Deadline – Influencer propaganda Israel kini menjadi sorotan global setelah sejumlah aktivis, kontraktor, dan perusahaan produksi menggugat lembaga diplomasi publik pemerintah Israel. Gugatan ini muncul karena mereka mengaku belum menerima pembayaran atas pekerjaan propaganda sejak Oktober 2023, masa awal pecahnya konflik Gaza.
Kasus ini membuka sisi lain dari operasi propaganda global Israel yang dikenal sebagai Hasbara. Kampanye komunikasi tersebut selama ini digunakan untuk menyebarkan narasi pemerintah Israel mengenai konflik di Gaza melalui berbagai saluran, termasuk media sosial, influencer digital, hingga jaringan akademik internasional.
Sejumlah pihak yang sebelumnya terlibat dalam kampanye tersebut kini menuntut pembayaran yang nilainya mencapai jutaan shekel, memicu polemik baru di balik mesin propaganda digital Israel.
Gugatan Miliaran Shekel terhadap Operasi Hasbara
Kasus hukum bermula ketika beberapa perusahaan swasta yang menyediakan layanan komunikasi dan produksi media mengajukan gugatan terhadap lembaga yang berada di bawah pengawasan kantor Perdana Menteri Israel.
Sedikitnya dua perusahaan swasta menuntut pembayaran sekitar dua juta shekel atau setara lebih dari Rp10 miliar. Mereka mengklaim telah memberikan berbagai layanan penting selama bulan-bulan awal konflik Gaza setelah serangan besar pada 7 Oktober 2023.
Salah satu perusahaan produksi mengaku menyediakan studio wawancara bagi Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant. Namun hingga kini perusahaan tersebut menuntut pembayaran lebih dari 500 ribu shekel atau sekitar Rp2,7 miliar karena jasa mereka belum dibayar.
Sementara itu perusahaan lain bernama Intellect mengajukan gugatan lebih besar. Mereka menuntut lebih dari 1,5 juta shekel atau sekitar Rp8,2 miliar kepada kantor Perdana Menteri Israel yang mengawasi Direktorat Diplomasi Publik Nasional.
Perekrutan Influencer Setelah Serangan 7 Oktober
Laporan media ekonomi Israel mengungkap bahwa setelah serangan 7 Oktober 2023, pemerintah Israel melakukan perekrutan cepat terhadap puluhan aktivis Hasbara, influencer media sosial, dan kontraktor komunikasi.
Perekrutan ini dilakukan karena lembaga diplomasi publik Israel mengalami kekurangan staf untuk menghadapi perang informasi di media internasional dan media sosial.
Sebagian besar influencer dan aktivis tidak direkrut langsung oleh negara. Mereka bekerja melalui perusahaan produksi dan kontraktor swasta yang menjadi perantara proyek komunikasi pemerintah.
Skema ini membuat jalur pembayaran menjadi tidak langsung dan memicu masalah administratif, termasuk dugaan keterlambatan atau tidak dibayarnya honor kepada sejumlah pihak yang terlibat dalam kampanye propaganda tersebut.
Kantor Perdana Menteri Akui Ketidakteraturan Kontrak
Kantor Perdana Menteri Israel mengakui adanya ketidakteraturan dalam praktik kontrak di Direktorat Diplomasi Publik Nasional.
Namun pemerintah Israel tidak memberikan rincian lebih lanjut mengenai masalah pembayaran tersebut. Pihak pemerintah menyatakan bahwa detail kasus tidak dapat diungkap karena proses hukum masih berlangsung di pengadilan.
Pernyataan resmi hanya menyebutkan bahwa terdapat ketidakteraturan administratif, tetapi tidak menjelaskan secara spesifik bagaimana sistem kontrak dan pembayaran tersebut dijalankan.
Anggaran Propaganda Israel Justru Terus Membengkak
Di tengah gugatan pembayaran tersebut, anggaran propaganda Israel justru terus meningkat.
Pada September 2024, pemerintah Israel menyetujui tambahan dana 150 juta shekel atau sekitar Rp816 miliar untuk aktivitas diplomasi publik di Kementerian Luar Negeri.
Tambahan dana ini membuat total anggaran Hasbara di kementerian tersebut mencapai sekitar 520 juta shekel atau setara Rp2,8 triliun.
Menariknya, sebagian dana tambahan tersebut dilaporkan berasal dari alokasi anggaran pendidikan tinggi. Pemerintah juga membentuk direktorat diplomasi publik baru yang bertugas merekrut blogger, influencer media sosial, dan kreator konten digital untuk memperkuat narasi Israel di ruang digital global.
Kampanye Global Menyasar Kampus Amerika
Operasi Hasbara tidak hanya dilakukan di media sosial. Kampanye tersebut juga menyasar lingkungan akademik internasional, terutama di Amerika Serikat.
Pada Juni 2024, Menteri Urusan Diaspora Israel Amichai Chikli memimpin kampanye komunikasi yang menargetkan sejumlah kampus di Amerika. Tujuannya adalah mempengaruhi opini publik mahasiswa dan komunitas akademik terkait konflik Gaza.
Setahun kemudian, pada Mei 2025, kementerian yang dipimpin Chikli bahkan menawarkan hingga satu juta shekel atau sekitar Rp5,4 miliar kepada pemerintah kota di wilayah permukiman Israel untuk menjalankan program propaganda Hasbara di dalam dan luar negeri.
Influencer Dibayar Hingga Rp100 Juta Lebih per Posting
Laporan investigasi media juga mengungkap besarnya dana yang dialokasikan untuk kampanye influencer digital.
Dokumen yang diajukan berdasarkan Foreign Agents Registration Act (FARA) menunjukkan bahwa firma konsultan Bridge Partners menagihkan US$900.000 atau sekitar Rp14,9 miliar untuk sebuah kampanye influencer yang berlangsung antara Juni hingga November.
Dari jumlah tersebut, sekitar US$552.946 dialokasikan untuk 14 hingga 18 influencer yang diminta memproduksi 75 hingga 90 unggahan konten.
Jika dirata-ratakan, setiap influencer menerima sekitar US$6.143 hingga US$7.372 atau sekitar Rp99 juta hingga Rp109 juta untuk satu postingan di platform seperti Instagram dan TikTok.
Identitas para influencer yang terlibat dalam kampanye tersebut tidak diungkap secara publik.
Jaringan Konsultan dan Mantan Militer
Firma Bridge Partners yang terlibat dalam kampanye tersebut didirikan oleh Yair Levi dan Uri Steinberg di Washington DC.
Perusahaan ini juga merekrut mantan mayor unit juru bicara Pasukan Pertahanan Israel (IDF), Nadav Shtrauchler, untuk memperkuat strategi komunikasi mereka.
Untuk urusan hukum, perusahaan tersebut bekerja sama dengan firma hukum internasional Pillsbury Winthrop Shaw Pittman, yang sebelumnya juga pernah menangani klien perusahaan teknologi Israel.
Kampanye influencer tersebut disebut menggunakan nama sandi “Esther Project”, meskipun hingga kini belum jelas apakah proyek tersebut memiliki hubungan dengan kampanye lain yang menggunakan nama serupa di Amerika Serikat.
Polemik Baru di Balik Mesin Propaganda Digital
Kasus gugatan yang muncul pada 2026 ini memperlihatkan sisi lain dari operasi propaganda global Israel.
Di satu sisi, pemerintah Israel mengalokasikan anggaran ratusan juta shekel untuk kampanye komunikasi internasional. Namun di sisi lain, sejumlah aktivis, influencer, dan perusahaan produksi justru mengaku belum menerima pembayaran atas pekerjaan mereka sejak awal konflik Gaza.
Proses hukum yang kini berlangsung diperkirakan akan membuka lebih banyak informasi mengenai bagaimana sistem propaganda digital Israel dijalankan, termasuk jaringan kontraktor, perusahaan produksi, dan influencer yang terlibat dalam kampanye global tersebut.
Perang narasi di media sosial kini menjadi salah satu front paling penting dalam konflik modern, dengan miliaran rupiah mengalir untuk mempengaruhi opini publik dunia.
