Deadline – MBG Bojonegoro kembali menjadi sorotan publik setelah video menu program Makan Bergizi Gratis (MBG) viral di media sosial dan berujung laporan polisi. Kasus ini memicu perdebatan luas mengenai batas kritik publik terhadap program pemerintah yang menggunakan dana negara.
MBG Bojonegoro viral bermula dari unggahan akun TikTok @dyputri_ yang menampilkan menu makanan kering yang diterima siswa. Dalam video tersebut terlihat paket berisi jeruk, singkong goreng, dan tahu bakso. Unggahan bernada sarkas itu cepat menyebar dan memicu berbagai komentar dari warganet.
Konten tersebut ternyata memicu reaksi dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Aulia 2 Desa Sumberagung, Kecamatan Ngraho, Kabupaten Bojonegoro, selaku pihak yang mendistribusikan menu MBG. Lembaga tersebut kemudian melaporkan pemilik akun ke kepolisian atas dugaan pencemaran nama baik.
Humas SPPG Aulia 2 sekaligus pelapor, Haryono, menyatakan pihaknya merasa dirugikan karena video diunggah berulang kali dan membentuk opini publik negatif terhadap lembaga.
“Postingan tersebut diunggah berulang kali, sehingga memicu opini publik yang menyudutkan lembaga kami,” ujar Haryono.
Ia menjelaskan dampak unggahan tersebut cukup serius. Dapur SPPG Aulia 2 bahkan menerima teguran dari pihak atasan akibat viralnya video tersebut di media sosial.
Menurut Haryono, selama ini tidak pernah ada laporan kesehatan dari penerima manfaat program MBG. Ia menegaskan seluruh menu yang didistribusikan aman dikonsumsi.
“Tidak ada satu pun penerima manfaat yang mengeluhkan kondisi kesehatan atau mengalami keracunan,” tegasnya.
Langkah hukum ini diperkuat oleh kuasa hukum pelapor, Sunaryo Abuma’in. Ia menyebut laporan dibuat sebagai upaya melindungi reputasi lembaga yang dinilai mengalami kerugian materiel maupun immateriel.
“Kami melaporkan dugaan pencemaran nama baik karena klien kami merasa dirugikan. Unggahan itu menimbulkan persepsi negatif di masyarakat,” kata Sunaryo.
Laporan ke Polres Bojonegoro disebut telah dilengkapi bukti tangkapan layar serta dokumentasi unggahan akun TikTok yang dipersoalkan.
DPRD Bojonegoro Soroti Pelaporan
MBG Bojonegoro tidak hanya menjadi isu hukum, tetapi juga perhatian politik daerah. Anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro dari Fraksi PDI Perjuangan, Natasha Devianti, menilai pelaporan terhadap kreator media sosial tersebut terkesan berlebihan.
Politisi yang akrab disapa Sasa itu mengatakan lembaga pengelola program publik seharusnya terbuka terhadap kritik masyarakat, terlebih dana program berasal dari pajak rakyat.
Setelah menonton video yang dipersoalkan, ia mengaku tidak menemukan unsur pelecehan terhadap lembaga.
“Pengelola harus menyadari bahwa dana yang dikelola bersumber dari uang rakyat melalui pajak. Kritik seharusnya menjadi bahan evaluasi dan perbaikan,” ujarnya pada 26 Februari 2026.
Sasa juga mengingatkan bahwa langkah hukum berpotensi dianggap sebagai pembungkaman kritik di era keterbukaan informasi. Menurutnya, media sosial merupakan ruang partisipasi publik dalam mengawasi layanan pemerintah.
Ia menilai respons yang lebih tepat adalah dialog dan klarifikasi kepada masyarakat, bukan langsung menempuh jalur hukum.
Sebagai anggota Komisi C DPRD Bojonegoro, Sasa menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik. Dana program MBG, katanya, merupakan uang negara yang wajib dipertanggungjawabkan secara terbuka.
“Kami mengajak semua pihak membuka ruang komunikasi dan menjadikan peristiwa ini sebagai evaluasi bersama. Pemerintah dan lembaga pelayanan harus hadir sebagai pengayom, bukan berhadap-hadapan dengan masyarakat,” tutupnya.
Kasus MBG Bojonegoro viral kini menjadi perhatian publik karena menyentuh dua isu besar sekaligus: kualitas program makan bergizi dan kebebasan masyarakat menyampaikan kritik di ruang digital. Perkembangan proses hukum selanjutnya masih menunggu langkah kepolisian.
