Deadline – Industri film Indonesia kembali mendapat sorotan dari DPR RI. Di tengah dominasi jaringan bioskop besar dan sulitnya rumah produksi daerah menembus pasar nasional, muncul usulan pembangunan 1.000 layar bioskop desa yang dinilai bisa membuka ruang baru bagi perfilman lokal.
Usulan itu disampaikan Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi Gerindra, Rahmawati. Ia mendorong pemerintah menyiapkan anggaran khusus dalam APBN 2027 untuk membangun bioskop desa di berbagai wilayah Indonesia.
Gagasan tersebut muncul dalam Rapat Dengar Pendapat Panja Kreativitas dan Distribusi Film Nasional bersama Komisi VII DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Menurut Rahmawati, negara perlu turun tangan membantu rumah produksi kecil yang selama ini kesulitan bersaing dengan industri besar.
Rahmawati menilai banyak rumah produksi daerah sebenarnya memiliki potensi besar. Mereka mampu menghadirkan cerita lokal, budaya daerah, hingga kehidupan masyarakat setempat ke layar lebar. Namun keterbatasan distribusi membuat film-film tersebut sulit mendapat ruang tayang di bioskop arus utama.
Ia menyebut pembangunan 1.000 layar bioskop desa bisa menjadi solusi agar rumah produksi kecil tetap hidup dan memiliki jalur distribusi sendiri di daerah.
“Ini saran biar PH kecil itu bisa hidup,” kata Rahmawati pada Jumat, 22 Mei 2026.
Film Daerah Sulit Tembus Bioskop Nasional
Rahmawati menilai kondisi industri film saat ini belum berpihak kepada rumah produksi kecil. Banyak film daerah akhirnya hanya diputar di festival terbatas atau platform kecil karena sulit masuk jaringan bioskop nasional.
Situasi itu dinilai bisa menghambat perkembangan film yang mengangkat identitas budaya lokal Indonesia. Padahal keberagaman cerita daerah dianggap menjadi salah satu kekuatan terbesar perfilman nasional.
Selain persoalan distribusi, DPR juga menyoroti pentingnya komunikasi antara rumah produksi dan pengelola bioskop sejak awal produksi film.
Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi Nasdem, Rico Sia, menyarankan rumah produksi mulai berdiskusi dengan pihak exhibitor sebelum film dibuat.
Menurut Rico, langkah tersebut dapat membantu rumah produksi memahami kebutuhan pasar sekaligus memperbesar peluang film mereka mendapat jadwal tayang di bioskop.
Ia menyebut diskusi sejak tahap awal bisa membuat pengelola bioskop ikut memberikan masukan terhadap konsep film yang sedang diproduksi.
Rumah Produksi Kecil Mengaku Sulit Dapat Akses
Usulan Rico mendapat tanggapan berbeda dari perwakilan Black & White Pictures. Mereka mengaku pengelola bioskop masih belum sepenuhnya membuka ruang komunikasi bagi rumah produksi kecil.
Kondisi itu membuat rumah produksi independen kesulitan membangun kerja sama sejak awal produksi film.
Persoalan perfilman nasional juga dinilai tidak cukup diselesaikan hanya lewat distribusi film. Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi Golkar, Andhika Satya Wisastho, mendorong revisi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman.
Menurut Andhika, kondisi industri film Indonesia pada 2026 sudah jauh berbeda dibanding saat undang-undang itu dibuat pada 2009.
Ia menilai aturan lama perlu disesuaikan dengan perkembangan industri perfilman modern, termasuk perubahan pola distribusi, perkembangan platform digital, hingga tantangan rumah produksi kecil di daerah.
Usulan pembangunan 1.000 bioskop desa dan revisi Undang-Undang Perfilman kini menjadi bagian dari pembahasan DPR RI untuk mencari solusi atas berbagai persoalan industri film nasional.
