Deadline – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merespons temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) mengenai pengadaan jasa influencer senilai Rp14,7 miliar di dua kementerian selama periode 2024-2026. KPK akan mendalami temuan tersebut untuk memastikan ada atau tidaknya unsur dugaan tindak pidana korupsi.
Temuan ICW itu turut mengaitkan nama Raffi Ahmad bersama sejumlah rekannya dalam klub motor The Dudas -1, yakni Desta, Gading Marten, dan Ariel NOAH.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pihaknya akan terlebih dahulu mempelajari hasil temuan ICW. KPK perlu memastikan apakah terdapat unsur pidana korupsi dalam proses pengadaan jasa tersebut.
“Nanti kami lihat apakah temuan itu ada unsur-unsur dugaan tindak pidana korupsinya atau tidak,” kata Budi Prasetyo.
Menurut Budi, KPK juga harus memastikan apakah persoalan tersebut masuk dalam kewenangan lembaga antirasuah. Hal itu menjadi salah satu dasar untuk menentukan apakah KPK dapat menindaklanjuti temuan tersebut.
“Apakah kemudian masuk ke dalam kewenangan KPK atau tidak? Tentu itu juga menjadi salah satu basis apakah kemudian KPK bisa melakukan tindak lanjut atau tidak,” ujarnya.
KPK Minta Dua Kementerian Evaluasi Pengadaan Influencer
Budi Prasetyo menilai kementerian terkait perlu melakukan evaluasi terhadap proses pengadaan jasa influencer tersebut.
Evaluasi diperlukan menyusul dugaan konflik kepentingan yang disampaikan ICW. Pemeriksaan perlu mencakup seluruh tahapan pengadaan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi.
“Langkah pertama yang penting dilakukan adalah institusi terkait melakukan evaluasi atas proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan tersebut. Bagaimana tahap perencanaannya, pelaksanaannya, dan juga tentunya evaluasinya,” jelas Budi.
KPK belum menyimpulkan adanya tindak pidana korupsi dalam pengadaan tersebut. Lembaga antirasuah itu masih perlu mempelajari temuan dan memastikan kewenangan penanganannya.
ICW Temukan Delapan Paket Pengadaan Senilai Rp14,7 Miliar
Sebelumnya, ICW mengungkapkan temuan pengadaan jasa influencer di dua kementerian pada 9 November 2026.
ICW menemukan lima paket pengadaan jasa influencer di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) pada 2024.
Selain itu, terdapat tiga paket pengadaan jasa influencer di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) selama periode 2025-2026.
Secara keseluruhan, delapan paket pengadaan tersebut memiliki nilai mencapai Rp14,7 miliar. Dalam pengadaan itu, kedua kementerian tercatat mengontrak PT Rans Animasi Indonesia.
Bentuk kerja samanya meliputi penayangan konten promosi melalui akun Instagram, TikTok, dan kanal YouTube RANS Entertainment.
Pengadaan tersebut juga mencakup kehadiran Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad, dalam sejumlah kegiatan kementerian.
ICW Pertanyakan Persaingan dan Potensi Konflik Kepentingan
ICW menduga proses pengadaan jasa influencer tersebut mengarah pada satu penyedia jasa. Kondisi itu dinilai berpotensi membatasi kesempatan perusahaan lain untuk mengikuti persaingan pengadaan.
ICW juga mempertanyakan potensi konflik kepentingan karena Raffi Ahmad merupakan pejabat publik yang menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni.
Dugaan tersebut menjadi salah satu persoalan yang perlu diperiksa lebih lanjut, terutama terkait proses pemilihan penyedia jasa dan mekanisme pengadaan di kedua kementerian.
Namun, temuan ICW tersebut masih berupa dugaan dan belum menjadi kesimpulan bahwa telah terjadi tindak pidana korupsi.
RANS Beri Penjelasan soal Kontrak Pemerintah
Menanggapi temuan tersebut, PT Rans Entertainmen Indonesia memberikan penjelasan melalui keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 10 November 2026.
RANS menyatakan setiap kerja sama perusahaan maupun anak usahanya dengan pemerintah selalu dilakukan secara profesional.
Perusahaan menyebut proses kerja sama dilakukan melalui platform pengadaan yang dapat diakses masyarakat, seperti Inaproc.id dan ecatalogue.com.
RANS juga menyatakan selalu mengikuti persyaratan administratif, teknis, dan komersial yang ditetapkan oleh instansi pemerintah dalam setiap proses pengadaan.
Menurut perusahaan, langkah tersebut merupakan bagian dari komitmen terhadap tata kelola perusahaan yang baik serta praktik bisnis yang transparan dan akuntabel.
Terkait nilai pengadaan Rp14,7 miliar, RANS menjelaskan bahwa angka tersebut mengacu pada commercial rate card atau daftar tarif komersial yang biasa digunakan untuk klien perusahaan.
RANS menegaskan nilai tersebut tidak hanya mencakup biaya publikasi konten di media sosial.
Biaya itu juga meliputi produksi konten, perjalanan, logistik, kehadiran influencer dalam acara, serta berbagai aktivitas promosi lainnya.
Perusahaan turut menyatakan memahami perhatian publik mengenai kemungkinan konflik kepentingan antara Raffi Ahmad sebagai pemegang saham mayoritas dan jabatannya sebagai Utusan Khusus Presiden.
Dengan adanya temuan ICW dan penjelasan RANS, proses pengadaan jasa influencer di dua kementerian tersebut masih menjadi perhatian publik. KPK akan mempelajari dugaan yang disampaikan ICW sebelum menentukan langkah lebih lanjut sesuai kewenangannya.
