggota biasa.
Kondisi tersebut membuat Pokir menjadi salah satu hal yang diperebutkan oleh anggota DPRD. Para kontraktor juga memiliki kepentingan untuk mendekati anggota dewan karena berharap mendapatkan pekerjaan dari usulan anggaran tersebut.
Jika hubungan antara anggota DPRD dan kontraktor berubah menjadi transaksi proyek, tujuan Pokir sebagai sarana memperjuangkan kebutuhan masyarakat dapat menyimpang.
Apalagi jika proyek diberikan berdasarkan kedekatan politik, hubungan pribadi, atau kesepakatan pemberian fee.
Perlu ditegaskan bahwa kedekatan anggota DPRD dengan kontraktor tidak otomatis merupakan tindak pidana. Namun, apabila terdapat penyalahgunaan kewenangan, pengaturan pengadaan, suap, atau gratifikasi, perbuatan tersebut dapat menimbulkan konsekuensi hukum.
Pengadaan Proyek Harus Mengikuti Aturan
Pelaksanaan proyek pemerintah daerah memiliki mekanisme dan pembagian kewenangan yang jelas.
DPRD menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Sementara itu, pelaksanaan teknis kegiatan berada pada perangkat daerah sesuai tugas dan kewenangannya.
Pengadaan barang dan jasa pemerintah harus mengikuti ketentuan yang berlaku. Prosesnya dapat menggunakan tender atau metode pengadaan lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.
Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 mengatur Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), termasuk pemanfaatan sistem informasi dalam proses pemerintahan daerah.
Melalui sistem tersebut, perencanaan dan penganggaran daerah diharapkan berjalan lebih transparan dan dapat diawasi.
Anggota DPRD tidak boleh menggunakan posisi politiknya untuk mengarahkan proses pengadaan demi memenangkan perusahaan atau kontraktor tertentu.
Jika ditemukan permintaan imbalan atau intervensi yang mengarah pada tindak pidana, aparat penegak hukum dapat menindaklanjutinya berdasarkan bukti dan ketentuan hukum.
Masyarakat dan Pers Harus Awasi Proyek Pokir
Pengawasan terhadap proyek Pokir tidak boleh hanya menjadi tanggung jawab lembaga pemerintah dan aparat penegak hukum.
Masyarakat dan insan pers memiliki peran penting untuk memastikan anggaran daerah benar-benar digunakan sesuai kebutuhan publik.
Masyarakat perlu mengetahui proyek apa saja yang berasal dari usulan Pokir, lokasi pelaksanaannya, nilai anggarannya, serta siapa pelaksana kegiatan tersebut.
Pers juga perlu menelusuri dugaan ketidaksesuaian antara kebutuhan masyarakat dengan proyek yang mendapatkan alokasi anggaran.
Apabila ditemukan indikasi penyimpangan, masyarakat dapat menyampaikan pengaduan kepada aparat penegak hukum atau lembaga berwenang dengan menyertakan informasi dan bukti pendukung.
Transparansi menjadi kunci agar Pokir tidak berubah menjadi alat bagi-bagi proyek kepada tim sukses, kontraktor titipan, maupun kelompok yang memiliki kedekatan dengan anggota DPRD.
Anggaran daerah berasal dari keuangan publik. Karena itu, penggunaannya harus memberikan manfaat kepada masyarakat, bukan menjadi sumber keuntungan bagi segelintir orang.



