Ratusan Manajer Koperasi Desa Merah Putih Mundur, Ternyata Inilah Pemicunya

Deadline – Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) menghadapi persoalan dalam penempatan tenaga pengelola. Ratusan manajer dilaporkan memilih mundur karena lokasi kerja yang tidak sesuai dengan kondisi tempat tinggal dan terlalu jauh dari keluarga.

Persoalan ini mendapat perhatian Ombudsman Republik Indonesia setelah kabar pengunduran diri para manajer ramai dibicarakan di media sosial.

Anggota Ombudsman, Radian Syam, mengungkapkan bahwa pihaknya telah berkomunikasi dengan PT Agrinas Pangan Nusantara untuk menelusuri persoalan tersebut.

Dari hasil komunikasi itu, diketahui bahwa jarak penempatan menjadi salah satu alasan sejumlah manajer memutuskan mengundurkan diri. Mereka menghadapi kondisi ketika tempat kerja berada jauh dari domisili keluarga.

“Kami sudah sampaikan ke PT Agrinas. Kemudian karena memang, ada beberapa teman-teman manajer koperasi yang mundur mungkin karena tidak sesuai dengan lokasinya atau kemudian jauh dengan keluarganya,” kata Radian dalam konferensi pers di Kantor Ombudsman, Jakarta Selatan, Rabu (18/11/2026).

Jarak dari Keluarga Jadi Persoalan

Penempatan kerja yang jauh dari keluarga menjadi persoalan tersendiri bagi para manajer KDKMP. Kondisi tersebut diduga membuat sebagian tenaga pengelola memilih meninggalkan pekerjaan yang telah mereka terima.

Menanggapi masalah itu, PT Agrinas Pangan Nusantara menerapkan mekanisme relokasi atau pemindahan lokasi penempatan.

Iklan

Kebijakan tersebut mempertimbangkan jarak antara tempat kerja dan domisili manajer. Dengan cara ini, para manajer diharapkan dapat memperoleh lokasi penugasan yang lebih sesuai dengan kondisi keluarga mereka.

Baca Juga  CPNS 2026 Dibuka November, Ini Jadwal dan Alasan Rekrutmen

Radian menilai kebijakan relokasi tersebut sebagai langkah perbaikan yang tepat. Menurutnya, persoalan penempatan perlu diselesaikan agar tidak menghambat jalannya program Koperasi Merah Putih.

Meski demikian, Ombudsman meminta agar operasional KDKMP segera berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

“Tapi sekali lagi kami mendorong agar segera dilakukan mohon maaf, agar segera operasional KDKMP ini berjalan sesuai dengan aturan,” ujarnya.

Ombudsman Awasi Pelaksanaan Program

Selain persoalan pengunduran diri manajer, Ombudsman juga menyoroti rencana pembentukan klinik pratama di lingkungan KDKMP.

Rencana tersebut menimbulkan kekhawatiran mengenai kemungkinan tumpang tindih pelayanan kesehatan dengan puskesmas yang sudah beroperasi di daerah.

Radian menjelaskan bahwa pembentukan klinik pratama dapat dilaksanakan selama memiliki dasar hukum yang jelas.

Pelaksanaannya juga harus melalui koordinasi dengan kementerian terkait agar tidak menimbulkan persoalan kewenangan maupun pelayanan di lapangan.

“Kalau itu sudah diamanatkan di dalam aturan ya, dalam Inpres misalkan. Nah, kemudian itu sudah dikoordinasikan dengan kementerian-kementerian lain, maka kemudian kami melihatnya itu bisa dilakukan,” jelasnya.

Ia menegaskan, Ombudsman akan mengawasi kesesuaian pelaksanaan program dengan peraturan perundang-undangan.

Pengawasan tersebut mencakup kemungkinan pelanggaran prosedur serta penundaan pelayanan atau pelaksanaan program yang berlangsung terlalu lama.

Ombudsman juga menjadikan regulasi turunan dari Kementerian Koperasi dan Kementerian Kesehatan sebagai pedoman dalam melakukan pengawasan.

“Jadi kami melihat dari bagaimana proses itu sesuai atau tidak dengan peraturan perundang-undangan. Nah itu menjadi pegangan kami,” tambah Radian.

Baca Juga  Aturan Baru MBG Picu Polemik, Relawan SPPG Terancam Digaji Rp50 Ribu

Ribuan Calon Manajer Menghadapi Kendala Administrasi

Persoalan pengunduran diri manajer KDKMP sebelumnya juga muncul di tengah proses perekrutan dan penandatanganan kontrak kerja.

Kementerian Koperasi mencatat sebanyak 26.991 orang telah menandatangani Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).

Sementara itu, sebanyak 159 orang menolak penawaran kerja. Ada pula 1.550 orang yang mengalami kendala administrasi karena prosesnya melewati batas waktu yang ditentukan.

Ribuan calon manajer yang terkendala tersebut kemudian mengajukan permohonan penawaran ulang atau offering ulang.

Deputi Bidang Pengembangan Talenta dan Daya Saing Koperasi, Destry Anna Sari, menjelaskan bahwa proses penawaran ulang telah ditutup pada Kamis malam, 15 Oktober 2026.

Dalam proses tersebut, Agrinas menawarkan penempatan di tiga lokasi tambahan yang bangunannya sudah tersedia.

“Agrinas melakukan proses penawaran di tiga lokasi lagi yang sudah tersedia, dan terus terang baru ditutup semalam. Jadi, saya belum dapat update dari Agrinas. Kita belum dapat yang 1.550 itu nanti akhirnya bagaimana memilih yang ditawarkan tadi yang sudah ada bangunannya,” kata Destry dalam konferensi pers di Kementerian Koperasi, Jakarta Selatan, Jumat (16/10/2026).

Nasib Operasional KDKMP Menjadi Perhatian

Persoalan penempatan dan pengunduran diri manajer menjadi tantangan yang perlu diselesaikan agar operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dapat berjalan sesuai rencana.

Relokasi menjadi salah satu langkah yang ditempuh Agrinas untuk mengatasi ketidaksesuaian lokasi kerja dengan domisili keluarga para manajer.

Baca Juga  Penyadapan Listyo Sigit Diduga Mengarah ke Makar, Yusril Singgung Hukuman Mati

Di sisi lain, Ombudsman meminta seluruh proses tetap mengikuti aturan yang berlaku. Kepastian penempatan tenaga pengelola, penyelesaian administrasi, serta koordinasi antar-kementerian menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program tersebut.

Bagi para manajer yang harus memilih antara pekerjaan dan kedekatan dengan keluarga, lokasi penempatan memiliki arti tersendiri. Karena itu, penyelesaian persoalan tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian bagi tenaga pengelola sekaligus mempercepat operasional KDKMP di berbagai daerah.

(function(w,q){w[q]=w[q]||[];w[q].push(["_mgc.load"])})(window,"_mgq");

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini