Deadline – MBG menjadi sorotan publik setelah Wakil Menteri Haji, Dahnil Anzar Simanjuntak, menyatakan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak diambil dari anggaran pendidikan dalam APBN. Pernyataan itu ia sampaikan melalui akun X miliknya pada Senin (16/2/2026) dan langsung memicu perdebatan luas di media sosial.
MBG disebut Dahnil bersumber dari hasil efisiensi anggaran yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto. Ia menegaskan efisiensi tersebut nilainya lebih dari Rp300 triliun, berasal dari pemangkasan perjalanan dinas serta alokasi belanja yang tidak berkaitan langsung dengan pelayanan kepada rakyat.
Namun, unggahan tersebut langsung dibanjiri respons warganet. Hingga Selasa (17/2/2026), sekitar 1.700 komentar tercatat di akun terverifikasi @Dahnilanzar. Sebagian besar komentar mempertanyakan sumber pendanaan yang disampaikan Dahnil.
Sejumlah warganet bahkan menyertakan salinan Perpres 118/2025 tentang Rincian APBN 2026. Dalam regulasi itu tercantum lebih dari Rp233 triliun dari anggaran pendidikan dialokasikan untuk Badan Gizi Nasional (BGN). Fakta ini menjadi dasar koreksi publik terhadap pernyataan awal Dahnil.
Menanggapi polemik tersebut, Dahnil kembali mengunggah penjelasan lanjutan. Ia menyebut sumber dana Makan Bergizi Gratis juga berasal dari denda sawit ilegal yang diklaim mencapai Rp300 triliun. Selain itu, ia menyinggung potensi dana dari sitaan BLBI, timah, hingga perjudian online (judol). Menurutnya, anggaran inefisien seperti perjalanan dinas dan belanja alat tulis kantor juga dipangkas lalu dialihkan ke program MBG.
Dahnil kemudian merilis utas panjang berjudul “Mengapa Anggaran Pendidikan 2026 Tembus Rp769 Triliun. Makan Bergizi Gratis Tidak Memotong, Tapi Memperkuat Pendidikan Kita”. Dalam delapan poin penjelasannya, ia menegaskan bahwa MBG bukan pemotongan layanan pendidikan, melainkan bentuk penguatan kualitas sumber daya manusia.
Secara terpisah, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menyebut MBG sebagai investasi masa depan bangsa. Pernyataan itu ia sampaikan usai peresmian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara di Deli Serang, Sumatera Utara, Senin (16/2/2026).
Menurut Abdul Mu’ti, kualitas generasi Indonesia Emas 2045 ditentukan sejak masa kandungan hingga usia sekolah. Ia menjelaskan tiga tahap krusial perkembangan manusia, yaitu masa dalam kandungan, masa golden age sejak lahir hingga lima tahun, dan masa pertumbuhan selanjutnya. Pada fase-fase itulah asupan gizi menjadi faktor penentu.
Ia menegaskan bahwa ketika MBG menyasar ibu hamil dan ibu menyusui, program tersebut menyentuh periode emas perkembangan anak. Karena itu, ia menyebut MBG sebagai investasi strategis yang berdampak jangka panjang.
Sebelumnya, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sony Sonjaya juga menyampaikan bahwa MBG merupakan program unggulan dengan nilai strategis tinggi. Ia menilai perhatian Presiden terhadap program ini bukan sekadar kebanggaan simbolik, melainkan komitmen terhadap masa depan bangsa.
Sony menekankan bahwa setiap pihak yang terlibat dalam pelaksanaan MBG memegang peran penting dalam menentukan arah pembangunan Indonesia ke depan. Ia mengajak seluruh pelaksana bekerja dengan rasa bangga dan tanggung jawab besar.
MBG kini tidak hanya menjadi program sosial, tetapi juga perdebatan publik soal transparansi dan sumber pendanaan. Pemerintah menegaskan program ini bertujuan memperkuat kualitas generasi muda, sementara warganet menuntut kejelasan dan konsistensi data dalam dokumen resmi negara.
