Deadline – Armada besar Amerika Serikat ke Teluk menjadi sorotan setelah Presiden AS Donald Trump menegaskan pengerahan kekuatan laut skala penuh di tengah memanasnya hubungan dengan Iran. Washington menyebut langkah ini sebagai antisipasi, sambil berharap tidak perlu ada aksi militer terbuka.
Trump menyampaikan pernyataan itu kepada wartawan di atas Air Force One, usai menghadiri Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss. Ia mengatakan sejumlah kapal perang AS sudah bergerak menuju kawasan Teluk untuk berjaga-jaga dan memantau aktivitas Iran secara ketat.
Menurut laporan media internasional, kapal induk USS Abraham Lincoln bersama beberapa kapal perusak berpeluru kendali dijadwalkan tiba di Timur Tengah dalam beberapa hari ke depan. Pengerahan ini menambah opsi militer Washington di kawasan yang sudah lama rawan konflik.
USS Abraham Lincoln adalah kapal induk kelas Nimitz bertenaga nuklir yang bermarkas di San Diego. Kapal ini memiliki panjang sekitar 332 meter dan bobot benam lebih dari 100.000 ton saat muatan penuh. Pada awal 2026, kapal ini masih aktif menjalankan patroli strategis, termasuk di Laut China Selatan dan Selat Malaka.
Di atas dek penerbangannya, USS Abraham Lincoln mampu membawa hingga 90 pesawat dan helikopter. Sayap udaranya mencakup jet tempur F/A-18E/F Super Hornet, jet siluman F-35C Lightning II, pesawat peringatan dini E-2 Hawkeye, serta pesawat perang elektronik EA-18G Growler. Kapal ini juga dilengkapi helikopter Seahawk untuk misi anti-kapal selam dan penyelamatan.
Kemampuan operasional kapal induk ini ditopang dua reaktor nuklir yang memungkinkan beroperasi hingga 20 tahun tanpa pengisian bahan bakar. Dengan empat katapel uap, pesawat tempur dapat diluncurkan hampir setiap menit, menjadikannya pangkalan udara terapung dengan daya gempur tinggi.
Selain armada laut, Washington juga mempertimbangkan penempatan sistem pertahanan udara tambahan. Tujuannya untuk melindungi pangkalan militer AS dari potensi serangan Iran. Langkah ini muncul setelah Amerika Serikat menyerang sejumlah situs nuklir Iran pada Juni lalu.
Trump kembali mengeluarkan peringatan keras terkait program nuklir Iran. Ia menyatakan Amerika Serikat akan kembali menyerang jika Teheran melanjutkan upaya pengayaan uranium untuk tujuan militer.
Iran kini berada di bawah tekanan Badan Energi Atom Internasional atau IAEA. Berdasarkan tolok ukur IAEA, Iran memiliki sekitar 440,9 kilogram uranium dengan tingkat pengayaan 60 persen. Jika diperkaya lebih lanjut, jumlah itu cukup untuk sekitar 10 bom nuklir. Namun, stok tersebut belum diverifikasi selama setidaknya tujuh bulan terakhir.
Ketegangan semakin meningkat di dalam negeri Iran sejak akhir Desember. Gelombang protes massal akibat tekanan ekonomi meluas ke berbagai wilayah dan mengguncang pemerintahan ulama di bawah Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei.
Kelompok HAM menyebut aparat keamanan Iran melakukan penindakan keras. Human Rights Activists News Agency mengklaim telah memverifikasi sedikitnya 4.519 kematian, mayoritas demonstran. Pemerintah Iran menyatakan korban tewas lebih dari 5.000 orang, termasuk sekitar 500 aparat keamanan.
Trump mengklaim tekanan Amerika Serikat turut menahan eskalasi kekerasan. Ia menyebut Iran membatalkan hampir 840 eksekusi gantung setelah ancaman dari Washington, meski klaim ini belum diverifikasi secara independen.
Dari Teheran, Garda Revolusi Iran merespons keras. Panglimanya, Jenderal Mohammad Pakpour, menyatakan pasukannya siap menjalankan perintah Pemimpin Tertinggi. Peringatan serupa disampaikan Jenderal Ali Abdollahi Aliabadi yang menyebut seluruh kepentingan AS sebagai target sah jika terjadi serangan.
Presiden Iran Masoud Pezeshkian menuding Amerika Serikat dan Israel berada di balik gelombang protes sebagai bentuk balas dendam atas perang 12 hari pada Juni lalu. Ia mengakui demonstrasi sebagai hak warga, namun menegaskan negara akan bertindak terhadap kekerasan.
Meski retorika keras terus muncul, peluang konflik terbuka dinilai masih tertahan. Kedua pihak menyebut jalur diplomasi tetap terbuka. Namun, pengerahan armada besar AS ke Teluk menegaskan Washington menyiapkan skenario terburuk jika situasi kembali lepas kendali.
