Deadline – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka disebut menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan tersebut disampaikan dalam pertemuan keduanya di Istana Kepresidenan pada Selasa, 10 November 2026.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membenarkan adanya pertemuan antara Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran pada Selasa pagi.
Menurut Prasetyo, pertemuan tersebut berlangsung sekitar 2,5 jam. Salah satu pembahasannya berkaitan dengan dinamika politik dan hukum yang berkembang setelah muncul putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai polemik dokumen pendidikan Gibran.
“Dalam pembicaraan itu memang Pak Wapres, bersama tentunya Pak Presiden, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang terkait putusan di MK dan MA,” kata Prasetyo dalam konferensi pers di Istana.
Prabowo Beri Saran, Gibran Minta Kesempatan
Prasetyo juga meluruskan informasi mengenai respons Prabowo terhadap keinginan Gibran tersebut.
Ia menegaskan bahwa tidak benar Presiden Prabowo menolak niat pengunduran diri yang disampaikan wakilnya. Dalam pertemuan itu, Prabowo justru memberikan sejumlah saran kepada Gibran.
Di sisi lain, Gibran meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikan yang dimilikinya melalui proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Permintaan tersebut berkaitan dengan polemik dokumen pendidikan yang digunakan Gibran sebagai salah satu persyaratan pencalonan dalam Pemilihan Presiden 2024.
50 Anggota DPR Dorong Hak Menyatakan Pendapat
Niat pengunduran diri Gibran muncul ketika tekanan politik di parlemen semakin menguat.
Sebanyak 50 anggota DPR yang berasal dari enam fraksi telah menekan usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP). Usulan tersebut berkaitan dengan polemik ijazah atau dokumen pendidikan Gibran setelah muncul putusan MA dan MK.
Hak Menyatakan Pendapat merupakan salah satu hak DPR yang diatur dalam Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).
Hak tersebut dapat digunakan DPR untuk menyampaikan pendapat terhadap kebijakan pemerintah atau mengenai dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan presiden maupun wakil presiden.
Salah satu ruang lingkupnya mencakup dugaan pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela, serta kondisi ketika presiden atau wakil presiden tidak lagi memenuhi persyaratan jabatan.
MA Nyatakan Surat Keterangan Penyetaraan SMA Tidak Sah
Polemik dokumen pendidikan Gibran menjadi salah satu persoalan utama yang memicu perkembangan politik tersebut.
Dalam putusannya, Mahkamah Agung menyatakan surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan SMA milik Gibran yang digunakan untuk memenuhi persyaratan pendaftaran Pilpres 2024 tidak sah.
Putusan MA tersebut menegaskan persoalan yang sebelumnya muncul dalam putusan Mahkamah Konstitusi.
MK menyatakan tidak menemukan dokumen bukti tanda kelulusan setara SMA milik Gibran ketika menempuh pendidikan di Singapura dan Australia.
Persoalan ini kemudian berkembang menjadi perdebatan mengenai keabsahan dokumen pendidikan yang digunakan Gibran saat mendaftar sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024.
Gibran Sebut Dirinya Tidak Mungkin Kuliah Jika Tidak Lulus SMA
Gibran sebelumnya telah memberikan tanggapan mengenai polemik ijazah dan dokumen pendidikannya.
Ia mempertanyakan anggapan bahwa dirinya tidak lulus pendidikan SMA. Menurut Gibran, dirinya tidak mungkin melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi hingga jenjang sarjana jika tidak menyelesaikan pendidikan setingkat SMA.
“Ya kalau saya enggak lulus SMA, kan saya nggak mungkin bisa kuliah. Saya kan kuliah sampai S1 juga di Singapura,” kata Gibran pada Rabu, 7 Oktober.
Pernyataan tersebut menjadi bagian dari respons Gibran terhadap persoalan dokumen pendidikan yang kini berkembang ke ranah hukum dan politik.
Pertemuan dengan Prabowo pada 10 November 2026 pun menjadi perkembangan terbaru dalam polemik tersebut. Gibran telah menyampaikan niat mengundurkan diri, sementara proses pembuktian keabsahan dokumen pendidikannya melalui PTUN turut menjadi bagian dari pembicaraan dengan Presiden.
