Deadline – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia sepanjang 2026 mencapai 2,88 juta hektare. Luas lahan yang terbakar tersebut setara dengan sekitar 18 kali wilayah London, Inggris. Bencana ini juga memicu kabut asap lintas negara yang berdampak terhadap kualitas udara di Malaysia dan Singapura.
Besarnya kebakaran hutan di Indonesia menjadi perhatian media asing. The Straits Times, media yang berbasis di Singapura, melaporkan bahwa berdasarkan pemantauan Nusantara Atlas, total area yang terbakar di Indonesia mencapai 2,88 juta hektare sepanjang 2026.
Kebakaran berlangsung selama berbulan-bulan dan melanda sejumlah wilayah, termasuk Kalimantan, Sumatra, serta Kepulauan Papua.
Dampaknya tidak hanya dirasakan masyarakat Indonesia. Kabut asap dari kebakaran tersebut menyebar hingga ke negara tetangga dan menyebabkan pencemaran udara yang berdampak terhadap kesehatan ratusan ribu orang.
Prabowo Minta Maaf kepada Malaysia dan Singapura
Presiden Prabowo Subianto secara terbuka menyampaikan permintaan maaf kepada Malaysia dan Singapura atas dampak kabut asap akibat karhutla di Indonesia.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam sesi pleno Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-49 di Manila, Filipina, pada 15 November 2026.
Di hadapan para pemimpin negara ASEAN, Prabowo mengakui kebakaran hutan dan lahan di Indonesia telah menimbulkan penderitaan bagi masyarakat negara tetangga.
Ia menegaskan bahwa pemerintah Indonesia telah mengerahkan berbagai upaya untuk menangani kebakaran tersebut. Namun, Prabowo menyadari kabut asap lintas batas tetap menimbulkan masalah bagi Malaysia dan Singapura.
“Atas nama pemerintah Indonesia dan rakyat Indonesia, kami meminta maaf jika telah menimbulkan penderitaan bagi rakyat Singapura dan Malaysia,” kata Prabowo.
Permintaan maaf tersebut mendapat perhatian ketika Perdana Menteri Singapura, Lawrence Wong, terlihat mengangguk saat Prabowo menyampaikan pernyataannya.
104 Perusahaan Masuk Penyelidikan Karhutla
Selain menyampaikan permintaan maaf, Prabowo juga memaparkan langkah pemerintah dalam menindak perusahaan yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan.
Dikutip dari media Malaysia, The Rakyat Post, pemerintah Indonesia tidak akan memberikan toleransi kepada perusahaan yang terlibat dalam kebakaran tersebut.
Prabowo mengungkapkan pemerintah telah mencabut 17 konsesi lahan milik perusahaan yang berkaitan dengan karhutla.
Sementara itu, sebanyak 26 perusahaan masih menjalani penyelidikan. Sebanyak 11 perusahaan telah didakwa, sedangkan 23 perusahaan lainnya masuk dalam daftar perusahaan yang akan didakwa.
Secara keseluruhan, terdapat 104 perusahaan yang sedang diselidiki oleh kepolisian Indonesia.
Langkah penegakan hukum tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk menangani persoalan kebakaran hutan dan lahan yang terus menimbulkan dampak luas.
71 Ribu Petugas Dikerahkan, 16 Orang Meninggal
Penanganan karhutla sepanjang 2026 membutuhkan pengerahan personel dan sumber daya dalam jumlah besar.
Pemerintah Indonesia telah mengerahkan sekitar 71.000 petugas untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan, termasuk kebakaran di kawasan gambut.
Namun, operasi pemadaman tersebut menghadapi risiko besar. Sebanyak 16 petugas pemadam kebakaran dilaporkan meninggal dunia saat menjalankan tugas. Sejumlah petugas lainnya juga mengalami luka-luka.
Selain korban jiwa, Indonesia kehilangan dua helikopter yang digunakan dalam misi pemadaman kebakaran.
Besarnya jumlah personel yang dikerahkan dan korban dalam operasi tersebut menunjukkan beratnya tantangan penanganan karhutla.
Prabowo Dorong Pencegahan Kebakaran
Melihat besarnya dampak kebakaran, Prabowo menilai penanganan karhutla harus diperbaiki secara lebih sistematis.
Menurutnya, pemerintah tidak bisa hanya mengandalkan pemadaman ketika api sudah meluas. Upaya pencegahan harus menjadi prioritas agar kebakaran tidak berkembang menjadi bencana besar.
Pendekatan tersebut dinilai penting untuk mengurangi risiko kebakaran hutan dan lahan yang dapat berlangsung selama berbulan-bulan.
Dengan luas kebakaran mencapai 2,88 juta hektare, dampaknya telah melampaui persoalan lingkungan di dalam negeri. Kabut asap yang menyebar ke Malaysia dan Singapura juga memperlihatkan bahwa karhutla di Indonesia dapat menjadi persoalan lintas negara.
Karena itu, penguatan pencegahan, pengawasan terhadap perusahaan, serta penegakan hukum menjadi bagian penting dalam upaya pemerintah mengatasi kebakaran hutan dan lahan.



