Deadline – Kehadiran Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor dalam acara peresmian restoran milik anak Silfester Matutina menuai kritik dari Juru Bicara PDI Perjuangan, Guntur Romli.
Guntur mempertanyakan kehadiran Afriansyah dalam acara tersebut karena Silfester Matutina diketahui telah berstatus terpidana berdasarkan putusan Mahkamah Agung (MA), tetapi hingga kini belum menjalani eksekusi hukuman penjara.
Menurut Guntur, kehadiran seorang pejabat negara dalam acara yang sama dengan terpidana yang belum menjalani hukuman menimbulkan pertanyaan mengenai keseriusan aparat dalam menegakkan hukum.
“Yang lebih ironis, acara itu dihadiri Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor. Seorang pejabat negara ikut memeriahkan perayaan di ruangan yang sama dengan orang yang semestinya sudah lama mendekam di penjara,” kritik Guntur.
Ia menilai kondisi tersebut perlu mendapat perhatian karena putusan pengadilan seharusnya dilaksanakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Guntur juga mempertanyakan alasan Kejaksaan belum melaksanakan eksekusi terhadap Silfester. Menurutnya, keberadaan Silfester yang dapat diketahui publik semestinya memudahkan aparat penegak hukum menjalankan tugas.
“Kalau seorang wamen bisa bertemu Silfester di acara pembukaan restoran, kenapa jaksa eksekutor tidak bisa? Kejaksaan ini tak mampu atau memang tak mau? Apakah dalam kendali Termul juga?” ujarnya.
Guntur kemudian meminta Afriansyah Noor memberikan penjelasan terbuka kepada masyarakat. Ia ingin mengetahui apakah Wamenaker tersebut sudah mengetahui status hukum Silfester sebelum menghadiri acara peresmian restoran.
Guntur Desak Jaksa Agung Segera Eksekusi Silfester
Selain mempertanyakan kehadiran Wamenaker, Guntur Romli mendesak Jaksa Agung mengambil langkah tegas untuk memastikan pelaksanaan putusan pengadilan terhadap Silfester Matutina.
Ia meminta Jaksa Agung memerintahkan pelaksanaan eksekusi hukuman penjara sesuai putusan pengadilan.
Guntur juga meminta aparat menetapkan Silfester sebagai daftar pencarian orang (DPO) apabila persyaratan hukum untuk penetapan tersebut telah terpenuhi.
Tidak hanya itu, ia mendorong penyelidikan terhadap pihak-pihak yang diduga membiarkan Silfester belum menjalani hukuman.
Menurut Guntur, persoalan ini memperlihatkan masalah serius dalam penegakan hukum di Indonesia, terutama terkait kesetaraan perlakuan terhadap warga negara.
Ia membandingkan penanganan perkara masyarakat kecil dengan kondisi Silfester yang belum menjalani hukuman meskipun telah berstatus terpidana berdasarkan putusan Mahkamah Agung.
“Inilah potret hukum yang diinjak-injak di negeri ini. Rakyat kecil yang mencuri sandal diburu sampai ke ujung kampung. Sementara terpidana yang dekat dengan lingkar kekuasaan bebas melenggang, berpesta, dan berbagi panggung dengan pejabat,” tegasnya.
Guntur menilai aparat penegak hukum harus menunjukkan ketegasan yang sama kepada setiap orang, tanpa memandang latar belakang maupun kedekatan dengan kekuasaan.
Ia menegaskan bahwa hukum tidak boleh hanya keras terhadap masyarakat kecil, tetapi kehilangan ketegasan ketika berhadapan dengan orang yang memiliki hubungan dengan lingkar kekuasaan.
“Hukum tidak boleh tajam ke bawah, tumpul ke atas,” tandasnya.
Publik Menunggu Penjelasan Afriansyah Noor
Di akhir pernyataannya, Guntur kembali meminta Afriansyah Noor menjelaskan alasan kehadirannya dalam acara peresmian restoran milik anak Silfester Matutina.
Menurutnya, masyarakat berhak mengetahui apakah Wamenaker memahami persoalan hukum yang melekat pada sosok yang hadir bersamanya dalam acara tersebut.
“Untuk Wamenaker, publik menunggu penjelasan Anda. Tahukah Anda dengan siapa Anda berbagi panggung?” pungkas Guntur.
Kritik tersebut sekaligus menempatkan pelaksanaan putusan pengadilan terhadap Silfester sebagai persoalan yang kembali dipertanyakan publik. Guntur berharap Kejaksaan segera memberikan kepastian mengenai langkah eksekusi sesuai ketentuan hukum yang berlaku.



