Deadline – Cakra Adi Negara, pemilik akun Facebook yang dikenal dengan nama CAD, ternyata merupakan mantan kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Namanya menjadi perhatian publik setelah diamankan Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya pada Jumat (20/11/2026).
Cakra Adi Negara diamankan terkait dugaan pencemaran nama baik dan/atau fitnah terhadap aktivis yang mendampingi gerakan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB). Perkara tersebut berawal dari unggahan di media sosial yang memuat tudingan mengenai aliran dana untuk kelompok tersebut.
Kabar pengamanan Cakra Adi Negara menyebar luas di media sosial setelah sejumlah akun mengunggah video penjemputannya. Ia disebut dijemput dari kediamannya pada Jumat dini hari.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto membenarkan adanya pengamanan tersebut. Saat itu, Cakra masih menjalani pemeriksaan oleh penyidik Direktorat Reserse Siber.
Pernah Menjabat Plt Sekretaris DPC PSI Bekasi Selatan
Sebelum terseret kasus hukum, Cakra Adi Negara diketahui pernah aktif di Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Ketua DPD PSI Kota Bekasi, Tanti Herawati, menyebut Cakra pernah menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris DPC PSI Bekasi Selatan selama enam bulan pada periode 2019–2020.
Namun, keanggotaannya di PSI tidak berlangsung lama. Partai tersebut menyatakan telah memberhentikan Cakra pada September 2020.
Pemberhentian itu dilakukan karena Cakra dinilai tidak lagi sejalan dengan garis perjuangan partai. PSI juga menegaskan bahwa segala tindakan dan pernyataan Cakra setelah pemberhentian tersebut bukan menjadi tanggung jawab partai.
Dengan demikian, Cakra Adi Negara sudah tidak memiliki hubungan keanggotaan dengan PSI sejak September 2020.
Berawal dari Tudingan Dana Rp500 Juta untuk AMPB
Kasus yang menjerat Cakra bermula dari laporan Dani Eko Wiyono (DW) pada 3 November 2026. Dani dikenal sebagai aktivis yang kerap mendampingi gerakan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu.
Laporan tersebut berkaitan dengan unggahan akun Facebook atas nama Cakra Adi Negara yang juga disebut memiliki keterkaitan dengan akun bernama Chakz.
Dalam unggahannya, akun tersebut menuding AMPB menerima dana sebesar Rp500 juta yang dititipkan melalui Dani Eko Wiyono.
Unggahan itu juga memuat tuduhan bahwa Dani tidak menyerahkan uang tersebut kepada pihak yang seharusnya menerima.
Selain dana Rp500 juta, pemberitaan mengenai perkara ini turut menyebut adanya tudingan terkait aliran dana sebesar Rp800 juta dari Bank Mandiri.
Tudingan tersebut kemudian menjadi bagian dari persoalan hukum yang dilaporkan kepada Polda Metro Jaya.
Polisi Tegaskan Kasus Tidak Berkaitan dengan Sufmi Dasco Ahmad
Di tengah berkembangnya informasi mengenai penangkapan Cakra, muncul kabar yang mengaitkan perkara tersebut dengan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.
Namun, Polda Metro Jaya membantah adanya hubungan antara penanganan kasus Cakra dan sosok tersebut.
Polisi menegaskan bahwa perkara ini murni ditangani berdasarkan laporan masyarakat yang disampaikan Dani Eko Wiyono.
Dengan demikian, penyidik menjalankan proses hukum berdasarkan laporan yang diterima, bukan karena adanya keterkaitan dengan kepentingan tokoh politik tertentu.
Cakra Adi Negara Resmi Jadi Tersangka, tetapi Tidak Ditahan
Perkembangan terbaru disampaikan Kombes Pol Budi Hermanto pada Sabtu (21/11/2026).
Ia mengonfirmasi bahwa Cakra Adi Negara telah ditetapkan sebagai tersangka setelah menjalani pemeriksaan awal oleh penyidik.
Dalam proses penyidikan, polisi juga menyita barang bukti berupa akun media sosial yang berkaitan dengan perkara tersebut serta dua unit telepon genggam.
Meski telah berstatus tersangka, penyidik tidak melakukan penahanan terhadap Cakra.
Polisi memulangkannya pada Sabtu dini hari dengan kewajiban menjalani lapor secara berkala. Proses penyidikan tetap berlanjut untuk mendalami dugaan tindak pidana yang dilaporkan.
Penetapan tersangka tersebut menjadi perkembangan penting dalam penanganan laporan Dani Eko Wiyono.
Hingga informasi ini disampaikan, penyidik masih melanjutkan proses hukum untuk mengungkap perkara dugaan pencemaran nama baik dan/atau fitnah yang melibatkan unggahan di media sosial tersebut.



