Kapolsek Setor Rp700 Juta demi Anak Jadi Polisi, Berakhir Jadi Korban Penipuan

Deadline – Kasus dugaan penipuan penerimaan Bintara Polri 2026 di Polda Jambi mengungkap fakta mengejutkan. Seorang Kapolsek, AKP Deni Saefudin, mengaku menyerahkan uang Rp700 juta kepada mantan anggota Biro SDM Polda Jambi demi membantu anaknya lolos menjadi anggota kepolisian.

Namun, uang ratusan juta rupiah tersebut tidak membuat anaknya diterima sebagai Bintara Polri. Hingga persidangan berlangsung, uang yang diserahkan Deni juga belum dikembalikan.

Kasus ini menjadi bagian dari perkara dugaan penipuan rekrutmen Bintara Polri 2026 yang menyebabkan kerugian para korban mencapai Rp28 miliar.

Selain itu, perkembangan perkara turut menyeret mantan Kepala Biro SDM Polda Jambi, Komisaris Besar (Kombes) Pol Handoko. Ia telah dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari institusi Polri.

Kapolsek Rantau Pandan Serahkan Rp700 Juta

Fakta penyerahan uang Rp700 juta terungkap dalam sidang perkara dugaan penipuan dengan terdakwa Daffa Januar Al Baqi di Pengadilan Negeri Jambi, Kamis (19/11/2026).

Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Jambi menghadirkan lima saksi dalam persidangan tersebut. Salah satunya AKP Deni Saefudin, Kapolsek Rantau Pandan, Kabupaten Bungo, yang juga menjadi pelapor dalam perkara ini.

Di hadapan majelis hakim, Deni menjelaskan bahwa dirinya menyerahkan uang Rp700 juta kepada Daffa pada 2 Juli 2026.

Iklan

Saat itu, Daffa masih bertugas di Biro SDM Polda Jambi dengan pangkat Brigadir Polisi Dua (Briptu).

Deni mengaku mendapatkan informasi mengenai kuota khusus susulan penerimaan Bintara Polri. Tawaran tersebut disebut dapat membantu anaknya, Raihan Aliffadey Abiyyu, masuk menjadi anggota kepolisian meskipun sebelumnya dinyatakan tidak lulus seleksi.

Namun, setelah uang ditransfer ke rekening BRI atas nama Muhammad Daffa Januar, anaknya tetap tidak mengikuti pendidikan di Sekolah Polisi Negara (SPN) Jambi.

Anak Kapolsek Gagal Lolos Seleksi, Peringkat 41

Persoalan bermula ketika Raihan mengikuti seleksi penerimaan Bintara Polri 2026 di Polda Jambi.

Raihan telah menjalani sejumlah tahapan seleksi sejak April 2026. Tahapan tersebut meliputi verifikasi data, seleksi tingkat daerah, pemeriksaan psikologi, ujian akademik, hingga perangkingan.

Namun, perjuangannya terhenti ketika hasil perangkingan diumumkan pada 5 Juni 2026 sekitar pukul 20.00 WIB.

Raihan menempati peringkat ke-41. Sementara itu, kuota penerimaan yang tersedia hanya untuk 40 orang.

Baca Juga  Proyek Pokir DPRD Jadi Jatah Tim Sukses, KPK Ingatkan Ancaman Korupsi

“(Anak saya) rangking 41 dari (kuota) 40,” ujar Deni dalam persidangan.

Setelah mengetahui hasil tersebut, Raihan menghubungi orang tuanya melalui telepon untuk menyampaikan bahwa dirinya tidak lulus.

Raihan kemudian berangkat ke Jakarta dengan rencana mendaftar sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Di tengah situasi tersebut, Deni berkomunikasi dengan Daffa. Dari komunikasi itu, ia mendapatkan informasi mengenai adanya kuota khusus susulan.

Deni kemudian memutuskan menyerahkan uang Rp700 juta untuk membantu memperjuangkan kelulusan anaknya.

Deni Mengaku Tidak Sepenuhnya Percaya kepada Daffa

Dalam persidangan, Deni mengungkapkan bahwa dirinya sebenarnya tidak sepenuhnya yakin dengan tawaran Daffa.

Namun, ia tetap mempertimbangkan tawaran tersebut karena mengetahui terdakwa memiliki hubungan dengan pejabat di lingkungan SDM Polda Jambi.

“Saya gak yakin dengan si Daffa, tapi hubungan kuasa dengan pimpinan tidak menutup kemungkinan,” ujarnya.

Ketika penasihat hukum terdakwa, Putra Tambunan, mempertanyakan alasan dirinya bersedia menyerahkan uang sebesar Rp700 juta, Deni mengaku tidak mengetahui apakah praktik tersebut memang biasa dilakukan.

Ia menyebut nominal uang tersebut berasal dari permintaan Daffa.

“Bisa tidak bisa saya tidak tahu, tapi Daffa bisa menyimpulkan (meminta) Rp700 juta,” jawabnya.

Deni juga menyampaikan betapa besar keinginannya sebagai seorang ayah untuk memperjuangkan masa depan anaknya.

“Jungkir balik saya sebagai bapak bisa untuk anak saya,” katanya di hadapan majelis hakim.

Meski telah menyerahkan uang sesuai permintaan, Raihan tetap tidak diterima sebagai anggota Polri. Uang Rp700 juta yang ditransfer Deni juga belum kembali.

Raihan Tidak Mengetahui Orang Tuanya Menyerahkan Uang

Dalam persidangan yang sama, Raihan Aliffadey Abiyyu turut memberikan kesaksian.

Di hadapan majelis hakim, Raihan mengaku tidak mengetahui bahwa orang tuanya telah mentransfer uang Rp700 juta kepada Daffa.

Ia baru mengetahui persoalan tersebut setelah orang tuanya memberitahukan bahwa mereka menjadi korban penipuan.

“Tidak tahu, saya baru tahu setelah peristiwa orang tua bilang kena tipu Rp700 juta,” ujar Raihan.

Raihan juga membenarkan bahwa dirinya gagal dalam seleksi Bintara Polri 2026 setelah menempati peringkat ke-41, sementara kuota yang tersedia hanya untuk 40 peserta.

Menurutnya, setelah menerima pengumuman kelulusan, ia langsung menghubungi orang tuanya.

Baca Juga  Heboh! Bupati Kupang Yosef Lede Diduga Terlibat Kasus Pemerkosaan

Saat itu, Raihan belum mengetahui adanya pembicaraan mengenai kuota khusus susulan maupun penyerahan uang kepada Daffa.

Kombes Handoko Dipecat dari Polri

Perkembangan kasus ini turut menyeret Kombes Pol Handoko, mantan Kepala Biro SDM Polda Jambi.

Handoko telah dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari institusi Polri. Pemecatan tersebut berkaitan dengan kasus dugaan penipuan penerimaan Bintara Polri 2026 di Polda Jambi.

Informasi pemecatan itu disampaikan Widodo pada Jumat (20/11/2026).

“Iya benar sudah dipecat, kan sudah tahu. Tetapi itu kan di Mabes (pemecatannya), untuk detailnya di sana,” kata Widodo.

Sementara itu, penyidik Polda Jambi masih mengembangkan perkara tersebut. Polisi juga mendalami kemungkinan tindak pidana pencucian uang (TPPU) untuk menelusuri aliran dana para korban.

Widodo menjelaskan, penyidik akan menggunakan pendekatan follow the money atau mengikuti aliran uang guna mengetahui ke mana dana tersebut berpindah dan siapa saja yang diduga menerimanya.

“Kita TPPU-kan, kita follow the money. Apabila nanti, berapa nanti uang yang bisa disita, itu nanti kita kembalikan ke korban. Tetapi itu nanti harus melalui persidangan di pengadilan,” ujarnya.

Penyidik tidak hanya mengandalkan pengakuan tersangka. Mereka juga akan menelusuri transaksi keuangan dan mendalami pihak-pihak yang diduga menikmati uang hasil penipuan.

“Ya TPPU itu kita dalami, ke mana saja alirannya, tidak berdasarkan pengakuan tersangka saat ini saja,” jelasnya.

Jika penyidik berhasil menyita dana yang berkaitan dengan perkara tersebut, pengembalian kepada korban harus melalui proses persidangan di pengadilan.

Berawal dari Modus Mencari Calon Anggota Polri

Kasus dugaan penipuan penerimaan Bintara Polri ini mencuat setelah Daffa Januar Al Baqi ditetapkan sebagai tersangka.

Daffa merupakan mantan ajudan Kombes Handoko dan telah lebih dahulu dipecat dari kepolisian.

Dalam pengakuannya, Daffa menyebut adanya perintah untuk mencari orang-orang yang ingin menjadi anggota Polri. Aktivitas tersebut disebut menggunakan istilah “cari pasien”.

Awalnya, Daffa mengaku mencari belasan orang yang dijanjikan dapat masuk melalui kuota reguler.

Namun, setelah para calon peserta menyerahkan uang, mereka ternyata tidak dinyatakan lulus seleksi.

Kondisi tersebut membuat para korban mendesak Daffa agar mengembalikan uang yang telah mereka serahkan.

Daffa mengaku tidak mampu mengembalikan seluruh uang tersebut. Ia kemudian menawarkan kuota khusus susulan yang belakangan diketahui fiktif.

Baca Juga  KPK Respons Temuan ICW soal Proyek Influencer Rp14,7 Miliar, Ada Dugaan Konflik Kepentingan

Modus tersebut diduga membuat jumlah korban bertambah dan menyebabkan total kerugian mencapai Rp28 miliar.

Dalam perkara yang menimpa Raihan, jaksa menyebut Daffa menjanjikan kelulusan melalui kuota khusus susulan dengan meminta uang Rp700 juta.

Jaksa juga mengungkapkan bahwa uang yang diterima Daffa digunakan untuk menutupi kerugian korban lain yang sebelumnya dijanjikan masuk melalui jalur serupa.

Atas perbuatannya, Daffa didakwa dengan dakwaan alternatif, yakni Pasal 492 KUHP tentang penipuan atau Pasal 486 KUHP tentang penggelapan.

Perkara tersebut masih menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri Jambi.

Polri Tegaskan Masuk Polisi Gratis

Kasus dugaan penipuan ini kembali mengingatkan masyarakat mengenai ketentuan resmi penerimaan anggota Polri.

Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri Komjen Dedi Prasetyo sebelumnya telah memerintahkan jajaran Staf Sumber Daya Manusia (SSDM) Polri untuk terus menyampaikan bahwa seluruh tahapan seleksi anggota Polri tidak dipungut biaya.

Pernyataan tersebut disampaikan Dedi dalam keterangan tertulis Itwasum Polri pada Senin (17/2/2025).

Ia meminta jajaran Polri mengingatkan masyarakat agar tidak percaya kepada pihak yang menawarkan kelulusan dengan imbalan uang.

“Tolong sampaikan kepada masyarakat, masuk polisi gratis. Kalau masih ada masyarakat yang dibujuk, dirayu masuk polisi bayar, tolong ingatkan kepada masyarakat untuk jangan percaya,” ujar Dedi.

Dedi juga menegaskan bahwa proses rekrutmen harus berjalan bersih dan mengutamakan kualitas calon anggota Polri.

Menurutnya, SSDM Polri sebagai penyelenggara seleksi harus aktif menyampaikan informasi kepada masyarakat agar tidak muncul anggapan bahwa seseorang harus membayar untuk menjadi anggota kepolisian.

Ia juga meminta Panitia Penerimaan Terpadu Polri Tahun Anggaran 2025 membuka saluran komunikasi publik secara transparan.

Hotline dan whistleblower system harus tersedia untuk menampung laporan serta keluhan masyarakat terkait proses penerimaan anggota Polri.

Kasus di Polda Jambi memperlihatkan bagaimana tawaran kelulusan melalui jalur khusus dapat menimbulkan kerugian besar. Bahkan, seorang anggota kepolisian yang berusaha membantu anaknya masuk Polri ikut menjadi korban dengan kerugian Rp700 juta.

Penyidikan dan persidangan masih berjalan untuk mengungkap pihak-pihak yang terlibat serta menelusuri keberadaan uang para korban.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini