Deadline – Nasib politik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mulai menjadi perhatian setelah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dijadwalkan membahas tindak lanjut putusan Mahkamah Agung (MA) terkait pembatalan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA miliknya.
Pembahasan tersebut akan dimulai pada Selasa, 10 November 2026, setelah DPR menyelesaikan masa reses dan memasuki masa sidang berikutnya.
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menyatakan bahwa usulan dari sejumlah fraksi mengenai tindak lanjut putusan MA akan mulai diproses dalam rapat paripurna pembukaan masa sidang.
Agenda tersebut menjadi langkah awal DPR untuk menyikapi persoalan yang berkaitan dengan keabsahan dokumen pendidikan Gibran.
PKS Dorong Hak Menyatakan Pendapat
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bersama sejumlah fraksi di DPR disebut berencana mendorong penggunaan Hak Menyatakan Pendapat sebagai salah satu opsi untuk merespons persoalan tersebut.
Hak Menyatakan Pendapat merupakan salah satu hak konstitusional DPR yang dapat digunakan untuk menyampaikan pandangan resmi terhadap kebijakan pemerintah atau persoalan penting yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara.
Dorongan tersebut muncul setelah putusan MA mengenai surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran memicu perdebatan di tengah masyarakat.
Selain Hak Menyatakan Pendapat, sejumlah pihak juga mulai membicarakan kemungkinan penggunaan langkah politik lain, termasuk wacana pemakzulan atau impeachment.
Namun, pembahasan mengenai opsi tersebut masih memerlukan proses politik dan konstitusional sesuai ketentuan yang berlaku.
MA Batalkan Surat Keterangan Penyetaraan Ijazah Gibran
Polemik ini bermula dari putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan permohonan kasasi terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan setingkat SMA milik Gibran Rakabuming Raka.
Putusan tersebut membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan yang menjadi bagian dari persoalan administrasi pendidikan Gibran.
Keputusan MA kemudian memunculkan desakan publik agar DPR mengambil sikap terhadap dampak putusan tersebut, terutama karena Gibran saat ini menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia.
Persoalan ini juga memunculkan perdebatan mengenai kemungkinan langkah politik dan hukum yang dapat ditempuh untuk menindaklanjuti putusan pengadilan.
DPR Tunggu Salinan Resmi Putusan MA
Meski agenda pembahasan dijadwalkan mulai pada 10 November 2026, pimpinan DPR menegaskan bahwa proses formal tetap membutuhkan dokumen resmi dari Mahkamah Agung.
DPR perlu menerima salinan lengkap putusan MA sebelum melakukan pembahasan lebih lanjut secara kelembagaan.
Langkah tersebut diperlukan agar DPR memiliki dasar yang jelas dalam mempelajari isi putusan dan menentukan tindak lanjut yang sesuai.
Dengan dimulainya masa sidang, usulan dari berbagai fraksi akan mulai masuk dalam proses pembahasan di DPR.
Perkembangan selanjutnya akan bergantung pada hasil pembahasan, sikap masing-masing fraksi, serta dasar hukum yang digunakan untuk menentukan langkah kelembagaan.
Menanti Sikap DPR terhadap Persoalan Gibran
Pembukaan masa sidang DPR pada Selasa, 10 November 2026, menjadi tahap penting dalam perkembangan polemik ijazah Gibran.
Sejumlah fraksi mulai mendorong agar DPR menggunakan kewenangannya untuk merespons putusan MA tersebut.
Meski demikian, belum ada keputusan akhir mengenai penggunaan Hak Menyatakan Pendapat maupun langkah pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Publik kini menantikan sikap resmi DPR setelah menerima dan mempelajari salinan lengkap putusan Mahkamah Agung.
