Deadline – Kasus dugaan hubungan seksual sesama jenis yang melibatkan mantan Kepala Inspektorat Kota Banda Aceh berinisial FD (57) dan seorang mahasiswa berinisial AM (22) memasuki babak baru. Kejaksaan Negeri (Kejari) Banda Aceh menyatakan belum menemukan bukti yang cukup untuk membuktikan tindak pidana liwath sebagaimana diatur dalam Qanun Aceh tentang Hukum Jinayat.
Kepala Kejari Banda Aceh, Bobbi Sandri, menjelaskan bahwa hasil penelitian jaksa penuntut umum (JPU) belum menemukan fakta autentik yang membuktikan kedua tersangka melakukan perbuatan liwath.
Kesimpulan tersebut diperoleh setelah jaksa meneliti berkas perkara, memeriksa keterangan saksi dan ahli, serta mempelajari pendapat ahli hukum Islam.
“Namun setelah dilakukan penelitian oleh JPU, kita tidak menemukan fakta otentik atau bukti keduanya melakukan liwath,” kata Bobbi dalam konferensi pers di Kantor Kejari Banda Aceh, Senin (16/11).
Hasil Visum Belum Membuktikan Unsur Liwath
Bobbi mengatakan hasil pemeriksaan visum terhadap FD dan AM juga tidak menunjukkan bukti yang memenuhi unsur utama tindak pidana liwath.
Dalam Pasal 63 Qanun Aceh tentang Hukum Jinayat, liwath merupakan perbuatan seksual sesama jenis yang memiliki unsur pidana tertentu.
Salah satu unsur yang menjadi perhatian jaksa dalam perkara tersebut adalah tindakan memasukkan alat kelamin ke lubang dubur.
Menurut Bobbi, hasil visum tidak membuktikan adanya tindakan tersebut.
“Dari hasil visum tidak terbukti. Namun mereka terbukti melakukan tindakan LGBT,” ujarnya.
Bobbi menjelaskan, tindakan yang ditemukan dalam penanganan perkara tidak dapat langsung dijerat pidana apabila perbuatan tersebut tidak memiliki ketentuan hukum yang mengaturnya.
Ia menegaskan, Qanun Jinayat mengatur tindak pidana liwath, sedangkan KUHP juga tidak menyediakan dasar pemidanaan untuk perbuatan yang ditemukan dalam perkara tersebut.
“Dan ini tidak bisa kita pidana karena tidak diatur dalam Qanun Jinayat maupun KUHP. Di Qanun Jinayat hanya diatur tentang liwath untuk hubungan sesama jenis,” katanya.
Jaksa Sudah Memberikan 17 Petunjuk kepada Penyidik
Sebelum mengambil kesimpulan tersebut, JPU sempat mengembalikan berkas perkara kepada penyidik dengan memberikan petunjuk P-19.
Jaksa menyampaikan 17 petunjuk agar penyidik melengkapi hasil pemeriksaan dan memperkuat pembuktian perkara.
Namun, setelah berkas dikembalikan dan diteliti kembali, jaksa menilai persoalan utama bukan sekadar kekurangan administrasi penyidikan.
Unsur tindak pidana dalam Pasal 63 ayat (1) Qanun Hukum Jinayat masih belum dapat dibuktikan.
Melalui surat tertanggal 28 Oktober 2026, penyidik menyatakan telah memaksimalkan proses penyidikan. Meski demikian, jaksa tetap menilai belum terdapat alat bukti yang cukup untuk memenuhi unsur pasal yang disangkakan.
Bobbi mengatakan kejaksaan tidak akan terus memberikan petunjuk yang sama apabila tidak ada peluang untuk melengkapi unsur pidana melalui penambahan alat bukti.
Sementara itu, keputusan mengenai kelanjutan penyidikan, termasuk kemungkinan penghentian perkara, menjadi kewenangan penyidik.
Kejari Bantah Melindungi Mantan Pejabat
Bobbi juga menanggapi anggapan bahwa FD mendapatkan perlakuan khusus karena pernah menjabat sebagai Kepala Inspektorat Kota Banda Aceh.
Ia menegaskan kejaksaan tidak memberikan perlindungan hukum berdasarkan jabatan maupun kedudukan seseorang.
Menurutnya, penanganan perkara harus tetap mengacu pada ketentuan hukum dan kecukupan alat bukti.
“Kami tidak akan melindungi siapa pun karena jabatan atau kedudukannya. Namun, kami juga tidak akan memaksakan seseorang untuk dipidana apabila unsur tindak pidana dan dasar pembuktiannya tidak mencukupi,” tegas Bobbi.
Dengan demikian, belum terpenuhinya unsur pidana liwath menjadi persoalan utama dalam kelanjutan penanganan perkara FD dan AM.
Mantan Kepala Inspektorat Banda Aceh Resmi Dipecat sebagai PNS
Terpisah dari proses hukum pidana, Pemerintah Kota Banda Aceh telah menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap FD sebagai pegawai negeri sipil (PNS).
Keputusan tersebut diambil setelah tim pemeriksa bentukan Pemko Banda Aceh menyimpulkan FD melakukan pelanggaran disiplin berat dan kode etik aparatur sipil negara (ASN).
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Banda Aceh, Emila Sovayana, mengatakan pemberhentian tersebut merupakan tindak lanjut dari pemeriksaan internal pemerintah daerah.
“Keputusan tersebut merupakan tindak lanjut dari proses pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran disiplin dan kode etik ASN yang melibatkan FD,” kata Emila dalam konferensi pers di Kantor BKPSDM Kota Banda Aceh, Jumat (13/11).
Emila menjelaskan, pemeriksaan dilakukan berdasarkan kewenangan pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.
Hasil pemeriksaan kemudian disampaikan kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk mendapatkan pertimbangan teknis.
BKN selanjutnya menerbitkan rekomendasi pemberhentian terhadap FD pada 4 Oktober 2026.
“Terhitung pada 4 Oktober 2026, BKN menerbitkan rekomendasi pemberhentian tidak dengan hormat terhadap FD sebagai PNS di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh,” ujar Emila.
Menindaklanjuti rekomendasi tersebut, Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal menerbitkan Keputusan Wali Kota Nomor 800.1.6.4/1558/2026 tertanggal 23 Oktober 2026.
Keputusan tersebut secara resmi menetapkan pemberhentian tidak dengan hormat FD sebagai PNS di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh.
Proses Pidana dan Sanksi Kepegawaian Berjalan Terpisah
Kasus FD kini memiliki dua perkembangan berbeda. Dalam proses pidana, jaksa menilai alat bukti belum cukup untuk membuktikan unsur liwath berdasarkan Pasal 63 Qanun Hukum Jinayat.
Sementara itu, dalam ranah kepegawaian, Pemko Banda Aceh telah menjatuhkan sanksi PTDH setelah pemeriksaan internal menyimpulkan adanya pelanggaran disiplin berat dan kode etik ASN.
Kedua proses tersebut menggunakan dasar dan mekanisme hukum yang berbeda. Karena itu, keputusan pemberhentian FD sebagai PNS tidak serta-merta membuktikan terpenuhinya unsur tindak pidana liwath.
Perkembangan selanjutnya dalam perkara pidana masih bergantung pada keputusan penyidik mengenai kelanjutan atau penghentian penyidikan.



