Rieke Diah Pitaloka Bongkar Dugaan Invisible Power, Soroti Tambang Ujung Kulon dan MBG

Deadline – Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Rieke Diah Pitaloka, mengungkap dugaan adanya kekuatan tak terlihat atau invisible power yang berpotensi menghambat kebijakan Presiden melalui regulasi.

Rieke Diah Pitaloka menyampaikan kritik tersebut dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Kantor Staf Presiden (KSP) dan Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) pada Kamis, 19 November 2026.

Dalam rapat itu, Rieke mempertanyakan keterlambatan pengundangan sejumlah undang-undang yang telah disahkan melalui rapat paripurna DPR. Dua di antaranya adalah Undang-Undang Satu Data Indonesia dan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT).

Ia mempertanyakan apakah keterlambatan tersebut terjadi karena Presiden belum menandatangani dokumen atau karena dokumen tersebut belum disampaikan kepada Presiden.

“Saya ingin tanya, tidak ditandatangani Presiden atau tidak disampaikan kepada Presiden sehingga Presiden tidak menandatangani?” ujarnya.

Menurutnya, persoalan tersebut tidak bisa dianggap sekadar masalah administrasi. Keterlambatan pengundangan undang-undang juga berkaitan dengan tata kelola pemerintahan dan pelaksanaan kebijakan negara.

Ia menduga ada kekuatan tertentu yang berpotensi menghambat atau membelokkan gagasan Presiden melalui regulasi yang tidak sejalan dengan arah kebijakan pemerintah.

Iklan

“Saya mengatakan ini indikasi invisible power yang menikung,” katanya.

Rieke Diah Pitaloka Minta Presiden Kendalikan Konstruksi Hukum

Ia menilai Presiden perlu memastikan seluruh perangkat pemerintahan berjalan sesuai dengan visi dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Baca Juga  Mahfud MD Sentil ST Burhanuddin, 7 Tahun Jadi Jaksa Agung

Menurutnya, pengendalian pemerintahan tidak cukup hanya melalui penguasaan data, informasi, dan infrastruktur digital. Pemerintah juga harus memastikan konstruksi hukum berjalan sesuai arah kebijakan Presiden.

“Presiden itu bukan hanya harus mengendalikan data informasi dan infrastruktur digital, tapi juga harus mengendalikan konstruksi hukum,” ujarnya.

Ia menilai keselarasan regulasi menjadi bagian penting dalam memastikan kebijakan pemerintah dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Kritik Program Makan Bergizi Gratis

Dalam rapat yang sama, Rieke turut mengkritisi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Ia meminta pemerintah mengkaji kembali model pelaksanaan program tersebut agar tetap sesuai dengan semangat ekonomi kerakyatan yang tercantum dalam Pasal 33 UUD 1945.

Salah satu persoalan yang disorot adalah model pengelolaan MBG yang menurutnya lebih bertumpu pada korporasi dibandingkan koperasi.

Rieke menilai pendekatan tersebut perlu diperhatikan karena koperasi merupakan salah satu bentuk ekonomi kerakyatan yang memiliki posisi dalam sistem perekonomian nasional.

Kritik tersebut berkaitan dengan bagaimana pemerintah mengelola program MBG agar pelaksanaannya tidak menyimpang dari prinsip ekonomi kerakyatan.

Pertanyakan Anggaran Digitalisasi Pemerintah Rp1 Triliun

Selain MBG, Rieke juga mempertanyakan penunjukan Peruri dalam proyek transformasi digital pemerintah.

Ia menyoroti besarnya anggaran proyek yang disebut mencapai sekitar Rp900 miliar hingga Rp1 triliun.

Rieke mempertanyakan bagaimana proses perencanaan proyek tersebut dilakukan. Ia juga ingin memastikan apakah perencanaannya telah melibatkan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Baca Juga  Dali Darulqutni Disebut Gantikan Teddy Sebagai Seskab, Ini Rekam Jejaknya

Selain itu, ia menyoroti kebutuhan penyusunan Term of Reference (TOR) atau kerangka acuan kerja yang memadai.

Menurut Rieke, proyek dengan anggaran besar perlu memiliki perencanaan dan kajian yang jelas agar pelaksanaannya sesuai dengan kebutuhan pemerintah.

Rieke Desak Regulasi Tambang Ujung Kulon Dibatalkan

Persoalan lain yang menjadi perhatian Rieke adalah regulasi terkait izin pertambangan di kawasan konservasi Ujung Kulon.

Ia menyoroti dugaan ketidaksinkronan antara sejumlah peraturan yang menjadi dasar kebijakan pertambangan tersebut.

Rieke mengingatkan bahwa peraturan yang kedudukannya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

Ia secara khusus menyinggung Peraturan Presiden (Perpres) yang terbit pada Mei 2025. Menurutnya, keputusan menteri tidak semestinya bertentangan dengan ketentuan dalam Perpres tersebut.

“Perpres-nya terbit bulan Mei 2025. Mana bisa Kepmen melawan Perpres, Pak. Batalkan, Pak,” tegasnya.

Rieke mendesak pemerintah segera menindaklanjuti persoalan tersebut. Ia meminta regulasi yang dinilai bertentangan itu dibatalkan agar tidak menimbulkan konflik hukum.

Ia juga mengingatkan bahwa ketidaksinkronan aturan dapat berdampak terhadap kepentingan publik dan keberadaan kawasan konservasi Ujung Kulon.

Rieke Ingatkan Bahaya Negara dalam Negara

Melalui berbagai kritik tersebut, Rieke meminta Kantor Staf Presiden dan Badan Komunikasi Pemerintah membenahi tata kelola regulasi.

Ia mengingatkan agar tidak muncul kondisi ketika kebijakan dan peraturan berjalan sendiri-sendiri tanpa mengikuti arah pemerintahan serta ketentuan hukum yang berlaku.

Baca Juga  Parah! Karhutla di Indonesia Capai 2,88 Juta Hektare, 18 Kali Luas London!

Rieke menyebut kondisi tersebut berpotensi menciptakan situasi seperti “negara dalam negara”.

Menurutnya, pemerintah perlu memastikan seluruh regulasi selaras dengan kebijakan Presiden dan tidak saling bertentangan.

Persoalan pengundangan undang-undang, pelaksanaan MBG, proyek digitalisasi, hingga regulasi pertambangan di Ujung Kulon menjadi sejumlah hal yang ia minta mendapat perhatian serius dari pemerintah.

Melalui forum RDP tersebut, Rieke mendorong pembenahan tata kelola hukum agar setiap kebijakan pemerintah memiliki dasar regulasi yang jelas dan berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini