Deadline – Dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto mulai mengarah pada kemungkinan tindak pidana makar. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menyebut penyidik menemukan indikasi hubungan antara aktivitas penyadapan dan dugaan upaya menggulingkan pemerintahan.
Yusril mengatakan, penyidik Bareskrim Polri kini mendalami kemungkinan adanya tujuan yang lebih besar di balik penyadapan tersebut. Penyelidikan mencakup motif, jaringan komunikasi, hubungan antarpihak, hingga pihak yang diduga menjadi pengendali kegiatan itu.
Menurut Yusril, keterkaitan antara dugaan penyadapan dan tindak pidana makar semakin terlihat dari perkembangan penyidikan.
“Sekarang ini keterkaitan antara tindak pidana penyadapan dengan tindak pidana makar semakin nyata. Besok rencananya akan dilakukan gelar perkara untuk melihat bagaimana hubungan antara pelaku-pelaku dan keterkaitan antara kedua tindak pidana tersebut,” kata Yusril.
Gelar perkara dijadwalkan berlangsung Kamis (19/11/2026). Penyidik akan melibatkan sejumlah saksi ahli untuk menguji bukti dan membedah hubungan antara dugaan penyadapan ilegal dengan kemungkinan tindak pidana makar.
Bareskrim Geledah Sejumlah Lokasi
Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Susatyo Purnomo Condro, membenarkan rencana gelar perkara tersebut.
Ia menjelaskan, langkah itu dilakukan setelah penyidik menggeledah sejumlah lokasi yang diduga menjadi posko kegiatan terkait perkara tersebut.
Penggeledahan dilanjutkan dengan olah tempat kejadian perkara (TKP) untuk mengumpulkan bukti yang diperlukan dalam penyidikan dugaan makar.
“Setelah penggeledahan beberapa posko dan kami lakukan olah TKP, selanjutnya akan digelar perkara. Hal ini sebagai bagian daripada pengumpulan bukti tindak pidana makar,” ujar Susatyo, Rabu (18/11/2026) malam.
Penyidik juga meminta keterangan saksi ahli untuk menilai konstruksi hukum perkara tersebut. Mereka perlu memastikan apakah penyadapan yang diduga terjadi merupakan tindakan tersendiri atau bagian dari rangkaian perbuatan yang memiliki tujuan makar.
Rekaman Percakapan Ponsel Berhasil Diamankan
Dalam perkembangan penyidikan, Yusril mengungkapkan adanya upaya penghapusan sebagian data dari komputer milik pihak-pihak terkait.
Meski demikian, penyidik berhasil mengamankan sebagian besar rekaman percakapan dari telepon seluler yang disita.
Rekaman tersebut kini menjadi salah satu bahan pemeriksaan untuk mengungkap komunikasi antarpihak, kemungkinan koordinasi, serta tujuan di balik dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo.
“Memang ada upaya menghapus sebagian data dari komputer. Tetapi, sebagian besar rekaman pembicaraan dari ponsel pihak-pihak terkait sudah berhasil disita dan sekarang sedang didalami lebih lanjut,” ungkap Yusril.
Bukti komunikasi tersebut diharapkan dapat membantu penyidik menyusun hubungan antara pihak-pihak yang terlibat.
Dari sana, penyidik akan menelusuri apakah terdapat kesepakatan, perencanaan, atau tindakan tertentu yang memenuhi unsur tindak pidana makar.
Yusril Jelaskan Tahapan Makar dalam KUHP Baru
Yusril menjelaskan bahwa KUHP Nasional mengatur tindak pidana makar dengan memperhatikan rangkaian perbuatan. Penilaian hukum tidak hanya berfokus pada tindakan yang sudah selesai dilaksanakan.
Ada beberapa tahapan yang perlu diperiksa, mulai dari pemufakatan jahat, perbuatan permulaan, hingga pelaksanaan.
Karena itu, penyidik harus mengungkap tujuan sebenarnya dari dugaan operasi penyadapan tersebut.
Yusril menyebut beberapa kemungkinan yang perlu didalami, termasuk dugaan rencana membunuh Presiden, melumpuhkan pelaksanaan tugas kepala negara, atau memisahkan sebagian wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Dalam KUHP yang baru, makar itu tidak hanya dilihat ketika suatu perbuatan sudah selesai dilaksanakan. Ada tahapan pemufakatan jahat, perbuatan permulaan, sampai pada pelaksanaan. Karena itu, kita harus melihat seluruh rangkaian perbuatannya dan apa sesungguhnya tujuan yang hendak dicapai,” jelasnya.
Dengan demikian, penyidik harus membuktikan hubungan antara tindakan penyadapan, komunikasi antarpihak, motif, dan tujuan yang ingin dicapai.
Empat Nama Disebut dalam Perkara Penyadapan
Dalam bahan pemberitaan mengenai perkara ini, empat nama disebut telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo.
Mereka adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.
Namun, status tersangka dalam perkara penyadapan tersebut tidak otomatis menjadikan keempatnya sebagai tersangka tindak pidana makar.
Yusril menegaskan, hasil gelar perkara dapat membuka kemungkinan penambahan pasal makar terhadap tersangka yang sudah ada. Penyidik juga dapat menetapkan tersangka baru apabila menemukan bukti yang mencukupi.
“Hasil gelar perkara itu bisa saja berujung pada penambahan pasal makar terhadap tersangka yang sudah ada, atau mungkin juga menetapkan tersangka baru. Tetapi, semuanya harus didasarkan pada alat bukti yang cukup,” tegasnya.
Artinya, perkembangan status hukum setiap pihak masih bergantung pada hasil penyidikan dan kecukupan alat bukti.
Yusril Minta Aktor Intelektual Diungkap
Yusril juga menanggapi kemungkinan adanya pihak yang menggunakan hasil penyadapan untuk kepentingan menggulingkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Ia tidak menutup kemungkinan tersebut. Namun, Yusril menegaskan bahwa penyidik harus membuktikannya melalui proses hukum.
“Bisa jadi begitu, tapi tergantung pada hasil penyidikan seperti apa,” ujarnya.
Yusril berharap Bareskrim Polri menuntaskan penyidikan hingga mengungkap pihak yang diduga menjadi aktor intelektual di balik perkara tersebut.
Menurutnya, pengusutan tidak boleh berhenti pada pihak-pihak yang diduga terlibat langsung dalam aktivitas penyadapan. Penyidik juga perlu menelusuri siapa yang mengarahkan, mengendalikan, atau memiliki kepentingan terhadap dugaan tindak pidana makar.
“Dan karena itu seperti yang saya katakan tadi, kita berharap bahwa penyidikan ini dituntaskan sehingga sampai kepada aktor intelektual di belakang dari tindak pidana yang disangkakan ini, karena sudah barang tentu ada pihak yang sangat berkepentingan dengan tindak pidana makar ini terjadi,” pungkasnya.
Gelar perkara pada 19 November 2026 menjadi salah satu tahapan penting untuk menentukan arah pengusutan kasus ini. Hasilnya akan membantu penyidik menilai apakah dugaan penyadapan ilegal memiliki keterkaitan dengan tindak pidana makar serta menentukan langkah hukum selanjutnya.



