Deadline – Anggaran Rp25 miliar di Kalimantan Timur memicu polemik tajam. Rencana renovasi rumah jabatan gubernur beserta pengadaan fasilitas seperti kursi pijat menjadi sorotan publik. Kebijakan ini dinilai tidak sejalan dengan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.
Anggaran Rp25 miliar di Kaltim juga menuai kritik karena muncul saat pemerintah pusat mendorong efisiensi belanja daerah. Publik mempertanyakan urgensi penggunaan dana besar untuk fasilitas yang tidak bersifat mendesak.
Kemendagri Turun Tangan, Tekankan Efisiensi
Sorotan tidak hanya datang dari masyarakat. Kementerian Dalam Negeri ikut memantau langsung penggunaan APBD tersebut.
Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, menegaskan pemerintah pusat memberi pendampingan khusus. Tim dari inspektorat dan otonomi daerah diterjunkan untuk memastikan pengelolaan anggaran tetap sesuai aturan.
Ia menyebut Kaltim memiliki banyak catatan. Setiap perkembangan langsung dievaluasi. Pemerintah pusat terus mengingatkan agar prinsip efisiensi menjadi dasar utama dalam penyusunan APBD.
Bima juga menekankan pentingnya kehati-hatian dalam menggunakan APBD. Setiap pengeluaran harus diprioritaskan untuk kepentingan publik, bukan kebutuhan tambahan yang bisa ditunda.
Fasilitas Nonprioritas Picu Pertanyaan
Perhatian publik tertuju pada rincian anggaran. Sejumlah fasilitas seperti kursi pijat dan akuarium air laut dinilai tidak mendesak.
Kehadiran item tersebut memicu pertanyaan soal prioritas. Banyak pihak menilai anggaran seharusnya fokus pada kebutuhan dasar masyarakat.
Menanggapi hal ini, Bima menyarankan langkah tegas. Ia meminta pengadaan yang tidak prioritas segera dibatalkan. Ia juga mendorong evaluasi ulang terhadap nilai total anggaran Rp25 miliar.
Menurutnya, seluruh rencana belanja masih bisa disesuaikan. Prinsip efisiensi harus menjadi acuan utama dalam setiap keputusan.
Gubernur Minta Maaf, Akui Kegaduhan
Di tengah tekanan publik, Gubernur Kalimantan Timur, Rudi Ma’sud, menyampaikan permintaan maaf terbuka.
Ia mengakui polemik ini menimbulkan kegaduhan. Pernyataan itu disampaikan melalui media sosial pribadinya pada 26 April 2026.
Rudi menyebut situasi ini menjadi bahan evaluasi, terutama dalam komunikasi kebijakan kepada masyarakat. Ia menegaskan tetap bertanggung jawab atas seluruh kebijakan yang berjalan, meski rencana renovasi disebut sudah ada sebelum masa jabatannya.
Publik Tunggu Keputusan Akhir
Kasus ini menunjukkan satu hal jelas. Kebijakan anggaran bisa memicu reaksi cepat jika tidak sesuai kebutuhan masyarakat.
Pemerintah daerah kini berada dalam sorotan. Transparansi dan sensitivitas menjadi tuntutan utama.
Publik menunggu langkah konkret. Revisi anggaran atau tetap berjalan akan menjadi penentu arah kepercayaan masyarakat ke depan.
