Hasil Penyadapan Presiden Prabowo Diantar ke Kota “X” Kurir Pengantar Dokumen Sudah Terlacak

Deadline – Alur distribusi dokumen hasil penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto disebut mulai terungkap. Mantan Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto meyakini Badan Intelijen Negara (BIN) dan Bareskrim Polri telah melacak identitas kurir yang mengantarkan dokumen hasil penyadapan dari Jakarta ke sejumlah kota.

Andi juga menduga aparat telah mengantongi identitas pihak yang berada di balik operasi tersebut, termasuk jaringan yang diduga berada di atas mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Menurut Andi, jejak distribusi dokumen fisik menjadi salah satu petunjuk penting untuk mengungkap pihak-pihak yang terlibat dalam operasi penyadapan tersebut.

Hasil Sadapan Dicetak dan Dikirim Menggunakan Kurir

Andi Widjajanto mengungkapkan bahwa para pelaku diduga sengaja menghindari penggunaan aplikasi pesan terenkripsi dan komunikasi digital. Cara tersebut bertujuan meminimalkan jejak elektronik yang dapat ditelusuri aparat.

Sebagai gantinya, data hasil penyadapan diambil secara luring menggunakan perangkat USB. Data tersebut kemudian dicetak menjadi dokumen fisik sebelum dikirim menggunakan kurir.

Dokumen hasil penyadapan itu disebut dikirim dari Jakarta menuju dua kota yang sementara disebut sebagai Kota X dan Kota Y.

Menurut Andi, pola pengiriman dokumen secara manual justru memudahkan aparat menelusuri jalur distribusi dan mengidentifikasi orang-orang yang terlibat.

Iklan

Ia menjelaskan, penggunaan metode tersebut berkaitan dengan sistem Lawful Interception Management System (LIMS). Sistem ini mencatat aktivitas pengguna melalui rekaman log pada server.

Baca Juga  TikToker Ce Crystine Ditangkap, Terungkap Motif Produksi Video Porno

Karena aktivitas di dalam sistem dapat meninggalkan jejak digital, para pelaku diduga memilih memindahkan data melalui perangkat USB dan dokumen cetak.

“Akhirnya hasil sadapnya dicetak, pakai kurir dari Jakarta ke kota X dan Y. Pola ini justru sangat mudah untuk ditelusuri. Saya yakin di pemerintahan, di Bareskrim, di BIN ini sudah terbongkar,” ujar Andi, Selasa (17/11/2026).

Andi Sebut Ada Praktik Deep State di Lingkungan Istana

Andi juga menilai dugaan penyadapan di lingkungan Istana menunjukkan praktik deep state atau negara dalam negara.

Istilah tersebut merujuk pada keberadaan jaringan kekuasaan atau operasi tersembunyi yang bekerja di luar mekanisme resmi pemerintahan.

Ia menegaskan bahwa Kantor Staf Presiden (KSP) tidak memiliki kewenangan maupun perangkat untuk melakukan penyadapan.

Menurut Andi, infrastruktur intelijen yang diduga digunakan dalam kasus tersebut berasal dari perangkat yang dibawa Listyo Sigit dari jabatan sebelumnya di kepolisian.

Andi menduga infrastruktur tersebut kemudian digunakan ketika Listyo Sigit menjalankan tugas sebagai Kepala Staf Presiden.

“Ketika Pak Sigit membawa dan melaksanakan ini sebagai Kepala Staf Presiden, itu deep state-nya bekerja, infrastruktur bawaan dari jabatan sebelumnya,” jelas Andi.

Pernyataan tersebut menjadi bagian dari penilaiannya mengenai bagaimana perangkat dan jaringan dari institusi sebelumnya diduga digunakan dalam operasi di lingkungan Istana.

Penanganan Kasus Disebut Mengalami Deeskalasi

Meski meyakini jaringan pelaku sudah mulai terpetakan, Andi menilai pemerintah dan aparat penegak hukum saat ini sedang menahan laju penanganan kasus.

Baca Juga  Permainan Kotor Program MBG Terbongkar! 400 Rekening Ganda SPPG Berisi Rp414 Miliar Ditemukan

Ia mengaitkan langkah tersebut dengan pernyataan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto yang menyebut Listyo Sigit sebagai end user atau pengguna akhir dalam dugaan operasi penyadapan.

Menurut Andi, keputusan memperlambat penanganan perkara merupakan bentuk deeskalasi atau upaya menurunkan ketegangan.

Ia menilai langkah tersebut tidak serta-merta menunjukkan bahwa aparat gagal mengungkap pihak yang berada di balik operasi penyadapan.

Andi justru menduga pemerintah sedang mempertimbangkan dampak politik dan ekonomi apabila kasus tersebut dibongkar secara terbuka dalam waktu dekat.

“Pemerintah memutuskan deeskalasi dulu karena ada peristiwa politik penting dalam waktu dua minggu ke depan (penggantian wapres Gibran -red),” tegasnya.

Dengan demikian, Andi menghubungkan penundaan pengungkapan kasus dengan agenda politik nasional yang disebut akan berlangsung dalam dua pekan berikutnya.

Kota X dan Y Belum Diungkap, Said Didu Duga Solo dan Bandung

Hingga informasi ini disampaikan, Andi belum mengungkap identitas dua kota yang menjadi tujuan pengiriman dokumen hasil penyadapan.

Ia hanya menyebut kedua lokasi tersebut sebagai Kota X dan Kota Y.

Sementara itu, Muhammad Said Didu menduga kedua kota yang dimaksud adalah Solo dan Bandung.

Namun, dugaan tersebut belum menjadi kepastian mengenai lokasi pengiriman dokumen hasil penyadapan.

Identitas kurir, jalur distribusi dokumen, serta pihak yang diduga berada di balik operasi tersebut masih menjadi bagian penting dari pengungkapan kasus.

Baca Juga  Polri Dalami Dugaan Aktor Lain di Balik Kasus Penyadapan Presiden, Nama Orang Dekat Jokowi Muncul

Pernyataan Andi Widjajanto menunjukkan bahwa penelusuran tidak hanya berfokus pada pengguna akhir hasil penyadapan. Aparat juga perlu mengungkap asal perangkat, pihak yang mengoperasikan sistem, serta jaringan yang diduga mengatur distribusi informasi tersebut.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini