Deadline – Dukungan terhadap Prabowo Subianto dilaporkan merosot tajam setelah dua tahun pemerintahannya. Media Inggris, The Economist, menyoroti dua persoalan utama yang dinilai menjadi penyebabnya, yakni menurunnya kepercayaan investor dan belum tuntasnya masalah struktural ekonomi Indonesia.
Dalam artikel berjudul Presiden populis Indonesia yang telah kehilangan pesonanya yang diterbitkan pada Jumat (23/10/2026), The Economist menyebut dukungan publik terhadap Prabowo kini berada di angka 45 persen. Angka tersebut jauh lebih rendah dibandingkan tingkat dukungan yang sempat mencapai 81 persen ketika Prabowo genap satu tahun menjabat sebagai presiden.
Menurut analisis media tersebut, penurunan popularitas ini menunjukkan bahwa pendekatan populis dan program-program unggulan pemerintah belum cukup untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat.
1. Kepercayaan Investor Merosot, Pasar Saham Tertekan
Faktor pertama yang disoroti The Economist adalah melemahnya kepercayaan investor terhadap perekonomian Indonesia.
Media tersebut mencatat pasar saham Indonesia mengalami penurunan hingga 40 persen sepanjang 2026. Kondisi itu disebut menjadikan pasar modal Indonesia sebagai salah satu yang berkinerja paling buruk di dunia, bahkan disebut sebagai yang terburuk dalam laporan tersebut.
Tekanan terhadap pasar keuangan juga meningkat setelah penyedia indeks saham global, Morgan Stanley Capital International (MSCI), mengancam menurunkan status pasar modal Indonesia dari emerging market atau pasar berkembang menjadi standalone market atau pasar mandiri.
Ancaman yang diumumkan pada Jumat (16/10/2026) itu menambah tekanan terhadap kepercayaan investor. Perubahan status tersebut berpotensi memengaruhi persepsi investor global terhadap pasar modal Indonesia.
Selain itu, The Economist menyoroti pelemahan nilai tukar rupiah dan kebijakan pemerintah yang dinilai tidak konsisten serta kerap berubah.
Kondisi tersebut dinilai membuat pelaku usaha dan investor kesulitan memperkirakan arah kebijakan ekonomi Indonesia dalam jangka panjang.
Investasi Asing Dinilai Belum Maksimal
The Economist juga menyoroti realisasi investasi asing langsung atau foreign direct investment (FDI) yang dinilai belum memenuhi harapan.
Pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, investasi asing sempat meningkat seiring kerja sama dengan perusahaan pertambangan asal China. Namun, menurut analisis media tersebut, peningkatan investasi yang diharapkan berlanjut pada masa pemerintahan Prabowo belum menunjukkan hasil yang memuaskan.
Indonesia dinilai belum mampu memanfaatkan peluang pertumbuhan investasi secara optimal, terutama ketika negara-negara seperti Vietnam dan Malaysia memperoleh dorongan dari perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) serta kuatnya perdagangan global.
The Economist menilai kebijakan yang sulit diprediksi menjadi salah satu hambatan bagi investor untuk menanamkan modal di Indonesia.
Jika ketidakpastian tersebut berlanjut, Indonesia berisiko kehilangan peluang untuk menarik investasi yang dapat menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
2. Masalah Ekonomi Rakyat Belum Terselesaikan
Faktor kedua adalah persoalan mendasar perekonomian Indonesia yang dinilai belum berhasil diatasi oleh pemerintahan Prabowo.
The Economist menyoroti kondisi pasar tenaga kerja yang masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah menyusutnya pendapatan kelompok masyarakat kelas menengah, sementara angka pengangguran di kalangan lulusan perguruan tinggi masih menjadi persoalan.
Situasi tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi belum tentu langsung dirasakan secara merata oleh masyarakat.
Bagi kelompok kelas menengah, tekanan pendapatan dapat mengurangi kemampuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sementara itu, tingginya pengangguran lulusan perguruan tinggi memperlihatkan adanya tantangan dalam penyerapan tenaga kerja terdidik.
Persoalan tersebut menjadi penting karena kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah tidak hanya ditentukan oleh angka pertumbuhan ekonomi, tetapi juga oleh ketersediaan pekerjaan, pendapatan, dan kemampuan memenuhi kebutuhan hidup.
Target Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen Dipertanyakan
The Economist juga menilai target Prabowo untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga 8 persen sebagai ambisi yang sulit diwujudkan.
Target tersebut membutuhkan dukungan investasi, produktivitas, penciptaan lapangan kerja, dan kebijakan ekonomi yang konsisten.
Apabila masalah struktural ekonomi tidak segera diatasi, target pertumbuhan tinggi berisiko sulit tercapai. Dampaknya, harapan masyarakat terhadap peningkatan kesejahteraan juga dapat melemah.
Bagi pemerintah, tantangan utamanya bukan hanya menjaga pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan, melainkan memastikan hasil pembangunan dapat dirasakan oleh masyarakat luas.
MBG dan Koperasi Merah Putih Ikut Disorot
Selain persoalan investasi dan pasar tenaga kerja, The Economist mengkritik dua program unggulan pemerintahan Prabowo, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Media tersebut menilai kedua program itu membutuhkan anggaran besar, sementara manfaatnya perlu dilihat dari hasil nyata yang dirasakan masyarakat.
Program MBG disebut membutuhkan anggaran sekitar 13 miliar dolar AS per tahun. Sementara itu, pemerintah juga menjalankan rencana pembentukan 80.000 koperasi desa yang dikelola negara.
The Economist mempertanyakan efisiensi pengeluaran untuk program-program tersebut dan menilai sebagian inisiatif pemerintah berpotensi membebani anggaran tanpa memberikan hasil yang sebanding.
Kritik ini berkaitan dengan persoalan prioritas belanja negara. Program pemerintah berskala besar membutuhkan perencanaan, pengawasan, dan evaluasi agar dana publik benar-benar menghasilkan manfaat yang optimal.
Meski demikian, penilaian The Economist tersebut merupakan pandangan media itu terhadap kebijakan pemerintah, bukan bukti bahwa seluruh program tersebut tidak memberikan manfaat.
Perdebatan mengenai MBG dan KDKMP pada akhirnya berkaitan dengan kemampuan pemerintah membuktikan hasil program, menjaga efisiensi anggaran, serta memastikan pelaksanaannya tepat sasaran.
Dukungan Politik Prabowo Berpotensi Tergerus
The Economist memperingatkan bahwa persoalan ekonomi yang tidak kunjung terselesaikan dapat memengaruhi hubungan Prabowo dengan elite politik.
Menurut laporan tersebut, sejumlah petinggi partai yang tergabung dalam koalisi pemerintah mulai mempertimbangkan langkah untuk menentang kebijakan presiden.
Jika tekanan ekonomi terus berlanjut, dukungan politik yang selama ini menopang pemerintahan berpotensi menghadapi tantangan baru.
Dinamika politik juga terlihat dari munculnya upaya pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait persyaratan pendidikan yang bersangkutan ketika menjadi calon wakil presiden pada Pilpres 2024.
The Economist turut menyebut dua mantan presiden Indonesia yang masih hidup, Susilo Bambang Yudhoyono dan Megawati Soekarnoputri, dikabarkan melakukan manuver politik.
Media tersebut memperingatkan bahwa stabilitas politik yang terlihat selama dua tahun pertama pemerintahan Prabowo belum tentu bertahan dalam jangka panjang.
Namun, dinamika dan manuver politik tersebut tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa koalisi pemerintah telah pecah atau bahwa pemakzulan akan berhasil. Perkembangan selanjutnya bergantung pada langkah para aktor politik serta proses konstitusional yang berlaku.
Dukungan TNI dan Polri Juga Menjadi Perhatian
Di tengah tekanan ekonomi dan politik, The Economist menilai Prabowo masih memiliki dukungan dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
Meski demikian, kedekatan presiden dengan kedua institusi tersebut turut memunculkan kekhawatiran mengenai kemungkinan penggunaan kekuatan aparat untuk meredam kritik terhadap pemerintah.
Media itu menyebut adanya dugaan bahwa polisi dan tentara memberikan suap kepada aktivis agar mereka tidak menggelar demonstrasi menjelang peringatan dua tahun pemerintahan Prabowo.
Dugaan tersebut merupakan klaim yang perlu dibedakan dari fakta yang telah terverifikasi. Tanpa bukti dan konfirmasi independen, tuduhan mengenai pemberian suap tidak dapat dinyatakan sebagai fakta yang sudah terbukti.
Isu ini tetap menjadi perhatian karena kebebasan menyampaikan pendapat dan hak untuk melakukan demonstrasi merupakan bagian penting dalam kehidupan demokrasi.
Penanganan kritik publik secara terbuka dan sesuai hukum juga dapat memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
The Economist: Pendekatan Populis Prabowo Mulai Kehilangan Daya Tarik
Pada bagian akhir artikelnya, The Economist menyimpulkan bahwa salah satu hambatan bagi kemajuan Indonesia justru berasal dari kepemimpinan Prabowo sendiri.
Media tersebut menilai pendekatan populis yang sebelumnya membantu Prabowo memperoleh dukungan masyarakat kini mulai kehilangan efektivitas.
Program yang populer pada awal pemerintahan belum tentu mampu mempertahankan dukungan apabila masyarakat tidak merasakan hasil yang sesuai dengan harapan.
The Economist juga menilai bahwa perbaikan kebijakan, meskipun kecil, berpotensi memulihkan kepercayaan investor. Stabilitas pasar saham dan nilai tukar rupiah juga dinilai dapat membantu mengurangi tekanan politik.
Namun, pemulihan kepercayaan membutuhkan lebih dari sekadar perubahan kebijakan jangka pendek. Pemerintah perlu memberikan kepastian kepada investor, memperbaiki kondisi pasar tenaga kerja, serta memastikan program prioritas menghasilkan manfaat yang sebanding dengan biaya yang dikeluarkan.
Tantangan Prabowo Memulihkan Kepercayaan Publik
Penurunan dukungan dari 81 persen menjadi 45 persen sebagaimana dikutip The Economist menjadi gambaran serius mengenai tantangan yang dihadapi pemerintahan Prabowo setelah dua tahun berkuasa.
Dua persoalan utama yang disoroti adalah menurunnya kepercayaan investor dan belum terselesaikannya masalah struktural ekonomi. Kritik terhadap program MBG dan KDKMP serta meningkatnya dinamika politik turut memperbesar tantangan tersebut.
Meski demikian, penilaian The Economist perlu dipahami sebagai analisis media terhadap situasi politik dan ekonomi Indonesia. Angka dukungan publik yang disebutkan juga perlu dilihat berdasarkan sumber survei, waktu pelaksanaan, dan metode pengukurannya agar dapat dibandingkan secara tepat.
Ke depan, kemampuan pemerintah menjaga konsistensi kebijakan, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mengelola anggaran secara efektif akan menjadi faktor penting dalam mempertahankan kepercayaan publik.
Bagi Prabowo, tantangan terbesarnya bukan sekadar mempertahankan popularitas, melainkan membuktikan bahwa kebijakan pemerintah mampu memberikan hasil nyata bagi masyarakat Indonesia.
