Deadline – Keracunan MBG kembali terjadi di awal 2026. Program Makan Bergizi Gratis memicu ratusan korban di beberapa daerah. Pemerintah mengakui ada masalah serius dalam pelaksanaan di lapangan.
Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menjelaskan penyebab utama keracunan MBG. Ia menyebut pelaksana tidak menaati standar operasional prosedur. Masalah paling sering muncul pada pemilihan bahan baku.
Dadan menyampaikan pernyataan itu melalui pesan teks pada Sabtu, 31 Januari 2026. Ia menilai kurangnya kecermatan saat memilih bahan makanan memicu insiden di Januari. Ia juga menyebut kesalahan dalam menyusun menu sebagai faktor lain.
Pemerintah mengklaim akan menekan kasus keracunan MBG. BGN menyiapkan program akreditasi dan sertifikasi satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG pada 2026. Program ini bertujuan memperketat standar keamanan pangan.
Saat ini, hanya 3.000 SPPG yang mengikuti proses penilaian. Angka itu baru sebagian kecil dari total pelaksana MBG. BGN menyatakan akan melanjutkan penilaian hingga seluruh SPPG terakreditasi.
Fakta di lapangan menunjukkan kasus keracunan MBG meningkat. Beberapa daerah mencatat jumlah korban besar dalam waktu singkat. Insiden terjadi di Muaro Jambi, Kudus, dan Cikalongkulon.
Di Muaro Jambi, 110 pelajar menjadi korban. Korban berasal dari tingkat taman kanak-kanak hingga sekolah menengah atas. Seluruh korban mengalami gejala keracunan usai mengonsumsi MBG.
Di Kudus, Jawa Tengah, 112 siswa mengalami kondisi serupa. Kasus ini melibatkan pelajar sekolah dasar dan menengah. Pemerintah daerah menangani korban dengan perawatan medis.
Kasus terbesar terjadi di Cikalongkulon, Cianjur, Jawa Barat. Sebanyak 205 orang terdampak. Korban terdiri dari anak usia dini, siswa SD, SMP, hingga balita.
Data tersebut menegaskan masalah keamanan pangan MBG belum terkendali. Program nasional ini masih menyisakan risiko serius bagi penerima manfaat. Akreditasi dan sertifikasi menjadi janji perbaikan yang kini diuji oleh fakta di lapangan.
