Deadline – Kasus SK digadai mengguncang Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor. Belasan anggota mengaku tunjangan mereka hilang hingga tujuh bulan. Dugaan penyalahgunaan wewenang ini kini diproses hingga tingkat pusat.
Kasus SK digadai mencuat setelah video keluhan empat anggota viral di media sosial. Mereka adalah Asep Saifullah, Eman Sulaiman, Anwar S, dan Yatmika. Dalam video itu, mereka mengaku tunjangan dipotong untuk membayar pinjaman yang tidak pernah mereka nikmati.
Asep menyebut tunjangan dipakai atas permintaan atasan. Ia menegaskan tidak pernah menerima uang tersebut selama tujuh bulan terakhir. Kondisi ini membuat mereka merasa dirugikan.
Kasus SK digadai bermula pada 2025. Oknum atasan berinisial IJ diduga membujuk sekitar 13 hingga 14 anggota untuk menggadaikan Surat Keputusan pengangkatan. Para anggota setuju karena percaya pada atasan.
Plt Kepala Satpol PP Kota Bogor, Pupung W Purnama, menjelaskan alasan awal pinjaman. IJ disebut mengaku dana akan dipakai untuk keperluan kantor. Ia juga berjanji akan membayar cicilan sendiri.
Fakta berubah. Dana pinjaman diduga dipakai untuk kepentingan pribadi IJ. Cicilan kemudian macet. Karena kredit memakai SK atas nama anggota, beban utang beralih ke mereka.
Dampaknya langsung terasa. Tunjangan anggota dipotong untuk menutup cicilan. Inilah yang memicu protes dan akhirnya viral.
Sekretaris Daerah Kota Bogor, Denny Mulyadi, memastikan proses pemeriksaan sudah berjalan sejak akhir 2025. Kasus ini kini diproses di Badan Kepegawaian Negara.
Denny menegaskan gaji dan tunjangan dari pemerintah tetap dibayarkan normal ke rekening pegawai. Ia menyebut kasus ini murni urusan pribadi antara anggota dan oknum atasan.
Data sementara menunjukkan sekitar 14 anggota terdampak. Mereka terlibat dalam transaksi di luar sistem kedinasan dengan janji pengembalian yang tidak dipenuhi.
Pemerintah kota belum mengetahui total nilai pinjaman. Proses disiplin terhadap oknum IJ masih berjalan di tingkat pusat.
Kasus SK digadai ini membuka celah praktik pinjaman berbasis SK yang rawan disalahgunakan. Para anggota kini menanggung beban utang dari keputusan yang didasari kepercayaan.
