Deadline – Dugaan skenario politik di balik rencana demonstrasi besar-besaran buruh pada 20 Oktober 2026 menjadi sorotan setelah diungkap mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD.
Mahfud mengungkap adanya informasi mengenai dugaan rencana yang menempatkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sebagai sosok yang akan meredakan situasi ketika massa buruh menggelar demonstrasi di sekitar Istana.
Dalam skenario tersebut, massa buruh disebut akan dikerahkan dalam jumlah besar hingga mengepung kawasan Istana. Setelah situasi memanas, Gibran diduga akan muncul untuk mengambil peran sebagai pihak yang menenangkan demonstran.
Kehadiran Gibran kemudian digambarkan akan membuat massa membubarkan diri setelah menerima arahan dari Wakil Presiden.
Namun, skenario tersebut disebut gagal total. Mahfud tidak menjelaskan secara terperinci bagaimana rencana itu akhirnya tidak terlaksana.
Pernyataan Mahfud disampaikan melalui kanal YouTube pribadinya pada Rabu (4/11/2026). Saat itu, ia sedang membahas perkembangan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret sejumlah nama jenderal polisi.
Mahfud Sebut Ada Dugaan Skenario Pengerahan Buruh
Menurut Mahfud, rencana demonstrasi buruh pada 20 Oktober lalu diduga bukan sekadar aksi penyampaian aspirasi.
Ia mengaku pernah mendengar informasi mengenai kemungkinan adanya tujuan politik di balik pengerahan massa tersebut.
Salah satu bagian yang menjadi perhatian adalah dugaan rencana menghadirkan Gibran di tengah demonstrasi untuk meredakan keadaan.
Dengan demikian, Wakil Presiden berpotensi tampil sebagai sosok yang berhasil menenangkan massa dan mengakhiri aksi demonstrasi.
Meski demikian, Mahfud menyampaikan informasi tersebut sebagai skenario yang pernah didengarnya. Belum ada bukti maupun keterangan resmi yang memastikan Gibran mengetahui, terlibat, atau ikut merancang pengerahan massa tersebut.
Mahfud juga menyinggung bahwa aparat kepolisian telah menelusuri tujuan di balik rencana pengerahan massa buruh itu.
Dikaitkan dengan Kasus Dugaan Penyadapan Presiden Prabowo
Pengungkapan dugaan skenario demonstrasi buruh tersebut muncul ketika Mahfud membahas kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Perkara ini mencuat setelah Bareskrim Polri mengumumkan penetapan tiga jenderal polisi sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan tanpa prosedur, penghapusan bukti elektronik, dan akses ilegal.
Nama yang disebut dalam perkara tersebut adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, dan Irjen Pol Eko Hadi Santoso.
Berdasarkan keterangan Bareskrim, dugaan penyadapan berlangsung sepanjang 2025 hingga 2026.
Sasaran penyadapan disebut mencakup sejumlah nomor telepon milik Presiden, pejabat negara, tokoh politik, media, organisasi masyarakat, hingga kalangan pengusaha.
Mahfud mengajak masyarakat mencermati perkembangan perkara tersebut bersama berbagai peristiwa politik lainnya.
Namun, dugaan keterkaitan antara kasus penyadapan dan skenario demonstrasi buruh belum dapat dinyatakan sebagai fakta yang terbukti.
Mahfud Kembali Singgung Klaim Connie Rahakundini
Dalam pembahasannya, Mahfud juga kembali menyinggung pernyataan pengamat militer Connie Rahakundini Bakrie yang pernah menjadi perhatian publik pada 2024.
Ketika itu, Connie menyampaikan klaim bahwa Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) disebut memberikan jatah masa jabatan dua tahun kepada Prabowo Subianto sebagai Presiden.
Pernyataan tersebut kembali disorot dalam pembahasan Mahfud mengenai dinamika politik nasional.
Meski demikian, klaim Connie tersebut tetap merupakan pernyataan yang membutuhkan bukti pendukung. Informasi itu tidak dapat diperlakukan sebagai fakta yang telah terkonfirmasi.
Polemik Jokowi dan Gibran Ikut Menjadi Sorotan
Mahfud juga menyinggung sejumlah persoalan politik lainnya, termasuk polemik ijazah Jokowi dan berbagai persoalan yang berkaitan dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Menurutnya, berbagai peristiwa politik yang muncul belakangan perlu dicermati secara menyeluruh.
Ia mengajak masyarakat tidak hanya melihat setiap kejadian sebagai persoalan yang berdiri sendiri, tetapi juga memperhatikan perkembangan dan kemungkinan keterkaitannya.
Meski demikian, dugaan hubungan antara pengerahan massa buruh, pernyataan Connie Rahakundini, kasus penyadapan Presiden, serta polemik Jokowi dan Gibran masih membutuhkan penjelasan dan pembuktian lebih lanjut.
Hingga informasi ini disampaikan, belum ada keterangan resmi yang membuktikan keterlibatan Gibran dalam perencanaan demonstrasi buruh pada 20 Oktober 2026.
Dengan demikian, dugaan skenario Gibran tampil sebagai sosok yang meredakan demonstrasi tersebut masih harus ditempatkan sebagai informasi yang disampaikan Mahfud MD, bukan fakta yang telah terbukti.
