Deadline – Wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mulai memunculkan pertanyaan baru mengenai sosok yang berpeluang menggantikan posisinya jika proses pemberhentian tersebut benar-benar terjadi.
Sejumlah nama mulai diperbincangkan, mulai dari kalangan internal Partai Gerindra, menteri dalam kabinet Presiden Prabowo Subianto, hingga tokoh yang dinilai memiliki kinerja baik selama menjalankan tugas pemerintahan.
Pengamat komunikasi politik dan militer Universitas Nasional (Unas), Selamat Ginting, menyebut beberapa figur yang berpotensi mengisi posisi wakil presiden. Mereka di antaranya Kang Dedi Mulyadi, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Sugiono, serta Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi.
Selain itu, Selamat juga menyebut Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin sebagai salah satu figur yang berasal dari lingkaran dekat Presiden Prabowo.
Meski demikian, nama-nama tersebut masih sebatas kemungkinan dan belum menjadi keputusan politik ataupun usulan resmi dari Presiden.
Hasil Survei IPO Ungkap Menteri dengan Kinerja Terbaik
Selain nama-nama dari internal Gerindra dan lingkaran Presiden Prabowo, hasil survei Indonesia Political Opinion (IPO) periode 12–20 Oktober 2026 juga memberikan gambaran mengenai sejumlah menteri yang mendapat penilaian positif dari masyarakat.
Dalam survei tersebut, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menempati posisi pertama sebagai menteri dengan kinerja terbaik. Ia memperoleh penilaian sebesar 33 persen.
Posisi berikutnya ditempati Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dengan 25,2 persen.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memperoleh penilaian 24,5 persen.
Penilaian berikutnya diberikan kepada Menteri Kebudayaan Fadli Zon sebesar 20,5 persen, Menko PMK Sugiono sebesar 16,1 persen, serta Menteri Agama Nasaruddin Umar sebesar 10,3 persen.
Hasil survei tersebut menunjukkan sejumlah menteri mendapat penilaian positif dari publik. Namun, penilaian kinerja menteri tidak serta-merta menentukan siapa yang akan menjadi pengganti Gibran jika jabatan wakil presiden kosong.
Presiden Berpeluang Menentukan Calon Pengganti Wapres
Peneliti Senior Bidang Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Lili Romli, menjelaskan bahwa proses pemakzulan wakil presiden memiliki tahapan konstitusional yang panjang.
Menurut Lili, DPR memang memiliki hak konstitusional untuk mengajukan pemakzulan melalui mekanisme Hak Menyatakan Pendapat (HMP). Namun, DPR tidak bisa langsung memberhentikan wakil presiden.
Proses tersebut harus melalui sejumlah tahapan, termasuk pembuktian di Mahkamah Konstitusi (MK) sebelum keputusan akhir berada di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Lili menjelaskan, pengajuan pendapat DPR harus memperoleh persetujuan sekurang-kurangnya dua pertiga anggota yang hadir dalam rapat paripurna, dengan memenuhi ketentuan kuorum.
Selanjutnya, DPR mengajukan permintaan kepada MK untuk memeriksa dan memutus pendapat tersebut.
Jika MK membenarkan bahwa wakil presiden melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam konstitusi atau tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai wakil presiden, DPR dapat melanjutkan proses dengan mengusulkan pemberhentian kepada MPR.
Keputusan pemakzulan kemudian harus mendapatkan persetujuan sekurang-kurangnya dua pertiga anggota MPR yang hadir dalam sidang paripurna, dengan memenuhi ketentuan kuorum.
“Jadi prosesnya panjang,” ujar Lili kepada inilah.com di Jakarta, sebagaimana dikutip Selasa (10/11/2026).
Menurut Lili, apabila pemakzulan benar-benar terjadi, presiden memiliki kewenangan konstitusional untuk mengusulkan dua orang calon pengganti wakil presiden.
Kandidat tersebut dapat berasal dari partai politik, kalangan nonpartai, maupun profesional.
Namun, Lili menilai aturan mengenai pengisian jabatan wakil presiden yang kosong belum diatur secara lebih terperinci dalam undang-undang. Karena itu, menurut pandangannya, terdapat ruang pembahasan mengenai perlu atau tidaknya jabatan tersebut segera diisi.
Indonesia Pernah Mengalami Kekosongan Jabatan Wapres
Lili juga mengingatkan bahwa kekosongan jabatan wakil presiden bukan hal baru dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia.
Situasi tersebut pernah terjadi ketika Mohammad Hatta mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden pada masa pemerintahan Presiden Soekarno.
Kondisi serupa juga terjadi pada awal era reformasi. Saat BJ Habibie menggantikan Soeharto sebagai presiden, Indonesia tidak memiliki wakil presiden yang mendampinginya.
Dua peristiwa tersebut menjadi contoh bahwa pemerintahan Indonesia pernah berjalan tanpa wakil presiden dalam periode tertentu.
Pasal 8 UUD 1945 Atur Penggantian Wakil Presiden
Sementara itu, Peneliti Politik BRIN, Wasisto Raharjo Jati, menjelaskan bahwa mekanisme pengisian jabatan wakil presiden yang kosong telah diatur dalam Pasal 8 UUD 1945.
Ketentuan tersebut mencakup kondisi ketika wakil presiden meninggal dunia, mengundurkan diri, diberhentikan, atau tidak dapat menjalankan kewajibannya.
Mengacu pada Pasal 8 Ayat 2 UUD 1945, apabila jabatan wakil presiden kosong, presiden mengajukan dua calon kepada MPR untuk dipilih menjadi wakil presiden.
MPR kemudian harus menentukan pengganti dalam waktu paling lambat 60 hari setelah kekosongan jabatan tersebut terjadi.
Dengan demikian, presiden tidak bisa langsung menunjuk satu orang untuk menduduki jabatan wakil presiden tanpa melalui mekanisme pemilihan oleh MPR.
Wasisto menilai calon pengganti Gibran harus memiliki kompetensi dan integritas. Kedua hal tersebut menjadi pertimbangan penting dalam menentukan figur yang layak mendampingi presiden.
“Saya pikir kriteria ini bisa subjektif dan objektif. Secara normatif, berintegritas dan juga kompeten selalu menjadi tolok ukur. Namun lagi-lagi itu kembali pada pertimbangan strategis presiden,” jelas Wasisto.
Siapa yang Paling Berpeluang Menggantikan Gibran?
Sejumlah nama yang disebut Selamat Ginting, hasil survei IPO, serta pandangan para peneliti BRIN memberikan gambaran mengenai figur yang berpotensi masuk dalam pembahasan politik jika jabatan wakil presiden kosong.
Dedi Mulyadi, Sugiono, Prasetyo Hadi, Sjafrie Sjamsoeddin, Andi Amran Sulaiman, AHY, dan Zulkifli Hasan merupakan beberapa nama yang muncul dalam pembahasan tersebut.
Namun, hingga saat ini, penyebutan nama-nama itu belum menunjukkan adanya keputusan resmi mengenai calon pengganti Gibran.
Jika pemakzulan benar-benar terjadi, proses penggantian harus mengikuti ketentuan UUD 1945. Presiden berwenang mengajukan dua kandidat, sedangkan MPR memiliki kewenangan memilih wakil presiden pengganti.
Karena itu, siapa pun yang nantinya mengisi posisi tersebut harus melalui mekanisme konstitusional yang berlaku.
