Deadline – 38 perusahaan China gelapkan pajak menjadi sorotan Kementerian Keuangan. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan akan melakukan inspeksi mendadak ke perusahaan-perusahaan tersebut pada pekan ini.
Purbaya menyampaikan rencana sidak saat ditemui di kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Senin 26 Januari 2026. Ia menyebut persiapan sudah berjalan dan jadwal akan ditetapkan dalam satu sampai dua hari.
Sidak menyasar perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban Pajak Pertambahan Nilai atau PPN. Purbaya menegaskan pelanggaran ini tidak bisa dibiarkan karena berdampak langsung pada penerimaan negara.
Purbaya menyebut 38 perusahaan baja asal China terdeteksi tidak patuh pajak. Selain itu, terdapat dua perusahaan asal Indonesia yang masuk dalam temuan yang sama.
Seluruh perusahaan tersebut beroperasi di Jakarta. Lokasi ini menjadi fokus awal pemeriksaan lapangan oleh tim Kementerian Keuangan.
Dari total 40 perusahaan yang terdeteksi, dua perusahaan terbesar akan menjadi target sidak pertama. Langkah ini bertujuan memastikan bukti pelanggaran dan pola penghindaran pajak yang dilakukan.
Purbaya menyampaikan pernyataan ini sebelumnya dalam sebuah program media pada Rabu 14 Januari 2026. Ia menekankan bahwa perusahaan besar lebih mudah dilacak karena transaksi dan volume usahanya terlihat jelas.
Purbaya juga membuka kemungkinan adanya keterlibatan pihak dalam negeri. Ia menduga praktik penghindaran pajak tidak berjalan sendiri tanpa dukungan atau peran oknum lokal.
Kementerian Keuangan saat ini masih mendalami keterlibatan pihak-pihak tersebut. Purbaya memastikan penyelidikan akan berlanjut hingga seluruh peran yang terlibat terungkap.
Langkah sidak ini menjadi sinyal tegas pemerintah terhadap pelanggaran pajak, khususnya di sektor baja. Pemerintah menargetkan kepatuhan pajak meningkat dan praktik pengemplangan dihentikan.
