Deadline – Isu Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mundur dari jabatannya mulai menjadi perhatian setelah Mahkamah Agung (MA) menyatakan surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah SMA yang digunakan dalam polemik persyaratan pendidikannya tidak sah.
Menanggapi isu tersebut, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta masyarakat dan semua pihak menyikapinya dengan tenang. Ia mengingatkan agar tidak membangun spekulasi yang berpotensi menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
Puan menyampaikan pernyataan tersebut dalam konferensi pers setelah rapat paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
“Kita jangan berandai-andai, kita lebih baik menyikapinya dengan tenang dan jangan membuat hal-hal yang belum terjadi kemudian memicu keresahan di masyarakat,” kata Puan.
Ia juga meminta masyarakat menunggu pernyataan resmi pemerintah sebelum menarik kesimpulan mengenai kemungkinan Gibran meninggalkan jabatan Wakil Presiden.
“Ya, selama belum ada pernyataan resminya, kita tunggu saja,” imbuhnya.
Puan menegaskan hingga saat ini belum ada perkembangan resmi terkait posisi Gibran sebagai Wakil Presiden. Menurutnya, Gibran masih menjalankan jabatan tersebut.
“Ya sekarang belum ada apa-apa, kita belum ada perintah apa. Mas Gibran masih wapres,” ujar Puan.
PKB Tegaskan Pengunduran Diri Harus Lewat Mekanisme DPR
Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPR RI, Jazilul Fawaid, turut memberikan tanggapan mengenai isu pengunduran diri Gibran.
Jazilul menegaskan bahwa pengunduran diri maupun pemakzulan Wakil Presiden tidak bisa dilakukan di luar mekanisme konstitusional. Menurutnya, kedua persoalan tersebut harus mengikuti proses yang melibatkan DPR.
“Mundur atau dimundurkan sama-sama tetap melalui sidang DPR,” kata Jazilul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Ia mengaku sudah mendengar kabar mengenai kemungkinan Gibran mengundurkan diri. Namun, Jazilul menekankan bahwa kabar tersebut masih sebatas isu yang belum memiliki kepastian.
Menurutnya, DPR memiliki sejumlah kewenangan untuk menindaklanjuti persoalan yang berkembang, termasuk menggunakan hak angket maupun hak menyatakan pendapat.
“Itu baru saya dengar sebagai isu. Kalau soal sidangnya kita tunggu. Tapi yang jelas DPR diberikan kewenangan, beberapa kewenangan untuk menghadapi berbagai masalah atau kasus,” ujarnya.
Jazilul Minta Polemik Ijazah Gibran Segera Diselesaikan
Jazilul menilai polemik mengenai persyaratan pendidikan Gibran sebaiknya tidak terus berlarut-larut.
Ia mengaku mendengar aspirasi dari masyarakat dan sejumlah tokoh yang meminta DPR menggunakan kewenangannya untuk menyelesaikan persoalan tersebut melalui jalur konstitusional.
Menurut Jazilul, DPR perlu menjalankan kewenangannya apabila persoalan tersebut memang membutuhkan tindak lanjut melalui lembaga legislatif.
“Supaya polemik ini tidak berlarut-larut, yang saya dengar aspirasi dari masyarakat, dari tokoh, meminta kepada DPR untuk menyelesaikan masalah ini lewat jalur yang dimiliki kewenangan oleh DPR,” jelasnya.
Meski demikian, Jazilul menegaskan bahwa keputusan untuk mengundurkan diri merupakan hak dan keputusan pribadi Gibran. DPR tidak bisa menentukan apakah Wakil Presiden tersebut harus mundur atau tetap bertahan dalam jabatannya.
“Kalau soal mundur itu tergantung Pak Gibran, bukan tergantung DPR,” tegasnya.
DPR Hormati Jika Gibran Memilih Mundur
Jazilul menyatakan DPR akan menghormati apabila Gibran benar-benar memutuskan mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden.
Namun, proses penggantian Wakil Presiden tetap harus mengikuti ketentuan konstitusi dan melibatkan DPR sesuai mekanisme yang berlaku.
“Ya tentu kami hormati, DPR tetap ada untuk penggantian seorang wakil presiden kan tetap melalui DPR,” tuturnya.
Hingga Selasa (10/11/2026), belum ada pernyataan resmi mengenai pengunduran diri Gibran dari jabatan Wakil Presiden.
Puan meminta semua pihak menunggu kepastian pemerintah, sedangkan Jazilul menekankan pentingnya penyelesaian polemik melalui mekanisme konstitusional.
Dengan demikian, isu Gibran mundur masih sebatas kabar yang berkembang dan belum menjadi keputusan resmi.
