Deadline – Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, mendesak agar polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dituntaskan melalui proses hukum yang transparan. Ia menilai pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran dalam proses administrasi pencalonan harus mendapatkan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan.
Mahfud MD menegaskan, persoalan tersebut tidak boleh berhenti pada perdebatan mengenai keabsahan dokumen pendidikan Gibran. Aparat penegak hukum dan lembaga terkait perlu menelusuri kemungkinan adanya pelanggaran dalam penerbitan dokumen maupun proses administrasi pencalonan.
Menurut Mahfud MD, pemberian sanksi hukum bukan didasari kemarahan atau sentimen pribadi terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun instansi pemerintah lainnya.
Ia justru menilai penegakan hukum penting untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan dan mencegah penyalahgunaan kewenangan dalam penerbitan dokumen administrasi negara.
“Bukan karena apa kemarahan, sentimen kepada KPU, Depdikbud dan sebagainya, tetapi ini supaya dijatuhi sanksi ya, sanksi hukum,” ujar Mahfud kepada CNN Indonesia TV, Selasa (17/11/2026).
Mahfud MD Minta KPU Lebih Terbuka
Guru Besar Hukum Tata Negara tersebut juga menyoroti transparansi KPU dalam menjalankan kewenangannya sebagai penyelenggara pemilu.
Menurutnya, KPU harus menjalankan aturan berdasarkan ketentuan hukum dan memberikan penjelasan secara terbuka kepada masyarakat. Lembaga tersebut tidak boleh menetapkan ataupun menerapkan aturan secara sepihak tanpa transparansi kepada publik.
Mahfud menilai, apabila rangkaian peristiwa dalam polemik ijazah Gibran terbukti melibatkan kesengajaan dan pelanggaran hukum, pihak yang bertanggung jawab harus menerima konsekuensi hukum.
Ia berharap penanganan persoalan ini menjadi pembelajaran bagi seluruh penyelenggara negara. Dengan demikian, tidak ada pihak yang bisa menggunakan kewenangan pemerintahan untuk menerbitkan dokumen yang tidak sesuai dengan ketentuan.
“Kalau dari rangkaian peristiwanya sengaja, supaya dijatuhi sanksi agar keadaban kita ke depan orang tidak bisa lagi main kantor pemerintah untuk mengeluarkan sesuatu yang bukan sebenarnya, tidak boleh membiarkan KPU membuat aturan sendiri tanpa keterbukaan kepada publik,” terang Mahfud.
Laporan Masyarakat ke Mabes Polri Perlu Ditindaklanjuti
Selain meminta evaluasi terhadap KPU dan instansi pemerintah terkait, Mahfud juga menanggapi laporan masyarakat yang telah disampaikan kepada Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri).
Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan tindak pidana dalam polemik dokumen pendidikan Gibran.
Mahfud menilai laporan masyarakat itu layak ditindaklanjuti apabila terdapat indikasi awal terjadinya pelanggaran hukum.
Menurutnya, kepolisian perlu melakukan penyelidikan untuk memastikan apakah terdapat unsur pidana dalam persoalan tersebut. Proses hukum juga diperlukan untuk mengidentifikasi pihak-pihak yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.
Ia berharap kepolisian tidak mengabaikan laporan masyarakat. Penanganan yang serius diperlukan agar persoalan tersebut memperoleh kepastian hukum.
“Laporan-laporan masyarakat yang disampaikan ke Mabes untuk ditindak hukum pidananya itu menurut saya layak dilanjutkan oleh polisi karena indikasinya sudah ada agar ke depannya nggak ada lagi orang melakukan hal seperti ini,” tutupnya.
Putusan MK dan MA Ikut Menjadi Perhatian
Pernyataan Mahfud MD muncul di tengah perkembangan proses hukum yang berkaitan dengan polemik ijazah Gibran Rakabuming Raka.
Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengeluarkan putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026. Dalam putusan tersebut, MK menyatakan tidak ditemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma pendidikan luar negeri yang setara dengan tingkat SMA atau sederajat sebagaimana dipersyaratkan dalam Undang-Undang Pemilu.
Selain putusan MK, Mahkamah Agung (MA) juga mengeluarkan putusan kasasi Nomor 742 K/TUN/2026 pada 30 Oktober 2026.
Dalam putusan tersebut, MA menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA milik Gibran tidak sah dan batal demi hukum.
Kedua putusan tersebut menjadi bagian penting dalam perkembangan polemik dokumen pendidikan Gibran yang terus mendapat perhatian masyarakat.
Namun, persoalan mengenai kemungkinan adanya tindak pidana tetap memerlukan pembuktian melalui mekanisme hukum yang berlaku.
Mahfud MD berharap seluruh persoalan dapat diselesaikan secara transparan dan sesuai ketentuan perundang-undangan. Penegakan hukum dinilai penting untuk memastikan setiap pihak yang terbukti melakukan pelanggaran mempertanggungjawabkan perbuatannya.



