Deadline – Tiyo Ardianto kembali mengguncang ruang publik. Ketua BEM Universitas Gadjah Mada itu secara terbuka meminta Presiden Prabowo Subianto untuk “bertaubat secara politik” dan memperbaiki arah kebijakan pemerintahannya.
Pernyataan tegas tersebut disampaikan Tiyo dalam podcast di kanal YouTube Terus Terang Media, Rabu (25/1/2026) malam. Dalam pernyataannya, Tiyo menegaskan bahwa kritik yang ia sampaikan bukan serangan personal, melainkan bentuk keprihatinan terhadap kondisi demokrasi dan kebijakan publik.
Tiyo Ardianto Tolak Undangan Istana
Tiyo Ardianto mengungkapkan bahwa dirinya pernah diundang ke Istana oleh Presiden Prabowo pada Agustus 2025. Namun, ia secara terbuka menyatakan menolak undangan resmi tersebut.
“Saya sudah diundang untuk ke istana di bulan Agustus dan saya menolaknya. Jadi enggak usah bicara kalau kita sudah pernah nolak itu,” ujar Tiyo Ardianto.
Menurutnya, seluruh kritik yang ia sampaikan dapat diakses secara terbuka oleh publik, termasuk oleh presiden sendiri. Ia menilai tidak ada urgensi untuk bertemu secara langsung jika substansi kritik sudah disampaikan secara terbuka melalui berbagai kanal.
“Seluruh yang kita sampaikan itu bisa ditonton sendiri oleh Presiden lewat podcast. Jadi enggak perlu ketemu,” katanya.
Kritik Sejak Awal Pemerintahan Prabowo-Gibran
Tiyo menegaskan bahwa sikap kritisnya bukan reaksi spontan. Ia menyebut kritik terhadap pemerintahan Gibran Rakabuming Raka bersama Prabowo sudah disampaikan sejak setahun terakhir.
Menurutnya, BEM UGM telah banyak mengkritisi kebijakan publik yang dihasilkan pemerintah, termasuk Undang-Undang TNI dan kebijakan mandatory spending yang berkaitan dengan program MBG.
Ia menilai kritik publik tidak diolah secara serius oleh pemerintah. “Ada jarak antara suara, telinga, dan otak,” ujarnya, menggambarkan ketidaksinkronan antara aspirasi masyarakat dan respons pemerintah.
Soroti Anggaran Pendidikan Rp 223 Triliun
Tiyo Ardianto secara khusus menyoroti dugaan pergeseran anggaran pendidikan untuk mendanai program MBG. Ia merujuk pada Pasal 31 ayat 4 UUD yang mengatur alokasi anggaran pendidikan.
Menurutnya, anggaran sebesar Rp 223 triliun terdampak kebijakan tersebut. Ia menyatakan bahwa dana sebesar itu seharusnya dapat dimaksimalkan untuk sektor pendidikan.
“Kalau 223 triliun anggaran pendidikan yang dirampas oleh MBG itu kita kelola untuk pendidikan, kita hanya butuh 180 triliun untuk menggratiskan seluruh mahasiswa,” paparnya.
Meski demikian, Tiyo menegaskan pihaknya tidak menolak upaya pengentasan stunting. Ia mengakui persoalan gizi dan stunting adalah isu penting.
“BEM UGM tidak pernah mengatakan untuk MBG itu dihentikan karena kita sadar bahwa persoalan stunting itu penting. Tapi MBG yang ugal-ugalan, MBG yang total, MBG yang jadi celah bagi korupsi itulah yang kami kritisi,” tegasnya.
Tuduhan Potensi Korupsi dan Kemunduran Demokrasi
Tiyo Ardianto bahkan menyebut program MBG berpotensi membuka ruang penyimpangan. Ia mengingatkan bahwa kebijakan publik yang tidak diawasi secara ketat bisa menjadi celah korupsi yang sistematis.
Ia juga menyinggung adanya teror yang dialami pihaknya sebagai indikator memburuknya kualitas demokrasi. “Teror sebenarnya adalah tanda cacatnya demokrasi. Apalagi ketika teror, pemerintah tidak berpihak pada korban,” ujarnya.
Dalam pernyataannya, Tiyo juga melontarkan kritik keras kepada pejabat publik. Ia menyebut pejabat negara adalah pelayan rakyat dan harus siap menerima kritik.
Seruan Reformasi Jilid Dua
Di akhir pernyataannya, Tiyo Ardianto mengajak publik untuk membayangkan kemungkinan “reformasi jilid dua”. Ia menilai sejumlah syarat terjadinya gelombang reformasi telah muncul di tengah masyarakat.
Meski kritiknya keras, Tiyo tetap membuka ruang perubahan bagi Presiden Prabowo. Ia menegaskan bahwa dukungan bukan hal mustahil jika terjadi perubahan arah kebijakan.
“Kalau saja Pak Presiden bertaubat secara politik dan jadi presiden yang baik, mungkin saya mau kok jadi orang pertama yang akan dukung beliau,” ungkapnya.
Tiyo menutup pernyataannya dengan menekankan bahwa rakyat tidak menginginkan konflik berkepanjangan dengan pemimpinnya. Menurutnya, masyarakat mendambakan pemimpin yang dapat diandalkan dan dibanggakan, bukan yang terus-menerus menjadi objek kritik.
