Deadline – Nama Briptu BTS menjadi sorotan setelah diduga merekam dua polisi wanita saat berada di kamar mandi asrama Sekolah Polisi Negara (SPN) Polda Jawa Tengah. Kasus ini ramai di media sosial dan memicu perhatian publik terhadap penegakan disiplin internal kepolisian.
Pelecehan seksual yang dilakukan Briptu BTS ini disebut terjadi pada September 2025. Saat itu, yang bersangkutan sedang bertugas di lingkungan SPN Polda Jawa Tengah. Dugaan tindakan tersebut langsung dilaporkan oleh Brigadir SP ke Unit Provos SPN.
Laporan itu ditindaklanjuti dengan klarifikasi awal. Setelah proses pendalaman, kasus dilimpahkan ke Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) Polda Jawa Tengah pada Oktober 2025. Langkah ini diambil untuk memastikan penanganan berjalan sesuai prosedur internal.
Kabid Humas Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Artanto, menyatakan setiap laporan akan diproses secara profesional dan objektif. Ia menegaskan proses saat ini masih berjalan dan fokus pada pendalaman untuk persiapan sidang kode etik.
“Setiap laporan, baik dari masyarakat maupun internal anggota, akan kami proses secara profesional dan objektif,” kata Artanto.
Kasus Briptu BTS juga dikaitkan dengan dugaan pelecehan terhadap polwan senior. Terduga pelaku disebut merekam korban saat berada di kamar mandi asrama. Informasi ini memperkuat perhatian publik karena menyangkut ruang privat dan etika profesi.
Meski sudah dilaporkan dan dalam proses penyidikan, Briptu BTS masih menjalankan tugas harian. Namun, aktivitasnya berada dalam pengawasan Propam Polda Jawa Tengah.
“Masih melaksanakan kegiatan harian dalam pantauan Propam,” ujar Artanto.
Pihak kepolisian belum mengungkap motif dugaan tindakan tersebut. Motif akan dibuka dalam proses pemeriksaan lanjutan dan sidang kode etik.
Saat ini, berkas perkara tengah disiapkan. Proses sidang etik disebut akan segera digelar dalam waktu dekat.
Polda Jawa Tengah menegaskan setiap pelanggaran yang mencederai etika, disiplin, dan profesionalitas anggota akan ditindak tegas. Sanksi akan diberikan sesuai ketentuan yang berlaku jika terbukti bersalah.
Penegasan ini menjadi bagian dari upaya menjaga integritas institusi di tengah sorotan publik terhadap kasus internal.
