Deadline – Mafia BBM subsidi kembali terungkap. Kali ini, tujuh oknum polisi diduga terlibat dalam praktik penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi di Kota Sorong.
Kasus Mafia BBM subsidi ini langsung ditangani Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Papua Barat Daya. Pemeriksaan dilakukan terhadap tujuh anggota berinisial W, AS, H, E, S, JT, dan Y. Mereka bertugas di Polres Sorong dan Polda Papua Barat Daya.
PENGAKUAN KUASA HUKUM JADI PEMICU
Pengungkapan kasus Mafia BBM subsidi ini berawal dari pengakuan salah satu kuasa hukum. Ia menyebut adanya keterlibatan oknum polisi dalam praktik penyalahgunaan BBM subsidi.
Pernyataan itu memicu penyelidikan internal. Propam langsung bergerak untuk mendalami dugaan tersebut.
Pelaksana Tugas Kabid Humas Polda Papua Barat Daya, Kompol Jenny Hengkelare, memastikan proses ini merupakan bagian dari komitmen institusi dalam menindak pelanggaran.
“Ini bentuk keseriusan kami memberantas penyalahgunaan BBM subsidi, khususnya di Kota Sorong,” ujarnya.
TANPA AMPUN, INTERNAL POLISI DISASAR
Polda Papua Barat Daya menegaskan tidak ada perlindungan bagi anggota yang melanggar hukum. Kapolda sudah memberi instruksi tegas.
Setiap anggota yang terbukti bersalah akan diproses sesuai aturan. Tidak ada pengecualian, termasuk dari internal kepolisian sendiri.
“Tidak ada toleransi bagi anggota yang terlibat pelanggaran hukum,” kata Jenny.
PENYELIDIKAN MASIH BERJALAN
Saat ini kasus Mafia BBM subsidi masih dalam tahap pendalaman. Penanganan dilakukan oleh Inspektorat Pengawasan Daerah (Irwasda) bersama Div Propam.
Proses pemeriksaan difokuskan pada bukti keterlibatan dan alur distribusi BBM subsidi yang disalahgunakan.
Polda memastikan proses berjalan transparan dan akuntabel. Jika terbukti, sanksi tegas akan dijatuhkan.
CELAH BESAR DARI SELISIH HARGA
Jenny mengungkap salah satu faktor utama maraknya penyalahgunaan BBM subsidi adalah selisih harga yang tinggi.
Harga BBM subsidi jauh lebih murah dibanding non-subsidi. Selisih ini sering dimanfaatkan oknum untuk meraup keuntungan ilegal.
Kondisi global juga mempengaruhi. Harga minyak dunia yang naik memperlebar potensi penyimpangan.
Namun pemerintah tetap menahan harga BBM subsidi hingga akhir tahun. Kebijakan ini membuat pengawasan harus diperketat.
MASYARAKAT DIMINTA IKUT AWASI
Polda Papua Barat Daya mengajak masyarakat ikut mengawasi distribusi BBM subsidi.
Peran publik dinilai penting untuk memastikan penyaluran tepat sasaran. Penyalahgunaan bisa ditekan jika ada kontrol dari masyarakat.
Kasus ini menjadi peringatan keras. Distribusi BBM subsidi masih rawan diselewengkan, bahkan oleh aparat.
