Deadline – Mitra SPPG kembali menjadi sorotan. Kali ini bukan soal capaian, tetapi soal cara kerja yang dinilai menyimpang dari tanggung jawab.
Di Pacitan, Sabtu 7 Februari, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang, melontarkan kritik keras. Nada suaranya tegas. Pesannya jelas.
“Di rumah cuma nyuruh orang ngecek dapur, lalu kongko-kongko dapat Rp 6 juta sehari. Itu keterlaluan,” ujarnya.
Pernyataan itu langsung menohok praktik sebagian Mitra SPPG yang dinilai hanya menikmati insentif tanpa keterlibatan nyata di dapur Satuan Pelaksana Pelayanan Gizi (SPPG).
Mitra SPPG Wajib Turun Tangan
Nanik menegaskan, Mitra SPPG tidak boleh sekadar nama di atas kertas. Mereka wajib memantau langsung tata kelola dapur setiap hari.
Mitra juga harus menyiapkan koki cadangan. Tugasnya mengawasi alur memasak jika terjadi kesalahan. Biaya itu harus ditanggung mitra.
Insentif Rp 6 juta per hari bukan uang bersih. Dana itu mencakup sewa dan pengadaan peralatan dapur. Semua peralatan wajib baru dan berkualitas.
Dapur Harus Sesuai Juknis BGN
BGN mewajibkan dapur dibangun sesuai Petunjuk Teknis BGN. Kepatuhan ini menentukan keluarnya Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dari Dinas Kesehatan.
Jika dapur tidak sesuai juknis, Dinkes akan meminta perbaikan. Sertifikat tidak akan keluar sebelum standar dipenuhi.
Relawan Wajib Sehat dan Terlindungi
Mitra SPPG juga wajib merekrut relawan dengan tes kesehatan awal. Pemeriksaan ulang dilakukan empat bulan sekali.
Karyawan dapur harus terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Ini menjadi kewajiban, bukan pilihan.
BGN juga menegaskan sikap inklusif. Relawan difabel yang sehat tidak boleh ditolak untuk bekerja di dapur MBG.
Intervensi Menu Jadi Pelanggaran Berat
Masalah lain muncul saat Mitra SPPG ikut campur urusan menu. Nanik menyebut praktik ini sebagai intervensi serius.
Menu Makan Bergizi Gratis (MBG) disusun oleh ahli gizi. Mitra tidak berhak mengatur atau mengganti.
“Yang pinter itu ahli gizi. Bukan sampeyan,” kata Nanik dengan nada geram.
Kasus intervensi menu ini bahkan sempat viral dan menjadi perhatian publik.
Ancaman Suspend dan Audit
Nanik yang juga Ketua Harian Tim Koordinasi 17 Kementerian dan Lembaga Program MBG menyatakan sikap tegas.
SPPG bisa ditutup sementara jika mitra tidak jujur menggunakan anggaran Rp 10 ribu per porsi. Audit akan dilakukan tanpa kompromi.
Tim investigasi BGN menemukan praktik permainan anggaran bahan baku. Ada mitra yang bekerja sama dengan oknum kepala SPPG. Bahan baku kualitas rendah tetap dibeli demi keuntungan.
Jika terbukti ada intervensi menu dan penurunan kualitas bahan, SPPG langsung disuspend satu minggu.
Pesannya jelas. Mitra SPPG tidak boleh hanya menikmati uang. Program gizi menyangkut kesehatan dan masa depan penerima manfaat.
