Deadline – Australia mengambil langkah tegas untuk melindungi media berita lokal. Pemerintah pada Selasa (28/4/2026) mengungkap rancangan undang-undang yang menargetkan raksasa teknologi seperti Meta, Google, dan TikTok.
Australia ingin perusahaan digital membayar konten berita yang beredar di platform mereka. Jika tidak ada kesepakatan sukarela dengan penerbit media berita lokal, pemerintah akan mengenakan pajak sebesar 2,25 persen dari pendapatan mereka di Australia.
Perdana Menteri Anthony Albanese menegaskan aturan ini tidak bisa dihindari. Ia menyebut platform digital besar harus menjalankan kewajiban dalam sistem tawar-menawar media berita. Tiga perusahaan tersebut dipilih karena memiliki pendapatan besar dan basis pengguna yang luas di Australia.
Media Berita Lokal Tertekan, Platform Digital Untung Besar
Industri media tradisional saat ini menghadapi tekanan berat. Banyak pembaca beralih ke media sosial untuk mengakses berita. Dampaknya, pendapatan iklan bergeser dari ruang redaksi ke platform digital.
Data dari University of Canberra menunjukkan lebih dari 50 persen warga Australia mengandalkan media sosial sebagai sumber berita. Angka ini menjelaskan mengapa pemerintah menilai platform digital ikut menikmati keuntungan dari distribusi konten jurnalistik.
Menteri Komunikasi Anika Wells menyatakan konten berita memberi nilai ekonomi. Ia menilai sudah saatnya platform digital berkontribusi terhadap produksi berita yang mereka manfaatkan untuk menarik pengguna dan iklan.
Ancaman Penghapusan Berita Diantisipasi
Rancangan undang-undang ini juga dirancang untuk mencegah langkah sepihak dari perusahaan teknologi. Sebelumnya, Meta pernah menghapus fitur berita di Australia saat menghadapi regulasi serupa. Google juga sempat mengancam akan membatasi layanan pencariannya.
Pemerintah ingin mendorong dialog langsung antara platform dan penerbit. Tujuannya jelas, tercipta kesepakatan bisnis tanpa merugikan akses publik terhadap informasi.
Tahap Berikutnya: Uji Publik dan Parlemen
Rancangan aturan ini kini masuk tahap konsultasi publik hingga Mei 2026. Setelah itu, pemerintah akan mengajukannya ke parlemen pada akhir tahun.
Langkah ini menjadi sinyal kuat bahwa Australia serius mengatur dominasi platform digital. Fokus utamanya menjaga keberlanjutan jurnalisme lokal di tengah perubahan pola konsumsi berita.
