Deadline – Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Maruli Simanjuntak menegaskan TNI tidak pernah memberi instruksi untuk membubarkan acara nonton bareng atau nobar film dokumenter Pesta Babi. Pernyataan itu disampaikan setelah pembubaran nobar film tersebut di Ternate, Maluku Utara memicu sorotan publik.
Pembubaran nobar film Pesta Babi terjadi di Ternate pada Selasa, 12 Mei. Acara itu dibubarkan oleh Kodim 1501 Ternate. Maruli mengatakan tindakan tersebut dilakukan setelah adanya permintaan bantuan dari pemerintah daerah dengan alasan menjaga keamanan wilayah.
Menurut Maruli, pemerintah daerah menilai ada potensi keributan apabila kegiatan tetap berlangsung. Karena itu, aparat diminta membantu pengamanan situasi di lapangan.
“Pembubaran tersebut permintaan dari pemerintah daerah untuk keamanan wilayah. Pejabat pemerintah di sana menganggap ada risiko keributan. Tidak ada instruksi langsung dari kami,” kata Maruli di Gedung DPR, Selasa, 19 Mei.
Maruli kembali menekankan bahwa keputusan pembubaran bukan berasal dari TNI. Ia menyebut pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengambil langkah pengamanan sesuai kondisi wilayah masing-masing.
Ia juga membantah anggapan bahwa pembubaran nobar menjadi bukti TNI antikritik terhadap film dokumenter tersebut. Menurutnya, keputusan sepenuhnya berasal dari pemerintah daerah.
“Bukan TNI-nya. Pemerintah daerahnya yang memutuskan itu,” tegasnya.
Selain menanggapi soal pembubaran, Maruli turut menyoroti banyaknya video dan dokumentasi terkait kejadian tersebut yang beredar di media sosial. Ia mempertanyakan pihak yang membuat serta mendanai produksi konten tersebut.
Maruli mengatakan ada pihak yang datang ke lokasi, membuat video, lalu menyebarkannya secara luas di media sosial. Ia menyebut aktivitas seperti itu membutuhkan biaya besar.
Dalam kesempatan yang sama, Maruli juga menyinggung peran TNI di Papua. Ia mengatakan TNI selama ini aktif membantu masyarakat di daerah terpencil, terutama terkait kebutuhan dasar seperti air bersih dan pendidikan.
Menurutnya, masih ada wilayah di Papua yang belum memiliki akses memadai terhadap sekolah dan fasilitas air bersih. Karena itu, TNI disebut banyak hadir untuk membantu masyarakat setempat.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra juga memberikan tanggapan terkait pembubaran nobar film Pesta Babi di sejumlah daerah.
Yusril mengatakan pembubaran tersebut bukan arahan pemerintah pusat maupun aparat keamanan secara terpusat. Ia menjelaskan beberapa lokasi melarang pemutaran film karena persoalan administrasi, sementara di daerah lain kegiatan tetap berjalan tanpa gangguan.
Menurut Yusril, isi kritik dalam film dokumenter itu masih tergolong wajar. Namun, ia menilai judul film Pesta Babi memiliki kesan provokatif sehingga masyarakat diminta tidak mudah terpancing.
Yusril juga mendukung adanya diskusi publik setelah pemutaran film dokumenter tersebut. Ia menilai diskusi penting agar masyarakat dapat melihat persoalan dari sudut pandang berbeda, termasuk munculnya kubu pro dan kontra.
Selain itu, Yusril membantah anggapan bahwa Proyek Strategis Nasional atau PSN di Papua Selatan merupakan bentuk kolonialisme modern. Ia menegaskan Papua merupakan bagian integral dari Indonesia dan pembangunan juga dilakukan di wilayah lain seperti Kalimantan.
