Deadline – Pajak kendaraan jadi fokus utama Pemerintah Provinsi Banten pekan depan. Sebanyak 969 petugas disiapkan untuk mendatangi langsung rumah warga yang tercatat menunggak pajak kendaraan.
Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Petugas tidak akan melakukan penagihan. Mereka hanya memberi edukasi tentang pentingnya membayar pajak.
Kepala Badan Pendapatan Daerah Banten, Raden Berly Rizki Natakusumah, menegaskan pendekatan yang dipakai bersifat humanis. Petugas tidak bertindak sebagai penagih utang dan tidak memiliki kewenangan melakukan penagihan langsung.
Pajak kendaraan menjadi sumber penting bagi pembangunan daerah. Karena itu, edukasi diprioritaskan agar masyarakat memahami manfaat pajak bagi infrastruktur dan layanan publik.
Sebanyak 969 petugas akan bergerak serentak bersama pemerintah kabupaten dan kota. Mereka akan mendatangi rumah wajib pajak satu per satu.
Kegiatan ini dilakukan setelah jam kerja. Petugas mulai turun ke lapangan sekitar pukul 16.00 WIB, setelah layanan kantor selesai.
Untuk memastikan alamat tepat, petugas akan dibantu oleh RT dan RW setempat. Peran aparat lingkungan ini penting untuk menunjuk lokasi rumah wajib pajak yang menunggak.
Setiap petugas ditargetkan mampu membujuk minimal 10 wajib pajak setiap bulan. Target ini menjadi indikator kinerja yang akan dievaluasi secara berkala.
Evaluasi dilakukan setiap tiga bulan. Insentif pegawai akan disesuaikan dengan pencapaian di lapangan. Jika target tidak tercapai, insentif akan dikurangi.
Program ini diharapkan mampu mendorong perubahan perilaku masyarakat. Pemerintah ingin warga sadar dan membayar pajak tanpa tekanan.
Pajak kendaraan kini tidak lagi hanya soal kewajiban, tetapi juga soal pemahaman. Pendekatan langsung ke rumah warga menjadi strategi baru untuk membangun kesadaran dari tingkat paling dekat.
