DEADLINE.CO.ID, SAMARINDA- Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun menepis kebimbangan legalitas Makmur HAPK selama masih menjabat, saat terbitnya SK Kemendagri yang memutuskan PAW Ketua DPRD Kaltim.
“Tidak apa, kita ada aturan yang mengatur,” katanya di Gedung E Lantai 1 Kantor DPRD Kaltim, pada Rabu 31 Agustus 2022.
Ia menjelaskan legalitas selama Makmur HAPK menjabat Ketua DPRD Kaltim tidak ada permasalahan saat PAW Ketua DPRD Kaltim.
“Tidak ada permasalahan, tidak ada dikotomi yang demikian,” ujarnya kepada awak media.
Ia menyampaikan poin tegas, bahwa legalitas tersebut berkaitan pengakuan terhadap Ketua DPRD Kaltim yang di akui.
“Intinya persoalan tersebut, pengakuan siapa ketua DPRD saat itu yang diakui, maka sah secara legalitas. Tapi dalam masa peralihan ini, Wakil-wakil Ketua DPRD Kaltim yang memimpin sementara,” tegasnya.
Penulis: Erick
