Saturday, July 27, 2024
HomeADVERTOTIALDPRD BERAUBerau Diklaim Riset Layak Gabung Kaltara, Ini Tanggapan Ketua DPRD Berau

Berau Diklaim Riset Layak Gabung Kaltara, Ini Tanggapan Ketua DPRD Berau

DEADLINE.CO.ID, TANJUNG REDEB – Ajakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) untuk membujuk Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau bergabung kembali terjadi.

Pasalnya, Kabupaten Berau diklaim riset kajian kelayakan secara sepihak untuk bergabung ke Kaltara.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Berau Madri Pani menyampaikan, daerah lain berebut untuk dijadikan Ibukota Negara (IKN), jadi kalau ditanya setuju tidaknya, harus ada kajian-kajian yang pasti serta persetujuan dari masyarakat masyarakat Berau.

“Masa Berau mau meninggalkan IKN sebagai ibukota. Kalau ada yang mengatakan, berdasarkan hasil survei bahwa 70 persen warga setuju, itu warga yang mana?” tanyanya.

Terkait penggabungan ini, menurutnya, tidak serta merta langsung mengambil suatu kebijakan, karena perlu persetujuan dari Pemkab Berau, Lembaga Legislatif, Forkopimda Berau, dan juga masyarakat Berau.

“Karena ini soal ini soal kemaslahatan masyarakat Kabupaten Berau,” tuturnya.

Kata dia, tidak bisa memakai kemungkinan atau sampai mengklaim. Jadi harus ada kajian sebagai perbandingan-perbandingan secara naskah akademis yang bisa dipertanggungjawabkan.

Selain itu, politisi Partai Nasdem ini mengatakan, dari 10 Kabupaten/kota di Kalimantan Timur, Berau urutan kedua yang mendapatkan anggaran dari Provinsi Kaltim.

“Awalnya kita dapat sekitar Rp300 miliar, terakhir ini Isran Noor mengucurkan dana untuk peningkatan akses infrastruktur jalan dan lainnya sebesar Rp500 miliar lebih,” bebernya.

Dikatakannya, Kabupaten Berau harus mengapresiasi kebijakan Gubernur Kalimantan Timur yang benar-benar memberikan kontribusi yang nyata dengan adanya peningkatan akses jalan menuju ekowisata di Bumi Batiwakkal.

“Karena Berau juga memang disiapkan sebagai peyangga IKN,” ucapnya.

Kata dia, agar nanti ekowisata dapat dijual sebagai pengganti Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang selama ini bergantung dengan sektor pertambangan.

“Jadi sangat disayangkan kalau Kabupaten Berau meninggalkan Ibukota. Dengan adanya IKN otomatis efeknya itu ada ke Kaltim termasuk ke Kabupaten Berau. Jangan sampai ada sesuatu hal yang membuat tidak kondusifnya daerah kita,” pungkasnya. (Adv)

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments