Deadline – Harga tandan buah segar atau TBS sawit dilaporkan turun tajam hanya dalam beberapa hari setelah pemerintah mengumumkan kebijakan tata kelola ekspor sawit melalui BUMN, yakni PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).
Perhimpunan Organisasi Petani Sawit Indonesia atau POPSI menyebut penurunan harga ini langsung menghantam petani di berbagai daerah sentra sawit. Ketua Umum POPSI, Mansuetus Darto, mengatakan harga crude palm oil atau CPO mengalami penurunan drastis dalam waktu singkat.
Menurut Darto, harga tender CPO turun dari sekitar Rp15.300 per kilogram menjadi Rp12.150 per kilogram. Penurunan itu kemudian berdampak langsung terhadap harga TBS di tingkat petani.
Data POPSI mencatat harga TBS di Sumatra Selatan turun dari Rp3.577 menjadi Rp2.722 per kilogram. Di Kalimantan Tengah, harga turun dari Rp3.483 menjadi Rp3.163 per kilogram.
Sementara di Riau, harga TBS turun dari Rp3.397 menjadi Rp3.070 per kilogram. Jambi mengalami penurunan dari Rp3.266 menjadi Rp2.944 per kilogram, sedangkan Sumatra Utara turun dari Rp3.299 menjadi Rp2.899 per kilogram.
POPSI menilai penurunan ini dipicu ketidakjelasan arah kebijakan pemerintah terkait tata kelola ekspor sawit. Kondisi tersebut membuat pelaku usaha memilih menahan transaksi dan aktivitas perdagangan.
Darto menyebut pengusaha, trader, refinery, eksportir, hingga pelaku pasar saat ini cenderung menunggu kepastian aturan sebelum mengambil langkah bisnis. Situasi itu memicu kepanikan pasar dan spekulasi yang akhirnya menekan harga sawit domestik.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menjelaskan kebijakan tata kelola ekspor sawit bertujuan memperkuat pengawasan ekspor dan memberantas praktik underinvoicing, transfer pricing, serta pelarian devisa hasil ekspor.
Pemerintah meyakini kebijakan tersebut dapat meningkatkan penerimaan pajak dan pendapatan negara dari sektor sumber daya alam.
Namun POPSI menilai pihak yang paling terdampak justru petani sawit. Menurut Darto, harga jual TBS terus tergerus akibat pasar yang tidak stabil.
Ia menegaskan industri sawit berkaitan langsung dengan kehidupan sekitar 17 juta orang di Indonesia. Jumlah itu mencakup petani, buruh, pekerja transportasi, UMKM, hingga masyarakat di daerah penghasil sawit.
POPSI juga menyoroti belum jelasnya mekanisme implementasi ekspor melalui DSI. Pelaku usaha disebut belum mengetahui sistem perdagangan, pembayaran, pembentukan harga, hingga pembagian risiko bisnis dalam kebijakan baru tersebut.
Dalam kondisi seperti itu, banyak perusahaan dinilai berpotensi hanya membeli bahan baku dari grup internal mereka sendiri demi mengurangi risiko usaha.
Jika hal itu terjadi, pabrik independen yang tidak memiliki refinery maupun jaringan ekspor sendiri akan terpukul. Dampaknya, harga TBS petani kembali tertekan dan aktivitas panen berpotensi terganggu apabila pabrik menghentikan pembelian untuk mencegah kerugian.
POPSI meminta pemerintah fokus memperkuat transparansi dan tata kelola tanpa mengganggu mekanisme pasar yang kompetitif dan terbuka.
Menurut mereka, campur tangan negara yang terlalu jauh dalam perdagangan dan penentuan harga bisa memicu distorsi pasar serta memperbesar tekanan terhadap harga sawit domestik.
Darto juga menilai kebijakan ini berpotensi menciptakan rantai bisnis baru yang hanya menguntungkan pihak dekat dengan kekuasaan. Mereka disebut bisa memperoleh akses pasar dan kuota penjualan yang lebih besar.
Karena itu, POPSI meminta pemerintah membatalkan implementasi kebijakan tersebut dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam penyusunan aturan tata kelola ekspor.
Petani juga meminta agar DSI difokuskan pada fungsi administrasi dan transparansi, bukan menjadi pengendali perdagangan yang berpotensi memonopoli pasar.
Menurut POPSI, perlindungan harga TBS petani harus menjadi prioritas utama karena industri sawit merupakan tulang punggung ekonomi jutaan keluarga di Indonesia.
