Deadline – Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS kembali mencetak rekor terlemah. Pada Jumat 15 Mei 2026, kurs dolar menyentuh Rp17.600. Kondisi ini mulai memukul harga kebutuhan pokok, biaya produksi industri, hingga daya beli masyarakat.
Pelemahan rupiah menjadi ancaman serius karena ekonomi Indonesia masih sangat bergantung pada impor. Sekitar 70% bahan baku industri berasal dari luar negeri. Mulai dari industri kimia, tekstil, elektronik, minyak dan gas, obat-obatan, hingga kendaraan pribadi masih memakai bahan impor dengan transaksi dolar AS.
Dampaknya langsung terasa di rumah tangga. Barang sehari-hari yang ada di dapur, kamar, lemari hingga kendaraan berpotensi mengalami kenaikan harga karena biaya produksi ikut melonjak.
Peneliti Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Teuku Riefky, mengatakan pelemahan rupiah membuat biaya produksi produsen domestik semakin mahal.
Produsen kini berada di persimpangan sulit. Mereka harus memilih menaikkan harga barang atau memangkas keuntungan. Di lapangan, banyak pelaku usaha mulai mengurangi ukuran produk agar harga jual tetap bertahan.
Akibatnya, biaya hidup masyarakat diperkirakan akan semakin berat dalam beberapa bulan ke depan.
Harga Tempe dan Tahu Mulai Tercekik
Dampak pelemahan rupiah paling cepat terlihat pada komoditas kedelai impor. Indonesia masih mengimpor lebih dari 90% kebutuhan kedelai nasional.
Joko Wiyatno, perajin tahu di Semarang, Jawa Tengah, mengaku harga kedelai naik tajam dalam tiga bulan terakhir. Dari sekitar Rp7.000 per kilogram menjadi Rp10.500 per kilogram untuk kualitas termurah.
Di saat harga bahan baku naik, pembeli justru makin sepi.
Joko memilih mengecilkan ukuran tahu daripada menaikkan harga. Menurutnya, daya beli masyarakat sedang turun tajam. Jika harga dinaikkan, pelanggan bisa semakin berkurang.
Beban produksi juga datang dari bahan lain. Harga plastik disebut naik hingga 100%, sedangkan minyak goreng meningkat sekitar 25%.
Kondisi serupa dialami Sururi di Makassar, Sulawesi Selatan. Perajin tempe yang sudah berusaha lebih dari 30 tahun itu kini membeli kedelai di kisaran Rp11.000 per kilogram.
Untuk bertahan, Sururi juga memperkecil ukuran tempe. Harga tetap dipatok Rp5.000 per potong agar konsumen tidak berpindah ke penjual lain.
Dugaan Permainan Harga Kedelai
Kajian NEXT Indonesia Center menemukan persoalan lain dalam impor kedelai. Akses impor disebut hanya dikuasai segelintir pelaku usaha besar yang memiliki jaringan global.
Situasi ini membuat harga kedelai domestik tidak sepenuhnya mengikuti harga internasional. Saat harga dunia turun, harga dalam negeri tetap tinggi.
Data NEXT menunjukkan harga kedelai impor domestik sepanjang Februari 2024 hingga Februari 2026 berada di kisaran Rp13.300 sampai Rp15.100 per kilogram. Padahal harga internasional hanya sekitar Rp6.000 sampai Rp8.100 per kilogram.
Kepala peneliti NEXT Indonesia Center, Ade Holis, menilai selisih harga tersebut sulit dijelaskan hanya dari biaya logistik dan distribusi.
Dosen Sosial Ekonomi Pertanian Universitas Gadjah Mada, Hani Perwitasari, mengatakan fenomena harga pangan yang lambat turun juga terjadi pada banyak komoditas impor lainnya.
Menurutnya, rantai distribusi yang panjang membuat harga mudah naik tetapi lambat turun.
Perang Timur Tengah Ikut Mengguncang Rupiah
Pelemahan rupiah dipicu dua faktor besar, yakni faktor global dan faktor domestik.
Faktor eksternal datang dari perang AS-Israel dengan Iran yang mulai memanas sejak akhir Februari 2026. Konflik tersebut mengganggu distribusi minyak dan gas dunia sehingga harga energi melonjak.
Kondisi geopolitik itu membuat investor menarik modal dari negara berkembang, termasuk Indonesia, lalu memindahkan dana ke aset yang dianggap lebih aman.
Arus modal keluar membuat tekanan terhadap rupiah semakin besar.
Di dalam negeri, kondisi fiskal Indonesia juga menjadi perhatian pasar. Lembaga pemeringkat global Moody’s dan Fitch memberikan prospek negatif terhadap kondisi fiskal Indonesia karena ketidakpastian kebijakan dan tingginya belanja negara.
Situasi ini membuat investor mulai meragukan kemampuan APBN dalam menjaga stabilitas pembayaran utang dan belanja negara.
BI Turun Tangan, Pemerintah Siapkan Subsidi
Saat kurs dolar menyentuh Rp17.424 pada awal Mei 2026, Bank Indonesia menyiapkan tujuh langkah stabilisasi rupiah.
Langkah itu meliputi intervensi pasar valuta asing, pembelian Surat Berharga Negara, penguatan likuiditas perbankan, hingga pengawasan ketat terhadap bank dan korporasi yang membeli dolar dalam jumlah besar.
Gubernur BI, Perry Warjiyo, mengatakan pengawasan langsung dilakukan terhadap pihak yang memiliki aktivitas pembelian dolar tinggi.
Sementara itu, pemerintah melalui Kementerian Keuangan berencana mengaktifkan instrumen stabilisasi pasar obligasi negara.
Di sektor pangan, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menyatakan pemerintah siap memberikan subsidi jika harga pangan melampaui batas harga eceran tertinggi.
Ancaman Krisis Utang dan PHK Massal
Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Sarman Simanjorang, mengatakan dunia usaha mulai tertekan akibat pelemahan rupiah berkepanjangan.
Pelaku usaha kini menekan biaya dengan mencari bahan baku lokal, mengurangi ukuran produk, hingga menahan kenaikan harga.
Namun jika rupiah terus melemah, risiko pemutusan hubungan kerja dan perlambatan bisnis dinilai semakin besar.
Ekonom UI, Teuku Riefky, bahkan mengingatkan dua skenario terburuk yang bisa terjadi.
Pertama, Indonesia berisiko mengalami krisis utang apabila pemerintah tidak mampu mengendalikan belanja negara dan pembayaran kewajiban utang.
Kedua, jika pemerintah memilih memangkas belanja untuk menjaga fiskal, pertumbuhan ekonomi bisa melambat dan berdampak pada lapangan kerja.
Per Maret 2026, total utang pemerintah Indonesia mencapai Rp9.920,42 triliun.
Meski pemerintah menyebut rasio utang masih aman di level 40,75% terhadap Produk Domestik Bruto, tekanan terhadap APBN diperkirakan akan semakin berat jika rupiah terus melemah dan arus modal keluar tidak berhenti.
Belanja Jumbo Negara Jadi Sorotan
Di tengah tekanan fiskal dan ancaman pelemahan rupiah, sejumlah kementerian dan lembaga tetap mendapatkan anggaran besar dalam APBN 2026.
Badan Gizi Nasional memperoleh anggaran Rp268 triliun. Kementerian Pertahanan menerima Rp187,10 triliun, sedangkan Polri mendapat Rp146,05 triliun.
Kementerian Pekerjaan Umum memperoleh Rp118,50 triliun. Kementerian Kesehatan mendapat Rp114 triliun dan Kementerian Agama Rp88,89 triliun.
Besarnya belanja negara ini menjadi sorotan karena pemerintah juga harus menjaga stabilitas fiskal, subsidi pangan, dan pembayaran utang di tengah tekanan kurs dolar yang terus meningkat.
